SURABAYA — Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim, Kombes Pol Rahmat Hakim menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tidak digelar semata-mata untuk memperbanyak jumlah tilang. Operasi ini difokuskan untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan mengutamakan keselamatan di jalan raya.

“Operasi Patuh 2026 tidak dibangun hanya dengan pendekatan hukum. Kami mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif melalui edukasi, sosialisasi, pengaturan, serta optimalisasi patroli pada lokasi rawan kecelakaan (black spot) dan kemacetan (trouble spot),” ujar Kombes Pol Rahmat Hakim, Selasa (27/10/2026).

Meski begitu, penegakan hukum tetap dilakukan secara selektif dan berkeadilan dengan memprioritaskan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menindak pelanggaran fatal.

Ia menambahkan, keberhasilan Operasi Patuh tidak diukur dari seberapa banyak pelanggar yang ditilang. Indikator utamanya adalah meningkatnya ketertiban masyarakat, berkurangnya perilaku berkendara berisiko, serta menurunnya angka kecelakaan dan tingkat fatalitas korban.

Pelaksanaan operasi ini juga bersifat adaptif di setiap wilayah hukum Polres jajaran, menyesuaikan karakteristik daerah termasuk kesiapan penanganan situasi darurat bencana alam.

Kombes Rahmat berharap momentum ini menjadi titik balik bagi pengendara untuk tertib di jalan raya.

“Masyarakat diharapkan patuh bukan karena takut ditilang petugas, melainkan karena memahami bahwa aturan dibuat demi melindungi keselamatan diri sendiri dan orang lain,” pungkasnya. (*)

LUMAJANG— Kepolisian Resor (Polres) Lumajang Polda Jatim terus memaksimalkan kegiatan curhat Kamtibmas sebagai sarana efektif untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung di Warung Kopi Cak Syukur, Senin (26/10/2026).

Kegiatan komunikasi dua arah yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi ini bertujuan untuk meruntuhkan sekat birokrasi sekaligus memetakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lumajang Polda Jatim.

Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi yang didampingi Kasat Lantas dan Kasat Binmas menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam menyerap dinamika sosial di tingkat tapak.

“Kegiatan Curhat Kamtibmas ini merupakan komitmen kami untuk meruntuhkan sekat antara kepolisian dan masyarakat. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi untuk memastikan setiap aspirasi dan keluhan warga mendapatkan solusi nyata,” ujar AKBP Riki Yariandi.

Terlihat dalam suasana penuh keakraban, jajaran perwira duduk melingkar satu meja kayu bersama warga. Sambil menikmati cangkir kopi khas warkop, para Polisi dan masyarakat tampak tersenyum, mengacungkan jempol, serta berdialog tanpa sekat birokrasi.

Melalui sarana Curhat Kamtibmas di bangku warung ini, Polres Lumajang Polda Jatim memanfaatkannya untuk memetakan potensi gangguan keselamatan lalu lintas, pelayanan publik, hingga isu keamanan lingkungan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Menanggapi berbagai masukan warga terkait ketaatan berlalu lintas dan kesadaran hukum masyarakat, Kapolres menekankan koordinasi lintas fungsi kepolisian di Polres lumajang.

“Aspirasi mengenai titik-titik rawan lalu lintas dan potensi gangguan keamanan sudah kami catat. Saya telah menginstruksikan lintas Fungsi kepolisian di polres lumajang untuk segera menindaklanjuti melalui peningkatan patroli terjadwal serta edukasi langsung ke komunitas warga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolres Lumajang menyampaikan apresiasi atas proaktifnya warga yang hadir menyampaikan kritik membangun demi terciptanya kondusivitas wilayah Lumajang.

“Keamanan daerah tidak bisa diwujudkan oleh kepolisian semata, melainkan hasil kolaborasi erat bersama seluruh elemen masyarakat. Kami sangat berterima kasih atas keterbukaan warga hari ini,” pungkasnya.

Melalui sarana Curhat Kamtibmas ini, Polres Lumajang berkomitmen untuk terus menggelar program serupa secara berkala di berbagai titik wilayah hukum Polres Lumajang guna memperkuat respons cepat kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat. (*)

JAKARTA – Polri mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang perlu dihormati, sekaligus dijalankan dengan mengedepankan kepentingan bersama dan menghormati hak masyarakat lainnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan aspirasi, namun tetap mengedepankan cara-cara yang konstruktif dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.

“Polri menghormati setiap aspirasi masyarakat. Kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Mari sampaikan aspirasi secara damai, jaga ruang publik bersama, dan jangan mudah terprovokasi,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Ia menegaskan, Polri mengedepankan pelayanan yang humanis melalui komunikasi dan pendekatan persuasif, agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan baik. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, menghormati sesama, serta memastikan hak setiap warga tetap terpenuhi.

Johnny turut mengingatkan masyarakat agar bijak bermedia sosial dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Menurutnya, ruang demokrasi harus dijaga bersama, baik di dunia nyata maupun digital, agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.

“Demokrasi bukan hanya tentang keberanian menyampaikan pendapat, tetapi juga kedewasaan dalam menghormati perbedaan. Polri bersama masyarakat, mari kita jaga agar aspirasi tersampaikan, pelayanan berjalan baik, dan kehidupan bermasyarakat tetap aman serta damai,” tutupnya.