Berita
Polri Perkuat Rekrutmen Penyandang Disabilitas, Siapkan Perluasan Ruang Jabatan Secara Bertahap
Jakarta – Polri menegaskan komitmennya dalam mewujudkan institusi yang semakin inklusif melalui penguatan rekrutmen penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Komitmen tersebut disampaikan melalui kegiatan Forum Diskusi Publik tentang Rekrutmen Penyandang Disabilitas sebagai Anggota Polri yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).
Brigjen Pol. Erthel Stephan selaku Karodalpers SSDM Polri menjelaskan bahwa Polri telah melakukan berbagai penyesuaian sejak dimulainya kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas pada tahun 2016, mulai dari aspek regulasi hingga penyesuaian kebutuhan organisasi dan kompetensi sumber daya manusia yang direkrut.
“Sejak tahun 2016 hingga saat ini banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk aturan hukum dan penyesuaian antara ruang jabatan dengan kompetensi dari rekrutan kelompok disabilitas untuk bisa menjadi bagian dari anggota Polri,” ujar Brigjen Pol. Erthel.
Menurutnya, proses inklusi tidak hanya menuntut kesiapan penyandang disabilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja Polri, tetapi juga kesiapan seluruh personel Polri untuk bekerja bersama rekan-rekan penyandang disabilitas.
Ia menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen untuk terus memperluas ruang jabatan bagi penyandang disabilitas secara bertahap dengan dukungan berbagai pihak.
“Untuk membuka ruang jabatan yang lebih besar ke depan, Polri mantap dan insyaallah akan bertahap memenuhi hal tersebut. Namun, ini tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa agar potensi teman-teman disabilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam organisasi Polri,” katanya.
Saat ini, Polri masih memfokuskan rekrutmen pada kelompok disabilitas fisik dan pancaindra, yakni motorik dan sensorik. Sementara untuk kelompok disabilitas mental dan intelektual, Polri akan melakukan kajian serta klasifikasi lebih lanjut guna menentukan pola rekrutmen dan penempatan yang tepat.
“Untuk kelompok disabilitas mental dan intelektual akan dilakukan secara bertahap. Kami akan melakukan kualifikasi terlebih dahulu terhadap kategori yang ada, termasuk dalam penempatannya. Saat ini mereka lebih banyak ditempatkan pada jabatan fungsional, namun ke depan terbuka peluang untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas manajerial yang dimiliki,” jelasnya.
Komisioner Komnas Disabilitas Eka Prastama Widiyanta memberikan apresiasi atas langkah Polri dalam membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendorong peningkatan akses terhadap pekerjaan.
“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Polri ini. Sebagai institusi besar yang hadir hingga ke daerah, Polri memiliki peran strategis dalam memberikan ruang partisipasi bagi tenaga disabilitas untuk menjadi bagian dari institusi,” ujarnya.
Eka berharap kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas di lingkungan Polri dapat menjadi model bagi berbagai institusi pemerintah maupun daerah dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas.
“Rekrutmen ini dapat menjadi contoh bagaimana sebuah institusi membangun sistem yang ramah terhadap penyandang disabilitas sekaligus membantu memperluas akses pekerjaan bagi mereka,” tambahnya.
Apresiasi serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan Dwi Ayu Kartika Sari. Menurutnya, langkah Polri merupakan bagian penting dari upaya mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam reformasi sektor keamanan serta mewujudkan organisasi yang lebih inklusif.
“Kesadaran untuk memastikan teman-teman penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan, termasuk di kepolisian, merupakan langkah yang sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya,” kata Dwi Ayu.
Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan aspek interseksionalitas antara perempuan dan penyandang disabilitas, khususnya dalam penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan.
“Interseksionalitas antara disabilitas dan perempuan perlu menjadi perhatian karena penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lapangan membutuhkan perspektif yang sensitif terhadap aspek disabilitas,” ujarnya.
Melalui forum diskusi ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan rekrutmen yang inklusif, membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas, serta membangun organisasi yang mampu mengakomodasi keberagaman kompetensi.
KEDIRI — Guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca ekstrem di musim kemarau, Kepolisian Resor (Polres) Kediri Polda Jatim menggelar apel kesiapsiagaan tanggap bencana di kawasan lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).
Ratusan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Perhutani, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta kelompok relawan dikerahkan untuk memperketat pengawasan di titik-titik rawan.
Kapolres Kediri AKBP Dr. Muhammad Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si., menyatakan bahwa langkah preventif ini mutlak dilakukan meskipun status vulkanik Gunung Kelud saat ini berada pada Level 1 (Normal).
Menurut AKBP Latif, kondisi vegetasi yang mengering di lereng gunung dinilai sangat rentan memicu kebakaran jika terkena percikan api sekecil apa pun.
“Kami mengingatkan dan mengimbau seluruh masyarakat serta pengunjung agar tidak melakukan pembakaran lahan secara liar, karena dampaknya bisa fatal bagi kelestarian lingkungan dan keselamatan warga,” ujar AKBP Wahyudin Latif saat memimpin apel.
Sebagai langkah nyata, jajaran Polres Kediri Polda Jatim bersama instansi terkait langsung melaksanakan patroli bermotor menyusuri kawasan hutan terpencil.
Petugas memasang spanduk imbauan dan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat setempat. Selain itu, koordinasi intensif juga dilakukan dengan mendatangi Pos Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Gunung Kelud.
Sementara itu, kesiapsiagaan di garis depan juga ditunjukkan oleh 20 relawan Desa Tanggap Bencana (Destana) Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar.
Ketua Destana Sugihwaras, Anang Wianto, mengungkapkan bahwa kendala utama dalam penanganan karhutla di kawasan ini adalah sulitnya akses sumber air di medan berbukit.
Sinergi yang kuat antara Polres Kediri bersama instansi terkait dan relawan tapak diharapkan mampu melokalisir potensi bencana sejak dini. (*)
BALI – Sebanyak 450 Polisi Wanita (Polwan) dari 43 negara mengikuti parade dalam rangkaian International Association of Women Police (IAWP) Training Conference 2026 di Lapangan Puputan Renon, Denpasar, Bali, Minggu (20/9/2026).
Parade tersebut menampilkan barisan Polwan dari berbagai negara dengan seragam kepolisian masing-masing serta atraksi dan tradisi khas negara peserta. Kegiatan ini disaksikan antusias oleh masyarakat yang memadati kawasan Jl. Raya Puputan Renon hingga Monumen Bajra Sandhi.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pelaksanaan IAWP 2026 tidak hanya menjadi ajang pertemuan Polwan dari berbagai negara, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, berbagi pengalaman, dan membangun kerja sama kepolisian internasional.
“IAWP ini tidak hanya menjadi parade, tetapi juga momentum bagi Polwan dari berbagai negara untuk memperkuat komunikasi, berbagi pengalaman, dan membangun kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan kepolisian yang semakin kompleks,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah isu kepolisian menjadi pembahasan dalam rangkaian konferensi selama lima hari, di antaranya kepemimpinan perempuan, investigasi kompleks, identifikasi korban bencana, perdagangan orang, kontra-terorisme, kekerasan berbasis teknologi, transformasi teknologi kepolisian, hingga kejahatan transnasional terorganisasi.
Menurut Trunoyudo, kehadiran ratusan Polwan dari berbagai negara di Bali juga memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata sekaligus menunjukkan kesiapan Bali sebagai destinasi penyelenggaraan kegiatan berskala internasional.
“Kita berharap pertemuan ini dapat menghasilkan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik yang bisa diterapkan di masing-masing negara. Kehadiran ratusan Polwan dari berbagai negara di Bali juga menunjukkan bahwa kerja sama kepolisian tidak mengenal batas negara, terutama dalam menghadapi kejahatan yang terus berkembang,” katanya.
Kelancaran parade dan rangkaian IAWP 2026 tidak terlepas dari pengamanan personel Polda Bali dan jajaran, dukungan masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Pelaksanaan IAWP 2026 di Bali menjadi penyelenggaraan kedua konferensi tersebut di Indonesia. Rangkaian kegiatan kali ini dipusatkan di Nusa Dua, Bali.
Badung – Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi polisi perempuan dunia. Sebanyak 450 peserta dari 43 negara berkumpul di Bali dalam The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 pada 20-24 September. Forum internasional ini membahas berbagai tantangan kepolisian modern, mulai dari kepemimpinan perempuan, perdagangan orang dan kekerasan berbasis teknologi hingga kontra-terorisme serta kejahatan transnasional.
Pembukaan konferensi digelar di The Westin Resort Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (20/9/2026). Kapolri hadir dan memberikan sambutan sebelum seremoni pemukulan gong sebagai tanda resmi dibukanya konferensi.
Bagi Indonesia, penyelenggaraan tahun ini menjadi kali kedua mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah konferensi IAWP. Sebelumnya, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi ke-58 di Labuan Bajo pada 2021 dengan tema “Women at the Centerstage of Policing”.
Tahun ini, IAWP mengusung tema “Women Leading Global Change”.
“Such an honor for Indonesia to once again be entrusted with hosting the IAWP Conference for the second time, following Labuan Bajo in 2021,” kata Kapolri.
Delegasi yang hadir berasal dari berbagai kawasan dunia. Selain 164 peserta Indonesia, konferensi diikuti 48 peserta Tanzania, 36 Kanada, 19 Amerika Serikat, 18 Inggris, 16 Australia, 14 Korea Selatan, serta delegasi dari puluhan negara lainnya.
Sejumlah tokoh kepolisian internasional juga hadir, antara lain Presiden IAWP Julia Jaeger, Commissioner of the Australian Federal Police Krissy Barrett, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina Kateryna Pavlichenko.
Konferensi selama lima hari tersebut tidak hanya berbicara soal representasi dan kepemimpinan perempuan. Agenda pelatihan disusun untuk membahas persoalan konkret yang kini dihadapi kepolisian dunia.
Topik yang dibahas antara lain kepemimpinan perempuan, investigasi kompleks, identifikasi korban bencana, perdagangan orang, kontra-terorisme, kekerasan berbasis teknologi, transformasi teknologi kepolisian, hingga kejahatan transnasional terorganisasi.
Kapolri menilai kerja sama semacam itu semakin penting ketika modus kejahatan terus berkembang melintasi batas negara dan memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk AI.
Karena itu, IAWP 2026 diharapkan menjadi ruang bagi polisi perempuan dunia untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik sekaligus membangun jejaring serta kerja sama internasional yang berkelanjutan.
“Together, we empower women. Together, we strengthen policing. Together, we uphold peace. And together, we lead global change,” kata Kapolri.
-
Berita5 hari agoSinergi TNI-Polri, Satlantas Polres Pasuruan Kota Edukasi Prajurit tentang Keselamatan Berlalu Lintas
-
Polres6 hari agoPolres Malang Libatkan Tim Dokkes, Menjaga Napas Para Penjinak Api Karhutla di Lereng Bromo
-
Polsek6 hari ago
Polres Pasuruan Kota Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Dampingi Petani Jagung di Desa Tidu
-
Polres1 minggu agoCegah Karhutla, Polres Ponorogo Gencarkan Edukasi dan Patroli Kawasan Hutan
-
Berita5 hari agoAtasi Krisis Air, Polres Bangkalan Distribusikan 48.000 Liter Air Bersih di Dua Kecamatan
-
Berita5 hari agoPolres Gresik Sita 10,8 Kg Ganja di Gudang Ekspedisi
-
Berita7 hari agoSatlantas Pasuruan Kota Pasang Banner di Jalur Rawan Laka, Pengendara Diingatkan Utamakan Keselamatan
-
Polres5 hari agoPolres Trenggalek Pasok Ribuan Liter Air Bersih Pakai Mobil Patroli Modifikasi