Polresta Pasuruan – Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Keboncandi menjalin sinergi bersama para petani jagung di Desa Gondangrejo, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Rabu (04/11/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan melalui sambang dan komunikasi langsung dengan para petani di area pertanian. Kehadiran Bhabinkamtibmas menjadi bentuk kepedulian Polri sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat, khususnya para petani yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan pangan.

Dalam kesempatan itu, Bhabinkamtibmas berdialog mengenai aktivitas pertanian serta memberikan motivasi kepada petani agar terus semangat dalam mengelola lahan dan mengembangkan sektor pertanian. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong produktivitas pertanian serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kapolsek Keboncandi AKP Topo Utomo menyampaikan bahwa Polri melalui Bhabinkamtibmas akan terus hadir mendampingi dan menjalin komunikasi dengan para petani. Menurutnya, dukungan serta kebersamaan antara Polri dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyukseskan program ketahanan pangan.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Keboncandi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergitas dengan masyarakat dan seluruh elemen terkait. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan ketahanan pangan semakin kuat serta situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Keboncandi tetap aman dan kondusif.

MALANG KOTA – Menanamkan rasa cinta Tanah Air, sikap saling menghormati, dan toleransi sejak usia dini menjadi langkah krusial untuk mencegah tumbuhnya paham radikalisme di kalangan generasi muda.

Langkah preventif tersebut dilakukan Polresta Malang Kota Polda Jatim melalui sosialisasi pencegahan radikalisme kepada sekitar 120 siswa kelas V MI Khadijah Malang, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan edukasi ini menjadi bagian nyata dari implementasi program Polisi Peduli Pendidikan (Polindik) yang diusung oleh Polresta Malang Kota.

Edukasi yang disampaikan oleh Aiptu Indah Sovyana, anggota Seksi Hukum (Sie Hukum) Polresta Malang Kota ini mengajak para siswa memahami pentingnya menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta membangun karakter yang berlandaskan nilai kebangsaan dan perdamaian.

Dalam sosialisasi tersebut, Aiptu Indah memaparkan materi tentang nasionalisme, toleransi, sikap anti-rasisme, dan pentingnya menjaga kerukunan. Para siswa juga diberikan pemahaman mengenai bahaya radikalisme, ciri-ciri sikap intoleran, serta pentingnya menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh ajakan negatif.

“Pencegahan radikalisme perlu dimulai sejak anak-anak karena pembentukan karakter, pola pikir, dan sikap sosial berkembang melalui proses pendidikan serta lingkungan pergaulan,” ujar Aiptu Indah.

Ia menekankan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling membenci, melainkan harus menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan sesuai ideologi Pancasila.

Dengan bekal pemahaman yang diberikan sejak dini, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, tidak mudah terprovokasi, dan mampu menangkal pengaruh paham radikal.

Berbekal latar belakang pendidikan psikologi dan pengalamannya di Tim Psikologi Polresta Malang Kota, Aiptu Indah mampu menyampaikan materi secara komunikatif dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak.

Namun, ia mengingatkan bahwa edukasi kebangsaan tidak cukup dilakukan sekali. Diperlukan kesinambungan yang melibatkan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Sementara itu di lokasi terpisah, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo PS menegaskan, Polresta Malang Kota berkomitmen untuk terus melanjutkan program ini ke lembaga pendidikan lainnya di Kota Malang.

“Sasarannya tidak hanya siswa SD, tetapi juga SMP, SMA sederajat hingga lingkungan kampus. Kami ingin generasi muda tumbuh dengan karakter cinta Tanah Air dan semangat menjaga persatuan,” ujar Kombes Danang.

Melalui kegiatan ini, Polresta Malang Kota Polda Jatim berharap para siswa dapat menjadi generasi berkarakter yang menjunjung tinggi toleransi serta tegas menolak segala bentuk rasisme, intoleransi, maupun kekerasan. (*)

Jakarta – Masyarakat yang menghadapi persoalan tanah membutuhkan kepastian, bukan proses pengaduan berulang tanpa kejelasan. Data yang tersebar dan belum terintegrasi antarlembaga menyulitkan penelusuran kasus, memperlambat koordinasi, dan memicu pencatatan laporan ganda.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mendorong integrasi satu peta dan satu data agraria nasional. Langkah ini dibahas dalam audiensi Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Rachmat Pambudy mendukung penguatan koordinasi lintas kementerian oleh BRAN. Ia menyoroti tantangan Indonesia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia namun luas daratan di peringkat ke-16. Kondisi ini menuntut tata kelola tanah yang terintegrasi demi melindungi hak masyarakat.

Kepala Pusdatin Bappenas, Agung M. H. Dorodjatoen, menyebut pengaduan konflik agraria kerap masuk ke beberapa kanal sekaligus, sehingga rawan tercatat berulang.

BRAN pun mendorong integrasi data penguasaan tanah, objek/subjek reforma agraria, aduan, hingga peta konflik.

Melalui basis data terhubung, pemerintah bisa memetakan lokasi konflik, pihak terlibat, objek tanah, dan status kasus secara transparan. Bagi warga, hal ini memangkas birokrasi dan memberi kepastian tindak lanjut.

BRAN kini tengah menyusun Perpres Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditargetkan rampung dalam 100 hari pertama. Struktur ini mencakup tiga deputi: Perencanaan Strategis; Pencegahan dan Penyelesaian Konflik; serta Penataan Aset dan Akses.

BRAN juga menyiapkan lima Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mempercepat penanganan kasus di daerah.

Kepala BRAN,Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menekankan, reforma agraria harus berjalan beriringan dengan pembukaan akses ekonomi agar tanah menjadi produktif.

Salah satu agenda utama adalah mengoordinasikan redistribusi 23.000 hektare tanah oleh Badan Bank Tanah pada 2027 agar tepat sasaran dan terintegrasi dengan program pertanian, modal, serta pendampingan usaha.

Bappenas turut mengingatkan pentingnya menyelaraskan pengalihan fungsi dari Kementerian ATR/BPN ke BRAN dengan penyesuaian anggaran.

Kepala BRAN berharap dukungan Bappenas dalam perencanaan anggaran TA 2027 untuk memperkuat operasional, SDM, dan sistem informasi kelembagaan demi mewujudkan tata kelola agraria yang berpihak pada rakyat. (*)