Berita
MK Kunci Perdebatan, Fernando Emas: Jabatan Sipil Polri Dinyatakan Konstitusional
Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Ia menilai putusan tersebut sekaligus mematahkan narasi menyesatkan yang selama ini dibangun untuk mendeskreditkan institusi Polri.
Menurut Fernando, amar putusan MK dalam perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 sudah sangat jelas dan tidak menyisakan ruang spekulasi. MK secara konstitusional menegaskan bahwa anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil tertentu sepanjang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi dan tugas kepolisian, sebagaimana diatur dalam UU Polri.
“Putusan ini menutup rapat propaganda hukum yang sengaja dibangun untuk menyerang Polri. MK tidak hanya menolak gugatan, tapi juga menegaskan bahwa dasar hukum penempatan Polri di jabatan sipil itu sah, legal, dan konstitusional,” tegas Fernando Emas dalam keterangannya, hari ini.
Fernando menilai, selama ini ada kelompok tertentu yang terus menggiring opini publik seolah-olah Polri melakukan pelanggaran konstitusi hanya karena menempatkan personelnya di jabatan sipil strategis. Padahal, kata dia, logika tersebut bertentangan langsung dengan norma hukum yang berlaku.
“Mereka bicara supremasi hukum, tapi justru menutup mata terhadap UU Polri. Mereka mengaku pejuang konstitusi, tapi mengabaikan prinsip lex specialis derogat legi generali yang dengan tegas dijelaskan MK. Ini bukan kritik, ini manipulasi,” ujarnya.
Fernando menegaskan bahwa UU ASN tidak pernah berdiri sendiri. Sejak awal, pengisian jabatan ASN oleh unsur Polri sudah dirancang untuk tunduk dan patuh pada UU Polri sebagai hukum khusus. Hal ini, menurutnya, sudah dikunci oleh MK melalui pertimbangan hukum yang disampaikan Wakil Ketua MK Ridwan Mansyur.
“MK sudah bilang terang-benderang: UU ASN tidak bisa dibaca terpisah dari UU Polri. Jadi kalau masih ada yang memelintir seolah Polri melanggar konstitusi, itu bukan salah tafsir, tapi niat buruk,” kata Fernando.
Ia juga menyoroti bagian pertimbangan MK yang menyebut adanya kekosongan hukum terkait perincian jabatan yang memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian. Menurut Fernando, poin ini kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali menyerang Polri, padahal substansi putusan MK sama sekali tidak menyalahkan institusi kepolisian.
“MK tidak menyatakan Polri melanggar hukum. MK justru mengingatkan pembentuk undang-undang agar memperjelas norma. Jadi yang harus berbenah itu legislator, bukan Polri. Jangan dibalik-balik,” ujarnya.
Fernando menyebut upaya hukum yang diajukan pemohon sebagai bagian dari strategi politik hukum untuk mempersempit ruang gerak Polri di luar fungsi teknis penegakan hukum. Ia mengingatkan bahwa Polri adalah institusi negara yang diberi mandat luas oleh undang-undang untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan publik.
“Kalau setiap peran Polri di luar struktur dianggap ancaman demokrasi, lalu siapa yang mau disalahkan ketika negara gagap menghadapi kejahatan kompleks? Jangan jadikan Polri kambing hitam dari kegagalan regulasi,” katanya.
Fernando juga menilai putusan MK ini penting sebagai sinyal kuat agar isu rangkap jabatan Polri tidak lagi dipelintir menjadi komoditas politik atau alat serangan terhadap institusi penegak hukum.
“Putusan MK ini final dan mengikat. Sudah seharusnya semua pihak berhenti menyerang Polri dengan narasi usang dan bias. Kritik boleh, tapi jangan membangun stigma dengan mengabaikan hukum,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Rumah Politik Indonesia akan terus mengawal wacana publik agar tetap berbasis konstitusi, bukan sentimen atau kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau hukum sudah bicara, seharusnya semua tunduk. Jangan kalah oleh agenda yang ingin melemahkan institusi negara melalui framing yang menyesatkan,” pungkas Fernando Emas.
TUBAN – Polresta Tuban Polda Jatim kembali menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian alam melalui program Green Policing (Polisi Peduli Lingkungan). Kali ini, aksi nyata berpusat di Pantai Cemara, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, pada Jumat (23/10/2026) pagi.
Dipimpin langsung oleh Kapolresta Tuban, Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan, aksi ini melibatkan ratusan personel kepolisian serta puluhan santri dari Madrasah Aliyah (MA) Mambaul Futuh Jenu. Selain memungut sampah di sepanjang garis pantai, para peserta juga menanam 200 bibit pohon cemara laut.
Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menegaskan, agenda ini merupakan kali kedua pelaksanaan Green Policing oleh jajarannya. Ia menekankan bahwa aksi lingkungan ini harus memberikan dampak nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar seremonial.
“Saya berharap apa yang kita lakukan benar-benar memberikan dampak positif bagi lingkungan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Kombes Jazuli Dani.
Ke depan, ia menargetkan kolaborasi yang lebih luas dengan menggandeng warga lokal. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat krusial dalam merawat bibit pohon yang telah ditanam serta menjaga konsistensi kebersihan pantai.
“Tujuan kita bukan hanya menjaga alam, tetapi juga memastikan kehadiran Polri benar-benar membawa manfaat nyata di tengah masyarakat,” tambah Kombes Jazuli Dani.
Aksi peduli lingkungan ini mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Desa Sugihwaras. Kepala Desa Sugihwaras, H. Munir Maliki, berharap program ini tidak menjadi agenda musiman, melainkan terus berlanjut demi memicu kesadaran ekologis warga sekitar.
“Kegiatan ini sangat positif. Harapan kami, gerakan seperti ini terus berlanjut ke depannya agar kebersihan pesisir tetap terjaga,” kata Munir.
Sebagai komitmen penguatan program jangka panjang, kegiatan hari itu diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kapolresta Tuban dan Ketua Mangrove Center Tuban.
Melalui sinergi ini, Polresta Tuban Polda Jatim berharap semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dapat terus diwujudkan dalam menjaga keberlanjutan ruang hidup generasi mendatang. (*)
Polres
Antisipasi Karhutla Susulan Gunung Welirang, Polres Mojokerto Dirikan Posko dan Siagakan Personel Brimob
MOJOKERTO – Mengantisipasi tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Pacet dan Trawas, Polres Mojokerto Polda Jatim mempertebal pengamanan.
Langkah ini dilakukan dengan mendirikan dua Posko Penanggulangan Karhutla yang diperkuat personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Satbrimob Polda Jatim.
Kedua posko tersebut berlokasi di Jalan Raya Pacet (Kecamatan Pacet) dan di sebelah timur Mako Polsek Trawas. Posko siaga ini mulai beroperasi sejak Rabu (21/10/2026) hingga sepekan ke depan atau 27 Oktober 2026.
Kapolres Mojokerto AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa menegaskan, pengerahan pasukan ini merupakan langkah taktis preventif. Kawasan Pacet dan Trawas dinilai memiliki kerawanan tinggi, terutama imbas kebakaran vegetasi di Gunung Welirang kawasan Tahura Raden Soerjo.
“Kami tidak boleh lengah. Meskipun titik api di Tahura R. Soerjo saat ini sudah padam, potensi kebakaran susulan akibat cuaca dan angin kencang masih tinggi. Ini alasan kami menyiagakan personel Brimob,” ujar AKBP Erik.
Sebanyak 55 personel disiagakan dengan rincian 28 personel di Posko Pacet dan 27 personel di Posko Trawas.
Kehadiran pasukan elit Polri ini bertujuan memperkuat tim lapangan agar proses pemadaman bisa bergerak cepat begitu titik api baru terdeteksi. Evaluasi penugasan akan dilakukan berkala secara dinamis mengikuti situasi teknis di medan darurat.
Selain bersiaga di posko, pergerakan diintensifkan lewat patroli gabungan. Personel Polsek Trawas bersama BKO Brimob kini rutin menyisir jalur pendakian via Jolotundo. Sementara itu Polsek Pacet memfokuskan pemantauan pada kawasan Gunung Pundak di Dusun Claket, yang menjadi jalur alternatif menuju lereng Welirang.
Guna memastikan respons cepat, Polres Mojokerto Polda Jatim juga menyiagakan perlengkapan pemadaman darurat yang siap dimobilisasi sewaktu-waktu ke medan yang sulit dijangkau kendaraan.
Di akhir penjelasannya, Kapolres Mojokerto mengimbau para pendaki, wisatawan, dan masyarakat sekitar lereng gunung untuk menjaga aktivitas mereka.
Warga dilarang keras membuang puntung rokok sembarangan, meninggalkan perapian secara teledor, atau membakar sampah di area vegetasi kering demi mencegah bencana lingkungan yang lebih luas. (*)
SURABAYA – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim menggelar operasi penegakan hukum (gakkum) Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di dua kawasan rumah kos di wilayah Dupak, Kecamatan Krembangan, Jumat (23/10/2026).
Operasi yang berlangsung mulai pukul 09.45 WIB hingga 11.58 WIB ini menyasar area hunian di Jalan Dupak Bangun Rejo dan Jalan Dupak Bangunsari. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kepolisian dan BNN Kota Surabaya dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Adik Agus Putrawan, memimpin langsung jalannya razia yang melibatkan personel BNN Kota Surabaya tersebut dengan menyisir kamar-kamar kos dan mengarahkan para penghuni untuk menjalani tes urine secara bergantian.
AKP Adik mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya kepolisian dalam mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba di kawasan pemukiman padat penduduk.
“Melalui Kegiatan KRYD penegakan hukum ini kami ingin memastikan lingkungan tempat tinggal di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak aman dan bersih dari narkoba,” tegas AKP Adik Agus.
Dalam razia mendadak ini, Tim gabungan melakukan pemeriksaan tes urine secara bergantian terhadap 19 penghuni kos yang terdiri atas 3 laki-laki dan 16 perempuan.
Dari total pemeriksaan tersebut, petugas menemukan empat penghuni kos teridentifikasi positif mengonsumsi zat terlarang, sementara 15 penghuni lainnya dinyatakan negatif.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di tempat, ditemukan empat orang positif, ” ungkap AKP Adik Agus.
Usai mendapati hasil tersebut, petugas langsung mengamankan keempat penghuni kos untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga mendalami asal-usul barang haram yang dikonsumsi para pelaku.
“Langkah tindak lanjut yang kami lakukan adalah menginterogasi para penghuni yang tes urinenya positif. Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan asesmen,” tegas AKP Adik.
Pihaknya menegaskan bahwa razia serupa akan terus digencarkan secara berkala. Langkah intensif ini diambil demi menekan angka penyalahgunaan narkotika serta mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, kondusif, dan bersih dari narkoba.
“Kami akan melaksanakan kegiatan serupa berulang-ulang dengan harapan utama adalah mewujudkan Zero Narkoba,” pungkasnya.(*)
-
Berita1 minggu ago
Patroli Akhir Pekan Polsek Keboncandi, Tingkatkan Kamtibmas Aman dan Kondusif
-
Berita1 minggu ago
Bhabinkamtibmas Kawisrejo Dampingi Petani Jagung, Dukung Ketahanan Pangan
-
Berita1 minggu agoKapolres Pasuruan Kota Hadiri Anniversary Paguyuban Ojol, Perkuat Sinergitas dan Kebersamaan
-
Berita1 minggu agoPolres Pasuruan Kota Gelar Bimtek, Tingkatkan Kompetensi Pelayanan Publik Ramah Bagi Kelompok Rentan
-
Polres6 hari agoPolisi Bersama Masyarakat: Kapolres Madiun Kota Ngopi Bareng Warga,Serap Aspirasi Perkuat Kamtibmas
-
Berita1 minggu agoKapolri: Polri Perkuat Penegakan Hukum dan Pemadaman Karhutla
-
Polres7 hari agoPerkuat Semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polresta Malang Kota Gelar Minggu Kasih
-
Polsek7 hari ago
Antisipasi Kerawanan di Tengah Kelangkaan Solar, Polsek Pohjentrek Intensifkan Patroli SPBU