SURABAYA – Polrestabes Surabaya Polda Jatim resmi memberlakukan kembali penindakan tilang manual guna menekan angka pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan di Kota Pahlawan.

Langkah tegas ini diambil menyusul masih tingginya angka pelanggaran kasat mata di jalan raya, meski berbagai upaya sosialisasi dan edukasi keselamatan berkendara telah masif dilakukan.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan menegaskan kebijakan ini menekankan pada penegakan ketertiban, bukan semata-mata pemberian sanksi.

Menurut Kombes Pol Luthfie, keputusan ini juga didorong oleh banyaknya keluhan masyarakat, tokoh agama, hingga instansi pemerintahan terkait situasi jalanan yang kian tidak tertib.

Pelanggaran yang kerap ditemukan meliputi menerobos lampu merah, berhenti melebihi marka jalan, serta melakukan manuver berbahaya.

“Sejumlah pengendara bahkan sengaja menghindari tilang elektronik (ETLE) dengan melepas pelat nomor, menutupnya menggunakan lakban, hingga menggunakan pelat palsu,” ujar Kombes Pol Luthfie pada Rabu (30/9/2026).

Ia juga menegaskan bahwa pelanggaran yang sering dianggap sepele tersebut justru meningkatkan risiko fatalitas kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, termasuk anak-anak dan keluarga yang sedang beraktivitas.

Untuk memastikan profesionalisme, penindakan di lapangan hanya dilakukan oleh personel Satlantas pilihan yang telah memiliki sertifikasi resmi dan rekam jejak yang baik.

Selain itu, setiap lembar surat tilang yang dikeluarkan wajib diketahui serta ditandatangani oleh perwira penanggung jawab di lokasi razia. Sebagai bentuk transparansi, proses penilangan di lapangan wajib direkam dalam format video.

Polrestabes Surabaya juga berencana melengkapi unit kendaraan patroli dengan kamera pengawas internal.

“Seksi Propam akan diterjunkan langsung untuk mengawasi dan mendampingi petugas di lapangan. Kami menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota yang menyalahgunakan wewenang ataupun melakukan pungutan liar (pungli),” jelasnya.

Masyarakat juga diajak untuk aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan ini dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran oknum petugas melalui saluran resmi kepolisian, media sosial Instagram @luthfie.daily, layanan darurat, maupun pos pengaduan Propam.

Melalui penerapan kembali tilang manual ini, Polrestabes Surabaya berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif serta budaya tertib berlalu lintas demi mewujudkan Surabaya yang aman dan nyaman bagi semua. (*)

JAKARTA – Cara belajar calon Polisi Wanita (Polwan) di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lemdiklat Polri terus berubah. Outcome Based Education (OBE) dan Learning Management System (LMS) kini menjadi bagian dari transformasi pendidikan untuk memastikan siswa tidak hanya memahami materi, tetapi memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan saat bertugas di tengah masyarakat.

Hal tersebut menjadi perhatian Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. saat mengunjungi Sepolwan Lemdiklat Polri, Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2026).

Wakapolri menyapa dan berdialog langsung dengan para siswa, termasuk Polwan yang memiliki prestasi di bidang akademik, bahasa dan olahraga. Ia juga mengunjungi kelas digital, kelas judo, kelas menembak dan dormitory untuk melihat langsung proses pendidikan sekaligus kehidupan siswa.

“Masyarakat berubah, tantangan berubah, maka cara kita belajar juga harus berubah. Polwan ke depan harus mampu menggunakan teknologi, berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik dan memahami kebutuhan masyarakat,” ujar Wakapolri.

OBE mengubah orientasi pendidikan dari sekadar menyampaikan materi menjadi memastikan kompetensi siswa benar-benar terbentuk.

Siswa didorong memahami apa yang harus mereka kuasai, bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut dan bagaimana menerapkannya dalam situasi nyata.

Sementara LMS menjadi bagian dari digitalisasi pendidikan yang memperluas ruang belajar. Dengan sistem tersebut, siswa dapat mengakses materi, mengikuti pembelajaran, berdiskusi dan mendapatkan evaluasi secara lebih terintegrasi.

Kasepolwan Lemdiklat Polri Kombes Pol. Dr. Melda Yanny, S.I.K., M.H. mengatakan penggunaan laptop, OBE dan LMS telah diterapkan dalam proses pembelajaran.

“Siswa sekarang merupakan generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Karena itu proses pembelajaran juga harus melibatkan teknologi. Pengajar menjadi fasilitator, sementara siswa didorong untuk aktif berdiskusi dan berpikir kritis,” jelas Melda.

Wakapolri pun mengingatkan siswa agar memanfaatkan teknologi untuk memperluas pengetahuan.

“Jangan hanya menjadi siswa yang menunggu diberi tahu. Jadilah pembelajar yang aktif. Teknologi sudah memberikan begitu banyak sumber pengetahuan. Gunakan itu untuk memperkuat kemampuan kalian,” pesan Wakapolri.

Belajar di Kelas, Menguji di Lapangan

Wakapolri menekankan agar pengetahuan yang diperoleh siswa dapat diterapkan melalui latihan kerja (latja).

Salah satu kemampuan yang harus diperkuat adalah komunikasi. Polwan harus mampu mendengarkan masyarakat, menjelaskan kebijakan dan berkomunikasi secara tepat sesuai kewenangan.

Kemampuan tersebut semakin penting ketika Polri terlibat dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk perlindungan sosial.

“Polisi bekerja dengan masyarakat. Karena itu kemampuan komunikasi menjadi kompetensi utama. Apa yang dipelajari di kelas harus bisa dibawa ke lapangan,” kata Wakapolri.

Dalam kunjungannya, Wakapolri tidak hanya melihat proses pembelajaran, tetapi menyapa dan berdialog langsung dengan siswa.

Wakapolri menggali pengalaman, prestasi dan kemampuan yang mereka miliki, sekaligus memberikan motivasi agar para siswa tidak berhenti mengembangkan diri.

Salah satunya Fransina Putri Iriani Blesya, Nosis 184, kelas 3B, siswa kiriman Polda Papua Barat Daya.

Fransina merupakan lulusan SMA dengan Kurikulum Merdeka dan pernah memperoleh beasiswa penuh Pemerintah New South Wales untuk menempuh Bachelor of Chemical Engineering di Macquarie University, Sydney, Australia.

Ia menguasai Bahasa Inggris aktif dan Bahasa Spanyol pasif serta memiliki prestasi OSN-P Ekonomi, OSN-P Astronomi, Olimpiade Ilmu Kedokteran Universitas Hasanuddin, Paskibraka tingkat provinsi dan Exhibition NZ Science.

Ayahnya, Eduard Blesya, bekerja sebagai nelayan, sedangkan ibunya, Supriyani, merupakan guru.

9 Siswa Sepolwan Berlaga di Ajang Internasional

Talenta siswa juga terlihat dari 9 siswa yang mengikuti kompetisi olahraga internasional.

Sebanyak 8 siswa mengikuti ASEAN Games di Jepang, sedangkan 1 siswa mengikuti Kejuaraan Dunia Panjat Tebing di China dan Chili.

Tinju – ASEAN Games Jepang

* Nabila – Nosis 648, Kelas 2F.

Hockey – ASEAN Games Jepang

* Fatma Sri Hapsari – Nosis 417, Kelas 2D.
* Dea Destian – Nosis 444, Kelas 3D.
* Natasya Naiborhu – Nosis 400, Kelas 1D.
* Richa Azlia – Nosis 649, Kelas 2F.
* Asri Dewi Prasasti – Nosis 675, Kelas 3F.
* Innes Aditiya – Nosis 324, Kelas 3C.

Balap Sepeda – ASEAN Games Jepang

* Ayustina Delia Priatna – Nosis 338, Kelas 4C.

Panjat Tebing – Kejuaraan Dunia

* Kadek Adi Asih – Nosis 066, Kelas 3A.

Keberadaan para siswa tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Polwan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan prestasi di luar kompetensi kepolisian.

Di bidang bahasa asing terdapat siswa yang menguasai Bahasa Inggris, Arab, Turki dan Spanyol. Di bidang olahraga terdapat pengalaman internasional dalam cabang downhill, kabaddi, judo, futsal, dayung, karate, panjat tebing, bulutangkis, hockey, menembak dan kick boxing.

Prestasi nasional juga tercatat dalam Karate, Taekwondo, Pencak Silat, Voli, Kempo, Bulutangkis, Selam dan Hockey Indoor.

Di bidang seni, siswa memiliki kemampuan memainkan gitar, keyboard, biola, flute dan saxophone, serta bernyanyi, menciptakan lagu, paduan suara dan tari tradisional.

Sementara di bidang komunikasi terdapat siswa dengan kemampuan public speaking, MC formal, moderator, talkshow hingga stand-up comedy.

Wakapolri: Prestasi Harus Jadi Modal Berkembang

Wakapolri menegaskan bahwa prestasi siswa tidak boleh berhenti sebagai penghargaan.

Kemampuan yang sudah terlihat sejak pendidikan perlu dipetakan dan dikembangkan sebagai bagian dari manajemen talenta Polri.

“Prestasi jangan berhenti sebagai piala. Jadikan prestasi sebagai modal untuk terus belajar dan berkembang. Kalian harus terus meningkatkan kemampuan karena tantangan Polri ke depan semakin kompleks,” ujar Wakapolri.

Siswa Polwan yang berprestasi juga didorong memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan lanjutan, termasuk S1 STIK dan program pendidikan yang didukung LPDP.

Dalam kunjungannya, Wakapolri melihat langsung sejumlah fasilitas pendidikan.

Di kelas digital, Wakapolri melihat penerapan pembelajaran berbasis teknologi.

Di kelas judo dan kelas menembak, Wakapolri melihat proses pembentukan keterampilan dan kesiapan fisik siswa.

Sementara di dormitory, Wakapolri melihat kehidupan siswa di luar kelas yang menjadi bagian dari pembentukan disiplin, kemandirian dan kebersamaan.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi ruang dialog langsung antara pimpinan Polri dengan generasi Polwan yang sedang dipersiapkan untuk bertugas.

Wakapolri berharap kapasitas Sepolwan dapat dimaksimalkan sehingga pada 2027 mampu mendidik 1.000 Polwan, dengan tetap memperhatikan kesiapan sarana-prasarana dan kualitas pendidikan.

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si. menyampaikan bahwa Lemdiklat terus melakukan pembaruan sistem pendidikan, termasuk penguatan LMS dan kerja sama pendidikan internasional.

OBE mengubah orientasi pembelajaran menjadi kompetensi. LMS memperluas ruang belajar. Latja menghubungkan teori dengan praktik. Sementara pemetaan prestasi membuka ruang pengembangan talenta.

Semua diarahkan pada satu kebutuhan: mempersiapkan Polwan yang mampu menghadapi masyarakat yang semakin dinamis, kritis dan dekat dengan teknologi.

JAKARTA, 30 Oktober 2026 – Polri menyiapkan siswa dari berbagai lembaga pendidikan untuk mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo mendorong Lemdiklat Polri mempersiapkan siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Sekolah Polisi Negara (SPN), serta Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) agar menjadikan Perlinsos sebagai salah satu program dalam latihan kerja di tengah masyarakat.

Latihan kerja siswa SIP dijadwalkan mulai Oktober 2026. Sementara itu, siswa Sepolwan, SPN, dan Taruna Akpol akan dipersiapkan sesuai kalender pendidikan masing-masing pada bulan November 2026. Arahan tersebut disampaikan Wakapolri saat meninjau Sepolwan, didampingi Kalemdiklat Polri Komjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, pada 24 Maret 2026.

Langkah ini merupakan tindak lanjut pengarahan Menteri Sosial dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengenai percepatan Perlinsos di Pusdalsis Mabes Polri pada hari yang sama pukul 12.00 WIB.

Menteri Sosial menekankan pentingnya memperluas agen untuk mencapai target 48 juta keluarga terdaftar dan terverifikasi secara digital hingga 30 November 2026. Sementara itu, Luhut mendorong keterlibatan jaringan TNI-Polri untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan data.

Wakapolri meminta Lemdiklat memanfaatkan latihan kerja sebagai ruang pembelajaran sekaligus kontribusi nyata Polri.

“Kita harus mulai dari lembaga pendidikan. Siswa yang akan turun latihan kerja kita persiapkan agar mampu menggunakan gawai, melakukan pendataan, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi mereka untuk mendukung program pemerintah,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, Perlinsos bukan sekadar tugas tambahan, melainkan salah satu program pembelajaran dalam latihan kerja. Pembekalan siswa diarahkan pada tiga kemampuan utama, yakni pengoperasian gawai dan aplikasi, pendataan, serta komunikasi dengan masyarakat.

Siswa akan dilatih menggunakan perangkat digital sebagai alat pelayanan, memahami proses pendaftaran dan pemutakhiran data, melakukan verifikasi sesuai prosedur, serta menjaga keamanan NIK dan data pribadi. Mereka juga harus mampu menjelaskan program dengan bahasa sederhana dan membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital.

“Yang kita ajarkan bukan hanya bagaimana mengoperasikan aplikasi. Mereka harus memahami proses pendataan, menjaga keamanan data masyarakat, dan mampu menjelaskan kepada warga dengan bahasa yang mudah dipahami,” jelas Wakapolri.

Wakapolri menegaskan, siswa hanya membantu proses registrasi, pendataan, dan pemutakhiran data. Mereka tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan.

“Data harus benar dan proses mendapatkan data juga harus benar. Siswa harus memahami bahwa mereka membantu proses pendataan, bukan menentukan siapa yang menerima bantuan,” tegasnya.

Menteri Sosial sebelumnya mengingatkan bahwa digitalisasi Perlinsos harus mewujudkan prinsip data akurat dan sasaran tepat. Ia juga menekankan bahwa keterbatasan teknologi tidak boleh membuat masyarakat tidak terdata.

“Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata,” ujar Menteri Sosial.

Luhut menilai jaringan TNI-Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat membantu mempercepat pendataan.

“Kita minta dorongan teman-teman TNI, Polri, untuk memobilisasi para agen bekerja sama dengan pemerintah daerah.”

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan pembekalan tersebut sejalan dengan transformasi pendidikan Polri yang adaptif terhadap teknologi. Siswa telah terbiasa menggunakan laptop serta sistem pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Learning Management System (LMS).

“Siswa sekarang adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Karena itu, kemampuan menggunakan teknologi harus menjadi kompetensi kerja. Namun, kemampuan tersebut harus berjalan bersama kemampuan komunikasi,” ujar Kalemdiklat.

Ia menambahkan, latihan kerja menjadi kesempatan bagi siswa untuk menguji kemampuan tersebut secara langsung, termasuk mendata dengan benar, menjelaskan program, dan membangun kepercayaan masyarakat.

Wakapolri menegaskan keterlibatan siswa SIP, Sepolwan, SPN, dan Taruna Akpol dalam Perlinsos merupakan bagian dari perubahan paradigma pendidikan Polri.

“Kita ingin apa yang dipelajari di lembaga pendidikan benar-benar dibawa ke lapangan. Mereka belajar kepolisian, belajar teknologi, belajar pendataan, dan belajar berkomunikasi. Semuanya harus bermuara pada pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.