Berita
Pakar Hukum: Semua Warga Negara Sama di Hadapan Hukum

Jakarta, 20 Juli 2026 – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., mengkritik keras pernyataan pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang mempersoalkan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (eks Jampidsus) berinisial FA sebagai tersangka oleh penyidik Polri. Menurut Juanda, argumentasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik mengenai prinsip negara hukum.
Sebelumnya, Hotman Paris melalui rilis pers mempertanyakan langkah penyidik Polri yang menetapkan FA sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu meminta izin Presiden Prabowo Subianto. Hotman berpendapat FA merupakan sosok yang dipercaya Presiden sebagai anggota Satgas Penyelamatan Keuangan Negara (Satgas PKH) dan disebut telah berkontribusi mengembalikan uang negara hingga Rp430 triliun. Atas dasar itu, Hotman menilai tindakan penyidik sebagai bentuk kriminalisasi sekaligus tidak menghormati Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Juanda menegaskan bahwa tidak ada satu pun norma dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan seseorang tidak dapat diproses hukum hanya karena memiliki kedekatan dengan Presiden atau dianggap berjasa bagi negara.
“Sejak kapan ada asas dan norma hukum positif yang menentukan kalau orangnya Presiden, kebanggaan Presiden, dan dekat dengan Presiden, yang bersangkutan tidak bisa ditersangkakan?” ujar Juanda, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR.
Ia menegaskan bahwa prestasi seseorang, termasuk apabila berhasil menyelamatkan keuangan negara, tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang didukung alat bukti yang cukup. Menurutnya, pandangan yang mengaitkan kedekatan dengan Presiden sebagai alasan untuk menghindari proses hukum justru bertentangan dengan prinsip equality before the law.
“Jika pikiran demikian diikuti, secara tidak langsung kita sedang mempertontonkan praktik zaman monarki absolut. Artinya, bagi yang dekat dengan raja tidak boleh disentuh oleh hukum. Ini sangat keliru,” tegasnya.
Juanda juga mengoreksi penggunaan istilah “kriminalisasi” yang disampaikan Hotman Paris. Menurutnya, dalam perspektif hukum pidana, kriminalisasi merupakan proses pembentukan undang-undang oleh DPR bersama Pemerintah untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Sementara penggunaan istilah tersebut untuk menggambarkan tindakan penyidik yang menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan pengertian yang berbeda.
Dalam perkara FA, Juanda meyakini penyidik Polri telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan hukum dengan mengacu pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga tidak tepat jika langsung dikategorikan sebagai kriminalisasi.
Selain itu, Juanda mempertanyakan dasar hukum yang dijadikan alasan bahwa penyidik wajib memperoleh izin Presiden sebelum menetapkan seorang pejabat kejaksaan sebagai tersangka.
“Aturan mana yang mengatur hal itu? Saya belum membaca ada aturannya,” katanya.
Untuk menghindari berkembangnya persepsi yang keliru di tengah masyarakat, Juanda meminta Istana Kepresidenan atau Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan penjelasan atas pernyataan tersebut. Menurutnya, apabila tidak segera diluruskan, publik dapat beranggapan bahwa narasi yang dibangun Hotman Paris merupakan pandangan yang benar dan bahwa tindakan Polri bertentangan dengan hukum.
Di sisi lain, Juanda menilai membawa nama Presiden dalam polemik tersebut justru bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang selama ini menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
“Pernyataan Hotman Paris jelas melukai hati nurani rakyat dan menjadi anomali terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto, yang selalu menegaskan agar menindak tegas siapa saja yang diduga korupsi, tidak peduli seberapa dekat orang tersebut dengan Presiden,” pungkas Juanda.
Polda
Kapolda Jatim Sambangi BLK Surabaya, Dukung Siapkan Tenaga Kerja Kompeten dan Berdaya Saing

SURABAYA – Sebagai bentuk kepedulian masyarakat dan dukungan menekan angka pengangguran, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono didampingi Wakapolda Jatim, Kombes Pol. Feri Handoko Soenarso dan pejabat utama Polda Jatim melaksanakan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dengan mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan di UPT Pelatihan Kerja Surabaya ini merupakan implementasi program prioritas Kapolri, “Polisi Bersama Masyarakat”. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Jatim meninjau langsung pelatihan satuan pengamanan (Satpam) guna memastikan kesiapan calon tenaga kerja yang kompeten.
“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana proses pelatihan yang dilaksanakan di BLK ini. Sebagaimana program Kapolri melalui Polisi Peduli Pengangguran, kami berharap kegiatan pelatihan seperti ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur,” ujar Irjen Pol Dekananto.
Saat ini ada 16 BLK di bawah naungan Pemprov Jatim. Guna memperkuat sinergi, Kapolda mendorong adanya nota kesepahaman (MoU) antara Polda Jatim dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jatim.
“Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mengidentifikasi jenis pelatihan yang dibutuhkan pasar kerja sekaligus mendukung proses rekrutmen calon tenaga kerja sesuai kompetensi yang diperlukan,” tuturnya.
Kapolda Jatim berpesan agar peserta memanfaatkan pelatihan dengan sungguh-sungguh untuk mengasah daya saing, kedisiplinan, dan kejujuran demi masa depan yang lebih baik.
“Adik-adik harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan. Di luar sana banyak orang yang siap menjadi kompetitor. Karena itu, persiapkan diri sebaik mungkin agar memiliki kemampuan dan daya saing,” pesan Irjen Pol Dekananto.
Kapolda juga mengapresiasi Disnaker Jatim serta para instruktur atas dedikasi mereka. Ia berharap program pelatihan di BLK dapat terus dikembangkan dan diperluas sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, mendapatkan pekerjaan, serta memiliki masa depan yang lebih baik. (*)
Polda
Kapolda Jatim Silaturahmi ke PWNU, Perkuat Sinergi Kamtibmas dan Perlindungan Santri

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memperkuat komunikasi dan sinergi dengan tokoh agama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), merawat kerukunan, serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman bagi para santri.
Komitmen tersebut disampaikan saat Kapolda Jatim, didampingi Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso dan sejumlah Pejabat Utama Polda Jatim, melaksanakan silaturahmi ke Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di Surabaya, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi atas hubungan baik dan komunikasi yang selama ini terjalin antara Polda Jawa Timur dan PWNU Jatim.
Menurutnya, tokoh agama memiliki peran penting dalam memperkuat kerukunan dan membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungannya.
Kapolda Jatim juga menyampaikan bahwa Polda Jawa Timur terus mengembangkan pendekatan kepolisian yang humanis melalui kegiatan Polisi Subuh Keliling dan Jumat Keliling sebagai sarana mempererat komunikasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
“Melalui kegiatan tersebut, personel kami dapat berinteraksi langsung sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Irjen Pol Dekananto.
Selain itu, Polda Jatim terus mendorong peran Dai Polri dan Dai Kamtibmas dalam menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan serta memperkuat kerukunan di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jatim juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pembentukan Satgas Pondok Pesantren Ramah Santri sebagai bagian dari penguatan lingkungan pendidikan yang aman dan memberikan perlindungan kepada para santri.
Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan semangat program Polisi Jogo Sekolah yang dikembangkan Polda Jatim untuk mendukung keamanan dan keselamatan di lingkungan pendidikan.
Terkait potensi terjadinya kekerasan di lingkungan pesantren, Kapolda Jatim menekankan pentingnya langkah pencegahan, deteksi dini, serta penanganan yang tepat dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap santri.
Setiap laporan atau dugaan tindak kekerasan perlu ditangani secara profesional dan proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Dalam mendukung upaya tersebut, Polda Jatim membuka ruang koordinasi melalui fungsi pembinaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, serta fungsi kepolisian terkait sesuai kebutuhan dan kewenangannya.
Sinergi juga dapat dikembangkan melalui komunikasi dengan lembaga bantuan hukum di lingkungan PWNU, khususnya dalam meningkatkan pemahaman hukum dan upaya pencegahan kekerasan.
Kapolda Jatim turut menyampaikan kesiapan jajarannya untuk berkoordinasi dalam pengamanan berbagai kegiatan keagamaan, termasuk rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama, agar dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Selain itu, Polda Jatim membuka peluang pemberian informasi dan pembekalan kepada para santri yang berminat mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri, dengan tetap berpedoman pada mekanisme dan ketentuan seleksi yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Harian PWNU Jatim KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan silaturahmi Kapolda Jatim beserta jajaran.
Ia berharap pertemuan tersebut semakin mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat kerja sama antara PWNU Jatim dan kepolisian.
“Kami siap mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Gus Firjaun.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Firjaun juga menyampaikan rencana pelaksanaan peringatan Harlah NU pada 30–31 Januari 2027 di Kabupaten Banyuwangi.
Ia berharap koordinasi dan sinergi dengan Polda Jawa Timur dapat terus diperkuat guna mendukung keamanan dan kelancaran rangkaian kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, Gus Firjaun menegaskan komitmen Nahdlatul Ulama dalam menjaga Pancasila, persatuan bangsa, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia juga mengingatkan sejarah komitmen NU terhadap Pancasila sebagai dasar negara, termasuk dalam penerimaan asas tunggal Pancasila.
“PWNU dan Polri memiliki komitmen yang sama untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berharap sinergi ini terus terjaga demi keutuhan bangsa,” pungkasnya. (*)
Berita
Polres Sampang Bentengi Santri dari Narkoba dan Bullying, Sukseskan Indonesia Emas 2045

SAMPANG – Polres Sampang Polda Jatim terus berkomitmen membentengi generasi muda dari ancaman narkoba, perundungan (bullying), serta mewujudkan tertib berlalu lintas.
Langkah nyata ini diwujudkan dengan menggelar pembinaan khusus kepada ratusan santriwati di Ponpes Ma’had Al-Ittihad Al-Islami, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan strategis tersebut dikemas melalui program Polisi Peduli Pendidikan (POLIDIK) yang merupakan implementasi Commander Wish Kapolri. Program ini fokus pada penguatan pembinaan karakter, kedisiplinan, serta peningkatan kesadaran hukum di lingkungan pondok pesantren sejak dini.
Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto, S.I.K., memimpin langsung jalannya silaturahmi didampingi Waka Polres Kompol Heri Kusnanto, S.H., serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Sampang.
Kehadiran rombongan Polres Sampang Polda Jatim ini disambut hangat oleh Pengasuh Ponpes Ma’had Al-Ittihad Al-Islami, Ustaz Mughni Musa, Lc., M.Ag., beserta para pengajar.
Dalam arahannya, AKBP Anang Hardiyanto menegaskan bahwa kehadiran kepolisian di pondok pesantren putri merupakan bentuk pendekatan humanis. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan kondusif melalui kolaborasi sebagai mitra pendidik.
Lebih lanjut, Kapolres Sampang menjelaskan bahwa institusinya akan selalu hadir di lembaga pendidikan melalui program Polisi Jogo Sekolah.
Melalui program ini, Polres Sampang Polda Jatim berharap seluruh pelajar di Kabupaten Sampang dapat fokus mengukir prestasi tanpa bayang-bayang kenakalan remaja yang merusak masa depan.
Di hadapan ratusan santriwati yang hadir, AKBP Anang juga memberikan motivasi besar dan mengajak mereka untuk terus giat menimba ilmu demi menyongsong masa depan yang cerah.
“Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, terus belajar, jauhi narkoba, bullying, dan sayangi diri sendiri. Jadilah generasi yang berani menolak segala tindakan melanggar aturan. Teruslah menimba ilmu demi ikut serta menyukseskan Indonesia Emas tahun 2045,” tegas AKBP Anang Hardiyanto. (*)
-
Berita1 minggu agoKapolres Pasuruan Kota Pimpin Sertijab Kapolsek Bugul Kidul, Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Masyarakat
-
Berita1 minggu agoDukung Swasembada Pangan, Ps. Kanit Binmas Polsek Nguling Turun Langsung Sambangi Petani Sumberanyar
-
Polsek1 minggu ago
Antisipasi Kerawanan Objek Vital, Polsek Pohjentrek Gelar Patroli di SPBU 54.671.09 Warungdowo
-
Berita1 minggu agoCegah Kriminalitas 3C, Polsek Grati Gencarkan Patroli dan Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas
-
Polres1 minggu agoApel Gelar Pasukan Operasi Patuh Semeru 2026, Polres Pasuruan Kota Teguhkan Komitmen Wujudkan Kamseltibcarlantas Yang Aman Dan Kondusif
-
Berita1 minggu agoAntisipasi Gangguan Kamtibmas Siang Hari, Polsek Kraton Intensifkan Patroli dan Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan
-
Polres1 minggu agoTeguhkan Semangat Polisi Bersama Masyarakat, Kapolres Pasuruan Kota Jalin Silaturahmi Hangat Dengan Ketua PMII Pasuruan
-
Berita1 minggu agoKedepankan Pelayanan Humanis, Polres Pasuruan Kota Siagakan Personel untuk Penyampaian Aspirasi Akar Runjam
