MAGETAN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan lereng Gunung Lawu, tepatnya di hutan Perhutani RPH Bedagung Petak 50 sisi utara, Dusun Gondang, Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan pada Senin (14/9/2026) pagi.

Titik api pertama kali terdeteksi sekitar pukul 07.30 WIB. Merespons kejadian tersebut, Wakapolres Magetan Kompol Dodik langsung memimpin sedikitnya 50 personel gabungan menuju lokasi untuk mengendalikan kobaran api.

Tim gabungan ini terdiri dari personel Polres Magetan Polda Jatim, Polsek dan Koramil Panekan, BPBD Kabupaten Magetan, petugas Perhutani KPH Lawu, LMDH Desa Jabung dan Desa Ngiliran, serta dipimpin langsung bersama Kepala Desa Jabung, Wito.

Setibanya di lokasi, petugas dan warga langsung melakukan lokalisasi dengan membuat ilaran atau sekat pembatas di area sekitar titik api. Strategi ini dilakukan dengan membersihkan dan memutus vegetasi pada jalur tertentu guna menahan ruang gerak api yang dipicu oleh semak kering.

“Begitu mendapat informasi adanya titik api, kami bersama anggota langsung mengecek lokasi dan berkoordinasi dengan Perhutani dan pihak terkait lainnya, bersama-sama melakukan pencegahan agar api tidak merambat semakin luas,” ujar Kompol Dodik di lokasi kejadian.

Kompol Dodik menegaskan, pembuatan ilaran menjadi prioritas utama karena kondisi vegetasi hutan yang kering sangat rentan menyebarkan api. Pihak kepolisian juga meminta masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan.

Hingga berita ini diturunkan, personel gabungan masih bersiaga di lokasi untuk memperkuat sekat pembatas dan memonitor pergerakan titik api.

Polres Magetan Polda Jatim mengimbau warga yang melihat adanya kepulan asap atau titik api di kawasan hutan untuk segera melapor kepada aparat setempat atau melalui Call Center Polri 110 bebas pulsa. (*)

*Sukabumi* — Kapolri menegaskan kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri telah memberikan hasil nyata dalam membantu penyelesaian persoalan buruh. Sejak 2025 hingga Agustus 2026, sebanyak 4.236 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) telah difasilitasi hingga dapat kembali bekerja.

Capaian tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri puncak HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di Sukabumi, Senin (14/9/2026).

Kapolri mengatakan, Desk Ketenagakerjaan Polri dibentuk untuk memberikan perlindungan sekaligus membantu pekerja ketika menghadapi persoalan hubungan industrial. Kehadirannya diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang sebelumnya berlarut-larut.

“Desk Ketenagakerjaan yang kita bentuk untuk memberikan perlindungan terhadap rekan-rekan ketika ada permasalahan industrial, hari ini bisa membantu ratusan peristiwa yang mungkin bertahun-tahun tidak selesai, bisa kita selesaikan. Kemudian ribuan pekerja juga bisa kembali bekerja,” ujar Kapolri.

Berdasarkan data hingga Agustus 2026, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menangani 358 perkara ketenagakerjaan serta memfasilitasi 4.236 pekerja terdampak PHK untuk kembali bekerja. Ke depan, desk tersebut akan terus hadir sebagai instrumen penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara cepat, objektif, profesional, dan berkeadilan.

Kapolri menilai capaian itu menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan membutuhkan komunikasi dan kolaborasi antarpihak. Sebab, persoalan buruh tidak hanya menyangkut hubungan pekerja dengan perusahaan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan pekerjaan dan kesejahteraan keluarga pekerja.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengapresiasi dukungan kalangan buruh yang mendorong agar Desk Ketenagakerjaan Polri masuk dalam revisi RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, dukungan tersebut memberikan ruang bagi Polri untuk terus berkontribusi dalam membantu menyelesaikan persoalan perburuhan.

Kapolri menekankan bahwa hubungan antara buruh dan pengusaha harus dibangun sebagai kemitraan yang saling membutuhkan dan menguatkan. Kesejahteraan pekerja akan mendorong produktivitas, sementara perusahaan yang sehat akan menjaga lapangan kerja dan memperkuat investasi.

Karena itu, sengketa hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. Polri juga berkomitmen menjaga keamanan kawasan industri sekaligus membantu penyelesaian persoalan hubungan industrial guna melindungi pekerja dan menjaga keberlangsungan usaha.

Kapolri berharap sinergi antara Polri, buruh, pengusaha, dan pemerintah terus diperkuat sehingga kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri semakin memberikan manfaat nyata, terutama dalam memastikan persoalan pekerja dapat diselesaikan secara adil dan semakin banyak buruh memperoleh kembali kepastian kerja.

SUKABUMI – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong para pekerja meningkatkan keterampilan, penguasaan teknologi, dan kemampuan manajerial agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja serta bersaing di tingkat global.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri pada Puncak Acara HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di PT Pratama Abadi Industri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/9/2026).

Kapolri mengatakan, perkembangan teknologi, otomasi, dan kecerdasan buatan yang berlangsung cepat telah mengubah kebutuhan dunia industri. Perubahan tersebut menuntut peningkatan kualitas tenaga kerja agar tetap relevan dengan perkembangan sektor usaha.

Industri tekstil, sandang, kulit, dan alas kaki juga menghadapi persaingan global, ketergantungan terhadap sebagian bahan baku impor, serta tingginya biaya energi dan logistik. Selain penguatan teknologi, peningkatan kompetensi pekerja menjadi salah satu kunci untuk menjaga daya saing industri nasional.

“Di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat, peningkatan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi dan produktivitas pekerja,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, pekerja perlu terus mengembangkan kemampuan agar tidak hanya mampu menjalankan tugas saat ini, tetapi juga siap menghadapi perubahan kebutuhan industri pada masa mendatang.

“Rekan-rekan buruh harus terus meningkatkan keterampilan, penguasaan teknologi, dan kemampuan manajerial agar mampu beradaptasi dan bersaing secara global,” kata Kapolri.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut akan diperkuat melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan KSPSI AGN di Purwakarta yang segera diresmikan.

Kapolri berharap fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota KSPSI, sekaligus membekali pekerja dengan keahlian baru yang dibutuhkan dalam pertumbuhan sektor industri.

“Saya berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pendidikan dan pelatihan anggota KSPSI, sehingga mampu meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas sumber daya pekerja,” tutur Kapolri.

Dalam transkrip sambutannya, Kapolri juga mencontohkan SMK Mitra Industri di Kawasan MM2100, Bekasi, yang mempersiapkan tenaga kerja terampil. Model pengembangan sumber daya manusia tersebut dinilai dapat diterapkan di kawasan industri lainnya.

Kapolri menegaskan peningkatan kompetensi tidak hanya menjadi tanggung jawab pekerja. Perusahaan juga perlu menyediakan ruang dan dukungan agar para buruh dapat mengembangkan kemampuan sesuai kebutuhan industri.

Di sisi lain, pekerja diharapkan membangun budaya kerja yang disiplin dan inovatif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan untuk mendukung transformasi industri, memperkuat produktivitas, dan membuka kesempatan bagi pekerja menduduki posisi manajerial serta strategis di perusahaan.

Penguatan kompetensi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan. Semakin tinggi kemampuan dan profesionalisme tenaga kerja, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan perusahaan dan daya saing industri.

“Perusahaan juga harus memberikan ruang dan dukungan bagi peningkatan kompetensi pekerja, sekaligus terus tumbuh dan berkembang, memenuhi hak-hak pekerja, serta menempatkan pekerja sebagai mitra dan aset penting perusahaan,” pungkas Kapolri.