Medan – Upaya penanganan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Sumatera terus ditingkatkan, melibatkan personel kepolisian, baik dari mabes polri hingga Polda dan polsek.

Bersamaan dengan penyaluran bantuan dan layanan medis darurat, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga menaikkan status penyelidikan kasus banjir bandang di Tapanuli Selatan terkait temuan pembukaan lahan secara masif.

Personel Brimob Polda Sumatera Utara (Sumut) bersama relawan menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mendistribusikan bantuan logistik bagi korban bencana.

Di Sibolga, Tapanuli Tengah, tim harus menempuh perjalanan kaki selama enam jam melalui medan yang terjal dan licin karena akses jalan di kilometer 9,5 terputus dan tertimbun longsor sepanjang kurang lebih 80 meter.

Bantuan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai berhasil disalurkan kepada sekitar 200 Kepala Keluarga di Desa Simaninggir dan Desa Bonandolok.

Selain itu, pasca bencana, personel Brimob juga rutin mengantar para pelajar di Batangboru, Tapanuli Selatan, ke sekolah guna mendukung semangat belajar dan meringankan beban korban.

Operasi ini menjadi krusial setelah Puskesmas dan rumah sakit di Tamiang lumpuh akibat banjir.

Salah satu kasus prioritas adalah evakuasi seorang pasien penderita sakit jantung kronis yang kesulitan mendapatkan obat karena persediaan hanyut saat banjir melanda.

Sementara upaya kemanusiaan berlanjut, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri menaikkan status kasus temuan kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Tapanuli Selatan (Tapsel) ke tingkat penyidikan.

Setelah penelusuran selama empat hari, petugas menemukan 110 titik bukaan lahan di hulu sungai Aek Garoga.

Pembukaan lahan yang masif ini diyakini menjadi faktor utama penyebab banjir bandang yang mengakibatkan tiga desa yakni Garoga, Hutagodang, dan Aek Ngado porak-poranda

Longsor akibat pembukaan lahan tersebut membawa material tanah dan gelondongan kayu ke aliran sungai.

Dalam penyelidikan, polisi telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk tiga unit alat berat dan sampel gelondongan kayu. Proses penyidikan ini bertujuan untuk menemukan pelaku dan pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana yang berujung pada bencana, yang tercatat telah menyebabkan 46 orang meninggal dunia dan 27 orang masih hilang di Tapsel. (***)

JAKARTA – Polri kembali melangkah maju dalam meningkatkan mutu pelayanan publik bidang penyidikan dengan meresmikan Gedung Sertifikasi Jarak Jauh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri dan melaksanakan Kick-Off Perdana Sertifikasi Jarak Jauh bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri.

Program ini menjadi bagian penting dari percepatan Transformasi Polri, yang diarahkan untuk memperkuat profesionalisme penyidik sekaligus menjawab tuntutan masyarakat atas layanan penegakan hukum yang lebih akuntabel dan adaptif.

Acara ini turut dihadiri mitra strategis Polri dari kementerian/lembaga, yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. Afriansyah Noor, M.Si.; Kepala BNSP RI Syamsi Hari, S.E., M.M.; dan Asesor Lisensi BNSP Ade Syaekudin, S.H., M.M.

Kehadiran mereka menegaskan bahwa peningkatan kompetensi penyidik merupakan agenda penting negara dalam memperkuat kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI menekankan bahwa sertifikasi kompetensi bagi penyidik merupakan amanat regulasi sekaligus instrumen penting dalam menjamin kualitas kinerja aparatur penegak hukum.

Ia menjelaskan bahwa Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) adalah inovasi strategis yang mampu menjangkau personel di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan tetap memastikan asesmen dilakukan secara valid, andal, adil, dan berbasis bukti sesuai standar BNSP.

Wamenaker menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi, penguatan asesor, serta perencanaan pengembangan SDM secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan program ini.

Sementara itu, Kepala BNSP RI menjelaskan bahwa pelaksanaan SJJ berlandaskan Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.2759/BNSP/XI/2025.

Sertifikasi mencakup sembilan skema, mulai dari tindak pidana umum, pencucian uang, siber, korupsi, narkotika, hingga kompetensi pendidik Polri.

Meski dilakukan secara daring, proses asesmen tetap dijaga integritasnya melalui pengawasan berlapis dan sistem digital yang aman.

Ia menegaskan bahwa asesmen berbasis portofolio ini selaras dengan praktik internasional dan menjadi bagian dari upaya nasional meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang tahun ini telah mencatat capaian signifikan.

Pada kesempatan tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa percepatan sertifikasi ini merupakan jawaban Polri terhadap ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kualitas penanganan perkara.

“Sertifikasi Jarak Jauh ini bukan hanya program internal Polri, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan profesional — dan Polri menjawabnya melalui standardisasi kompetensi yang lebih kuat berbasis regulasi nasional,”kata Brigjen Trunoyudo.

Ia menambahkan bahwa Polri kini memasuki fase penting dengan segera diberlakukannya KUHAP dan KUHP baru, yang menuntut penyidik semakin memahami standar pembuktian, prosedur modern, serta memanfaatkan teknologi dalam setiap tahapan penyidikan.

Menurutnya, penerapan SJJ memungkinkan sertifikasi dilakukan secara masif tanpa mengganggu operasional harian di lapangan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Dalam laporannya, Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., memaparkan bahwa pembangunan gedung ini berangkat dari kebutuhan strategis peningkatan kapasitas penyidik dan percepatan digitalisasi proses pembinaan SDM Polri.

Gedung baru ini dilengkapi fasilitas uji berbasis komputer, command center terintegrasi, ruang asesor sesuai standar BNSP, ruang telekonferensi multimode, serta pusat data dengan sistem cadangan harian.

Sertifikasi perdana melalui SJJ telah diikuti enam Polda wilayah timur, mulai dari Papua hingga Maluku Utara, yang terhubung secara real-time dengan asesor LSP Polri.

Peresmian gedung serta pelaksanaan SJJ ini menandai tonggak penting dalam komitmen Polri menghadirkan layanan penegakan hukum yang lebih modern, transparan, dan terpercaya.

Melalui sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, Polri memastikan bahwa peningkatan profesionalisme penyidik bukan hanya kebutuhan organisasi, tetapi kepentingan publik yang harus segera diwujudkan. (*)

Aceh – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi pengungsian korban bencana alam di Masjid Besar Al-Abrar, Takengon Aceh Tengah. Dalam kunjungannya, Sigit menekankan percepatan untuk melakukan perbaikan akses atau jalur darat hingga pendistribusian bantuan untuk masyarakat terdampak.

Sigit mengungkapkan, percepatan perbaikan akses dan distribusi bantuan hasil dari koordinasi dengan pemerintah setempat dan menyerap aspirasi dari masyarakat atau korban bencana alam.

“Untuk jangka pendek dibutuhkan alat angkut logistik. Berikutnya membangun jalur akses, baik itu jembatan maupun akses jalan yang terputus,” kata Sigit kepada wartawan usai melakukan peninjauan, Kamis (11/12/2025).

Selain itu, Sigit menyebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi soal rumah atau hunian rusak parah akibat terjadinya bencana alam tersebut. Menurut Sigit, hal itu sedang didata secara serius oleh Pemerintah serta pihak terkait.

“Saat ini tentunya sedang didata pemerintah gabungan antara Kepolisian, TNI, BNPB untuk kemudian nanti mana yang masuk Huntara, mana yang masuk hunian tetap. Dan tentunya kita semua akan terlibat disitu,” ujar Sigit.

Sigit juga menegaskan, Polri dan stakeholder terkait lainnya komitmen untuk terus memperbaiki akses darat guna mempercepat masuknya bantuan untuk masyarakat. Sementara ini, logistik dikirimkan melalui udara atau Airdrop.

“Tentunya akan terus ditingkatkan dan masalah lain bisa segera selesai. Namun untuk situasi kedaruratan sementara ini cara yang dilakukan menggunakan bantuan Airdrop dan juga melalui jalur darat yang dilakukan oleh para kepala desa dan tentunya ada TNI, Polri juga masyarakat bersama-sama,” ucap Sigit.

Untuk diketahui, di lokasi pengungsian ini, Polri telah menyediakan layanan, yakni dapur lapangan, dengan kapasitas 250 porsi untuk 1 kali masak. Posko Layanan Kesehatan, yang melibatkan lima tenaga kesehatan.

Selanjutnya, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan, yaitu 300 paket sembako, 300 pcs selimut, delapan dus obat-obatan, dan 150 pcs mainan anak.