Connect with us

Berita

Polri Bentuk Satgas Perlindungan Jemaah Haji untuk Masyarakat Indonesia

Published

on

Jakarta – Polri secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemanusiaan guna memberikan perlindungan kepada jemaah haji dari berbagai potensi kejahatan, termasuk penipuan dan penyelenggaraan ilegal. Pembentukan Satgas ini menjadi langkah strategis Polri dalam memastikan keamanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Sebelumnya, Polri bersama Kemenhaj telah berkolaborasi dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap jemaah Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan kerja sama pembentukan Satgas untuk penguatan sinergi lintas sektor dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Sementara itu, arahan Presiden RI Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Dalam rangka memberikan perlindungan, keselamatan, dan rasa aman, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan pembentukan Satgas yang dituangkan melalui Surat Perintah (Sprin).

Satgas ini bekerja dengan melibatkan unsur pusat (Mabes Polri) hingga daerah (Polda jajaran), dengan mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Potensi yang menjadi perhatian antara lain penyelenggaraan haji khusus dan umrah tanpa izin, pengumpulan dana jemaah secara ilegal, pemberangkatan fiktif, penggelapan dana, hingga pemalsuan dokumen seperti paspor dan visa.

Oleh karena itu, Polri memandang penting untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi, pencegahan, serta penegakan hukum sebagai upaya terakhir guna melindungi jemaah dan memberikan rasa keadilan.

Penindakan terhadap pelaku mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya Bab XVIII Pasal 120 hingga 126. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penyelenggara haji khusus tanpa izin dapat dipidana hingga 6 tahun penjara atau denda Rp6 miliar, sementara penyelenggara umrah ilegal diancam 4 tahun penjara atau denda Rp4 miliar.

Selain itu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dana jemaah juga diatur secara tegas. Pelaku yang dengan sengaja tidak memberangkatkan jemaah meski telah menerima pembayaran dapat dipidana hingga 8 tahun penjara atau denda Rp8 miliar. Bahkan, pengalihan dana jemaah untuk kepentingan lain dapat dikenakan pidana hingga 10 tahun penjara atau denda Rp10 miliar.

Terkait pemalsuan dokumen haji dan umrah seperti paspor, visa, identitas, dan dokumen kesehatan dapat diancam pidana hingga 5 tahun penjara atau denda Rp5 miliar.

Dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa tindak pidana dapat dikenakan kepada korporasi dengan sanksi denda hingga tiga kali lipat. Percobaan dan pembantuan juga tetap dipidana, serta pelaku wajib mengembalikan kerugian jemaah. Delik ini bersifat umum sehingga dapat langsung diproses oleh aparat tanpa menunggu laporan dari korban.

Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi masyarakat.

“Satgas dibentuk sebagai implementasi instruksi Kapolri dengan dibuatkannya surat perintah Satgas Kepolisian Penanganan Haji dan Umrah Ilegal, dipimpin oleh Wakabareskrim Irjen Pol. Nunung Syaifuddin dengan membawahi Kasubsatgas Preemtif, Preventif, Penegakan Hukum, Deteksi, Hubinter, Humas, dan Kerja Sama. Hal ini merupakan wujud kehadiran negara dalam misi kemanusiaan untuk memberikan jaminan perlindungan, keamanan, dan rasa keadilan kepada jemaah haji dan umrah,” ujarnya, Kamis (16/4).

Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan aduan dan hotline yang telah disediakan Polri.

“Polri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pengaduan dan konsultasi Bareskrim melalui pencarian Google, klik pada tautan https://pusiknas.polri.go.id/live/pengaduanreserse/ serta hotline nomor 081218899191. Masyarakat juga dapat memanfaatkan hotline milik Kemenhaj apabila menemukan indikasi pelanggaran dan keluhan pada jemaah,” tambahnya.

Pembentukan Satgas Kemanusiaan ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada jemaah haji Indonesia agar pelaksanaan ibadah dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Polres

Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar dan 15 Pengguna Sabu di Gubuk Klakah

Published

on

LUMAJANG – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang Polda Jatim berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba dalam operasi senyap pada Jumat (6/11/2026).

Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka pengedar utama dan 15 orang yang tengah asyik pesta sabu di sebuah gubuk.

Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka AB (26) di Dusun Darungan Kidul, Desa Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang. Dari tangan AB, Polisi menyita 0,28 gram sabu beserta sebuah ponsel.

“Setelah menginterogasi AB, tim langsung bergerak cepat melakukan pengembangan ke wilayah Kecamatan Klakah,” ujar AKBP Riki Yariandi di Mapolres Lumajang, Senin (9/11/2026).

Polisi kemudian menggerebek lokasi kedua di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, dan menangkap pengedar kedua berinisial RA.

Di lokasi ini, petugas menyita paket sabu, timbangan digital, perangkat CCTV, alat isap (bong), serta uang tunai hasil transaksi sebesar Rp7.100.000.

Mengejutkannya, saat menggeledah gubuk milik RA, petugas mendapati belasan orang sedang mengonsumsi narkoba secara massal.

“Selain mengamankan dua pengedar utama, di gubuk milik RA kami juga mengamankan 15 orang yang kedapatan sedang menggunakan sabu,” tegas AKBP Riki Yariandi.

Kedua pengedar kini dijerat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.

Sementara itu, 15 pengguna yang ikut terciduk akan diproses hukum lebih lanjut dan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai regulasi.

Polres Lumajang Polda Jatim mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungan sekitar demi menjaga keamanan bersama.

“Masyarakat dapat melaporkan melalui layanan Call Center 110 bebas pulsa, dan kami akan segera tindaklanjuti,” pungkas AKBP Riki Yariandi. (*)

Continue Reading

Berita

HUT Ke-76 Polairud: Wakapolda Jatim Dorong Aksi Lingkungan dan Green Policing di Probolinggo

Published

on

PROBOLINGGO – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Polisi Perairan dan Udara (Polairud), Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur menggelar aksi bersih pantai di Pantai Bahak, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Senin (9/11/2026).

Langkah konkret ini menjadi wujud nyata komitmen Polda Jatim dalam mengimplementasikan konsep Green Policing serta menjaga kelestarian kawasan pesisir.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.15 WIB tersebut dihadiri langsung Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, didampingi Dirpolairud Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin. Turut hadir jajaran Forkopimda Kabupaten/Kota Probolinggo, instansi maritim, Pelindo, Bea Cukai, serta kelompok nelayan wilayah Tongas.

Dalam pelaksanaannya, Wakapolda Jatim bersama seluruh elemen turun langsung memungut sampah di sepanjang pantai. Sampah yang terkumpul, khususnya jenis plastik, langsung ditangani intensif agar tidak kembali mencemari perairan.

Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso menegaskan bahwa ekosistem laut yang bersih merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Penerapan Green Policing bukan sekadar slogan, melainkan aksi nyata di lapangan. Menjaga kebersihan Pantai Bahak dari sampah plastik adalah investasi masa depan untuk menyelamatkan rantai makanan dan ekosistem laut kita,” ujarnya di lokasi.

Wakapolda Jatim juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan ini sangat bergantung pada konsistensi budaya masyarakat.

“Kami mengetuk kesadaran kolektif masyarakat dan nelayan untuk menjaga pantai ini tetap asri. Jika laut bersih, hasil tangkapan melimpah dan ekonomi masyarakat maritim akan berputar lebih sehat,” tambahnya.

Wakapolda Jatim juga menegaskan bahwa kehadiran Polri harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengajak warga tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan melalui Bhabinkamtibmas agar dapat dicarikan solusi bersama.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat silaturahmi dan duduk bersama masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Semangat kami adalah Polri selalu hadir dan bersama masyarakat,” tambah Wakapolda Jawa Timur.

Aksi ini merupakan implementasi program Green Policing dan program prioritas Kapolri ‘Polisi Bersama Masyarakat’ melalui pendekatan humanis. Melalui semangat HUT ke-76 Polairud, Ditpolairud Polda Jatim berkomitmen untuk terus hadir mempererat sinergitas demi menjaga keamanan sekaligus kelestarian wilayah pesisir dan laut. (*)

Continue Reading

Berita

Kapolri Terima Kunjungan Kompolnas, Perkuat Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Polri

Published

on

*JAKARTA* — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima kunjungan Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) beserta jajaran di Mabes Polri, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama, khususnya dalam pengawasan eksternal dan peningkatan kualitas kinerja kepolisian.

Kapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan, masukan, dan saran yang selama ini diberikan Kompolnas kepada Polri. Menurutnya, pengawasan eksternal memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan organisasi, baik dari sisi kualitas personel maupun pelaksanaan tugas kepolisian.

“Kami berterima kasih atas dukungan dan masukan yang telah diberikan oleh Kompolnas selama ini. Pengawasan eksternal senantiasa dapat memberikan masukan, saran, dan penguatan sehingga kami dapat bekerja dengan lebih baik, khususnya dalam memperkuat kualitas personel di lapangan,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menegaskan, Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kinerja operasional, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara berkeadilan. Upaya tersebut juga sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah komunikasi dan pelayanan Polri.

“Dengan slogan baru kami, yaitu Polisi Bersama Masyarakat, Polri diharapkan betul-betul bisa menyentuh masyarakat dan senantiasa hadir dengan cepat memberikan pelayanan, pertolongan, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol. (Purn.) Arief Wicaksono Sudiutomo, menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Kapolri beserta jajaran. Ia menilai sejumlah program prioritas yang disampaikan Kapolri mulai menunjukkan pelaksanaan dan hasil yang dirasakan, baik oleh masyarakat maupun internal Polri.

“Kami datang untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada Bapak Kapolri dan para pejabat utama. Program prioritas yang disampaikan sejak beliau dilantik pada awal Oktober lalu kini telah berjalan dan hasilnya mulai dirasakan masyarakat, khususnya juga oleh anggota Polri secara internal,” ujar Arief.

Arief juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara Kompolnas dan Polri, terutama dalam menindaklanjuti saran serta keluhan masyarakat. Menurutnya, komunikasi dan pertukaran pandangan antara kedua lembaga diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja kepolisian ke depan.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri dan Kompolnas dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong perbaikan institusi. Kapolri berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin optimal sehingga kehadiran Polri bersama masyarakat dapat dirasakan secara nyata dan kepercayaan publik terus meningkat.

Continue Reading

Terbaru

Copyright © 2026 Polres Pasuruan Kota - Presisi