Jakarta – Polri terus memperkuat tata kelola melalui pengayaan gagasan dan implementasi rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Salah satunya melalui pembahasan buku Police Governance yang mengangkat berbagai perspektif mengenai penguatan kelembagaan, efektivitas organisasi, tata kelola sumber daya manusia, serta kesiapan kepolisian menghadapi perubahan lingkungan strategis.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi materi bedah buku Police Governance di Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).

Diskusi dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., dan Dr. Riant Nugroho, M.Si.

Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk mempertemukan perspektif akademik dengan kebutuhan praktis kepolisian, khususnya dalam memperkuat implementasi rekomendasi KPRP di bidang tata kelola.

Jimly: Penguatan Institusi Menjadi Fondasi Tata Kelola

Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya institution building atau pembangunan institusi dalam penguatan police governance.

Menurut Jimly, modernisasi institusi tidak semata-mata diukur dari perkembangan struktur organisasi, tetapi dari semakin kuatnya kapasitas, fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas institusi.

“Modernisasi institusi tidak diukur dari bertambahnya struktur organisasi, tetapi dari semakin kuatnya kapasitas, fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas institusi.”

Jimly menjelaskan bahwa struktur organisasi dapat disusun lebih sederhana sepanjang fungsi dan kapasitas kelembagaan tetap kuat.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan rekomendasi secara kontekstual dengan memperhatikan dinamika politik, kondisi kelembagaan, perkembangan sosial, serta perubahan lingkungan strategis.

Menurut Jimly, penguatan tata kelola juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar rekomendasi yang ada dapat terus dielaborasi dan memberikan kontribusi bagi penguatan institusi.

Wakapolri: Rekomendasi Diterjemahkan Menjadi Langkah Nyata

Wakapolri mengatakan buku Police Governance diarahkan bukan sekadar sebagai dokumen konseptual, tetapi sebagai bagian dari pengayaan pemikiran dalam memperkuat tata kelola dan transformasi Polri.

“Gagasan harus dijembatani dengan implementasi. Setiap rekomendasi harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah operasional yang jelas,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, setiap program transformasi perlu memiliki sasaran, indikator capaian, target, realisasi, serta dukungan anggaran yang jelas.

Dengan ukuran tersebut, pelaksanaan program dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala sehingga kebijakan dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Penguatan Tata Kelola Hingga Tingkat Polsek

Wakapolri menekankan bahwa penguatan tata kelola perlu dirasakan hingga tingkat kewilayahan.

Evaluasi kebijakan secara berkala dan berjenjang hingga Polsek diperlukan untuk melihat kondisi riil implementasi di lapangan sekaligus memastikan kebijakan yang dirumuskan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Penguatan kapasitas Polsek menjadi perhatian, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki karakteristik sosial dan geografis berbeda dengan wilayah perkotaan.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, penguatan kapasitas Polsek perlu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah,” jelasnya.

Di bidang SDM, Wakapolri menekankan penguatan sistem merit dengan menjadikan hasil asesmen dan capaian kinerja sebagai bagian penting dalam penempatan maupun mutasi jabatan.

Rekomendasi KPRP Diperkaya dalam Perspektif Police Governance

Rekomendasi KPRP bidang tata kelola menjadi salah satu perspektif yang dibahas dalam kerangka Police Governance.

Pembahasan mencakup penguatan kelembagaan, efektivitas organisasi, tata kelola SDM, penyederhanaan struktur, pengukuran kinerja, kolaborasi antarlembaga, serta penguatan kapasitas kepolisian dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis.

Melalui forum tersebut, rekomendasi KPRP ditempatkan sebagai bagian dari proses dialog, pengayaan, dan pengembangan pemikiran untuk mendukung penguatan tata kelola Polri secara berkelanjutan.

Mengantisipasi Perubahan Ruang Keamanan

Dalam diskusi tersebut, Jimly juga menyoroti perkembangan konsep kedaulatan yang tidak lagi hanya berkaitan dengan wilayah darat dan laut, tetapi juga mencakup ruang udara dan ruang digital.

Perkembangan teknologi komunikasi, frekuensi, satelit, dan data membawa konsekuensi terhadap kewenangan, keamanan, serta penegakan hukum.

Hal ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan institusi kepolisian menghadapi perubahan lingkungan strategis.

Dr. Riant Nugroho, M.Si., menambahkan bahwa semakin luasnya aktivitas masyarakat, pemerintahan, dan perekonomian di ruang digital menjadikan isu kedaulatan digital semakin relevan.

Menurutnya, perkembangan ruang digital dan ruang udara dapat melahirkan bidang tugas sekaligus tantangan baru bagi kepolisian, yang berkaitan dengan keamanan, komunikasi, data, perekonomian, hingga kepentingan strategis negara.

Dibawa ke Pendidikan Calon Pemimpin Polri

Wakapolri juga mendorong agar buku Police Governance disosialisasikan dan dibedah di lingkungan pendidikan Polri, khususnya Sespim.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif calon pemimpin Polri mengenai tata kelola, kepemimpinan, penguatan kelembagaan, serta tantangan kepolisian di masa depan.

Dengan mempertemukan perspektif akademik, rekomendasi kebijakan, dan pengalaman implementasi, Police Governance diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan penguatan tata kelola Polri secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, penguatan police governance diarahkan untuk membangun institusi yang semakin adaptif, profesional, efektif, dan akuntabel, sekaligus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan zaman.

SOLOK – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sejak Senin (21/9/2026) sore memicu banjir bandang atau galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Senin malam. Begitu bencana terjadi, Polri langsung bergerak menyelamatkan masyarakat dan memberikan pelayanan di tengah situasi darurat.

Banjir bandang terjadi sekitar pukul 19.30 WIB setelah longsor pada bukit di sekitar hulu Sungai Batang Laso membawa material pasir, batu, lumpur dan air hingga menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.

Material banjir bahkan meluap hingga badan Jalan Raya Solok–Padang di sekitar kawasan Kantor Bupati Solok.

Sejak awal kejadian, personel Polri langsung turun ke lokasi untuk melakukan penyelamatan, pencarian warga, evakuasi korban, pengamanan kawasan, membuka akses serta memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Penanganan awal dipimpin langsung Kapolres Solok AKBP Rini Anggraini, SS, S.I.K., dengan melibatkan personel Polres Solok, Polsek Gunung Talang, Dit Samapta Polda Sumbar dan Satbrimob Polda Sumbar bersama BPBD Provinsi Sumbar, BPBD Kabupaten/Kota Solok dan Kodim 0309 Solok.

TIM SAR POLRI LANGSUNG DIBERANGKATKAN

Respons cepat dilakukan Satbrimob Polda Sumbar dengan melaksanakan apel pemberangkatan Tim SAR pada pukul 20.20 WIB. Tim kemudian bergerak menuju lokasi bencana pada pukul 21.00 WIB.

Kekuatan awal terdiri dari 2 SSK Tim SAR dari Mako Padang Sarai, Kota Padang, serta 1 peleton dari Mako Yon B Kota Padang Panjang.

Untuk mendukung operasi penyelamatan, Polri mengerahkan berbagai perlengkapan SAR, di antaranya 60 pelampung, 75 helm SAR, 40 cangkul, 40 sekop, 30 HT, 2 tali karmantel, 10 karabiner, 2 katrol, 5 body harness, 2 chain saw dan 1 genset.

Polri juga mengerahkan kendaraan operasional, antara lain 2 kendaraan water treatment, 1 kendaraan SAR, 1 Randurlap, 5 bus dan 2 truk, serta kendaraan operasional lainnya.

Dukungan alat berat juga telah berada di lokasi untuk mempercepat penanganan material, yakni 1 ekskavator, 1 wheel loader dan 1 beko dozer.

PENCARIAN KORBAN DAN PEMBERSIHAN MATERIAL

Setibanya di lokasi, personel Polri bersama unsur gabungan langsung melakukan pencarian warga yang masih dilaporkan hilang dan pembersihan material banjir bandang serta longsor yang menutup akses masyarakat.

Berdasarkan pendataan sementara, terdapat empat korban luka, terdiri dari tiga orang luka ringan dan satu orang luka berat. Korban luka ringan yaitu Muslihat (54), Anggiat Sirait (66), dan Yurnalis (45). Sementara Muhammad Nur Zen (56) mengalami fraktur pada alat gerak bawah disertai perdarahan dan telah dirujuk ke Semen Padang Hospital (SPH), Kota Padang.

Sementara itu, dua warga masih dalam pencarian, yakni Dafi Arahman (21) dan Agusra (59).

Tim SAR terus melakukan penyisiran di wilayah terdampak dengan memperhatikan kondisi medan dan potensi bencana susulan. Bersamaan dengan pencarian, personel dan operator alat berat melakukan pembersihan material lumpur, batu dan kayu untuk membuka kembali akses masyarakat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan bencana tersebut.

“Prioritas kami saat ini adalah keselamatan masyarakat, pencarian warga yang masih dilaporkan hilang, serta pembersihan material yang menutup akses dan fasilitas masyarakat. Personel Polri bersama unsur gabungan terus bekerja di lapangan untuk memastikan proses pencarian dan evakuasi berjalan maksimal,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.

MAPOLRES SOLOK DISIAPKAN UNTUK MELAYANI MASYARAKAT

Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, Mapolres Solok disiapkan sebagai salah satu lokasi pengungsian bagi warga yang membutuhkan tempat aman.

Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 50 warga diperkirakan membutuhkan tempat pengungsian.

Selain Mapolres Solok, lokasi pengungsian sementara juga disiapkan di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok dan Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Solok.

Polri juga menyiapkan posko pelayanan kesehatan, dapur lapangan dan layanan trauma healing untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat, termasuk dukungan psikologis bagi warga dan anak-anak terdampak.

Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan, kehadiran Polri di lokasi bencana tidak berhenti pada proses pencarian dan evakuasi.

“Polri hadir bukan hanya ketika masyarakat membutuhkan pertolongan untuk dievakuasi, tetapi juga untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan selama masa tanggap darurat. Karena itu, selain SAR dan pembersihan material, kami menyiapkan pelayanan kesehatan, dapur lapangan, trauma healing dan tempat pengungsian di Mapolres Solok,” katanya.

PERKANTORAN, RUMAH DAN FASILITAS UMUM TERDAMPAK

Material galodo menerjang kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok. Kantor Dinas PUPR tertimbun material sekitar 30 cm, sedangkan Kantor DPMN sekitar 20 cm.

Sejumlah kantor lainnya juga terdampak, antara lain Kantor DPRD, Bapenda, Bapelitbang, Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan BKPSDM dengan ketebalan material berkisar 20–60 cm.

Sekitar 100 unit rumah masyarakat diperkirakan terdampak, sementara pendataan dan verifikasi masih dilakukan BPBD Kabupaten Solok.

Sejumlah kendaraan dinas dan masyarakat juga terdampak. Pendataan kendaraan roda dua masih berlangsung.

Satu unit jembatan penghubung jalan utama Arosuka tertimbun material sehingga belum dapat dilalui. Masjid Kayu Aro juga terdampak material longsor.

POLRI PASTIKAN MASYARAKAT TETAP TERLAYANI

Penanganan bencana dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan keselamatan masyarakat. Personel Polri bersama unsur gabungan terus melakukan pencarian, evakuasi, pembersihan material, pengamanan lokasi, pembukaan akses serta pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di tengah situasi bencana.

“Kami ingin masyarakat terdampak merasa aman dan terlayani. Pencarian korban terus dilakukan, material dibersihkan, akses dibuka, sementara kebutuhan dasar dan kondisi psikologis masyarakat juga menjadi perhatian Polri,” pungkasnya.

Polri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan longsor serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Polri hadir sejak awal untuk menyelamatkan, melindungi dan melayani masyarakat.

BALI – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan menjadi salah satu pembicara dalam The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali, Selasa (22/9/2026). Dalam forum tersebut, Veronica menyampaikan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perlindungan perempuan dan anak, termasuk kekerasan berbasis online.

Di hadapan Polwan dari berbagai negara, Veronica mengatakan terdapat tantangan yang sama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meski dihadapi dalam konteks negara yang berbeda.

“Saya melihat ini bukan bicara soal ruang di mana setiap Polwan yang hadir ini membawa agenda masing-masing negara. Tapi saya melihat sekelompok kekuatan perempuan sebagai Polwan penegak hukum yang menghadapi masalah dan tantangan yang sama, serta tidak dibatasi oleh ruang,” ujar Veronica.

Veronica menilai perkembangan teknologi membuat penanganan kekerasan semakin kompleks karena kasus dapat terjadi secara online dan melintasi batas negara dalam hitungan detik. Karena itu, ia mendorong sistem pelayanan yang terintegrasi agar korban tidak harus mendatangi berbagai institusi untuk memperoleh perlindungan.

“Jangan biarkan korban itu datang ke setiap meja atau institusi, tapi bagaimana kita membuat ruang aman dan berperspektif supaya korban dilayani satu pintu,” katanya.

Veronica juga mengapresiasi penguatan sinergi antara Kementerian PPPA dan Polri, termasuk pengembangan Direktorat PPA-PPO. Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu terus diperkuat agar pelayanan kepada korban dapat dilakukan secara holistik, mulai dari perlindungan hingga pemulihan.

Menanggapi hal tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri menyambut positif gagasan penguatan kolaborasi yang disampaikan Veronica. Menurutnya, IAWP menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas dan kerja sama Polwan dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin berkembang.

“Polri menyambut positif penguatan kolaborasi ini. Tantangan kejahatan saat ini semakin kompleks dan tidak mengenal batas negara, sehingga diperlukan pelayanan yang cepat, humanis, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan korban,” ujar Trunoyudo.

Ia menambahkan, pertukaran pengalaman dalam IAWP diharapkan dapat memperkuat jejaring kerja sama kepolisian internasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak.