JAKARTA – Polri kembali melangkah maju dalam meningkatkan mutu pelayanan publik bidang penyidikan dengan meresmikan Gedung Sertifikasi Jarak Jauh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri dan melaksanakan Kick-Off Perdana Sertifikasi Jarak Jauh bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri.

Program ini menjadi bagian penting dari percepatan Transformasi Polri, yang diarahkan untuk memperkuat profesionalisme penyidik sekaligus menjawab tuntutan masyarakat atas layanan penegakan hukum yang lebih akuntabel dan adaptif.

Acara ini turut dihadiri mitra strategis Polri dari kementerian/lembaga, yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. Afriansyah Noor, M.Si.; Kepala BNSP RI Syamsi Hari, S.E., M.M.; dan Asesor Lisensi BNSP Ade Syaekudin, S.H., M.M.

Kehadiran mereka menegaskan bahwa peningkatan kompetensi penyidik merupakan agenda penting negara dalam memperkuat kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI menekankan bahwa sertifikasi kompetensi bagi penyidik merupakan amanat regulasi sekaligus instrumen penting dalam menjamin kualitas kinerja aparatur penegak hukum.

Ia menjelaskan bahwa Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) adalah inovasi strategis yang mampu menjangkau personel di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan tetap memastikan asesmen dilakukan secara valid, andal, adil, dan berbasis bukti sesuai standar BNSP.

Wamenaker menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi, penguatan asesor, serta perencanaan pengembangan SDM secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan program ini.

Sementara itu, Kepala BNSP RI menjelaskan bahwa pelaksanaan SJJ berlandaskan Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.2759/BNSP/XI/2025.

Sertifikasi mencakup sembilan skema, mulai dari tindak pidana umum, pencucian uang, siber, korupsi, narkotika, hingga kompetensi pendidik Polri.

Meski dilakukan secara daring, proses asesmen tetap dijaga integritasnya melalui pengawasan berlapis dan sistem digital yang aman.

Ia menegaskan bahwa asesmen berbasis portofolio ini selaras dengan praktik internasional dan menjadi bagian dari upaya nasional meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang tahun ini telah mencatat capaian signifikan.

Pada kesempatan tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa percepatan sertifikasi ini merupakan jawaban Polri terhadap ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kualitas penanganan perkara.

“Sertifikasi Jarak Jauh ini bukan hanya program internal Polri, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan profesional — dan Polri menjawabnya melalui standardisasi kompetensi yang lebih kuat berbasis regulasi nasional,”kata Brigjen Trunoyudo.

Ia menambahkan bahwa Polri kini memasuki fase penting dengan segera diberlakukannya KUHAP dan KUHP baru, yang menuntut penyidik semakin memahami standar pembuktian, prosedur modern, serta memanfaatkan teknologi dalam setiap tahapan penyidikan.

Menurutnya, penerapan SJJ memungkinkan sertifikasi dilakukan secara masif tanpa mengganggu operasional harian di lapangan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Dalam laporannya, Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., memaparkan bahwa pembangunan gedung ini berangkat dari kebutuhan strategis peningkatan kapasitas penyidik dan percepatan digitalisasi proses pembinaan SDM Polri.

Gedung baru ini dilengkapi fasilitas uji berbasis komputer, command center terintegrasi, ruang asesor sesuai standar BNSP, ruang telekonferensi multimode, serta pusat data dengan sistem cadangan harian.

Sertifikasi perdana melalui SJJ telah diikuti enam Polda wilayah timur, mulai dari Papua hingga Maluku Utara, yang terhubung secara real-time dengan asesor LSP Polri.

Peresmian gedung serta pelaksanaan SJJ ini menandai tonggak penting dalam komitmen Polri menghadirkan layanan penegakan hukum yang lebih modern, transparan, dan terpercaya.

Melalui sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, Polri memastikan bahwa peningkatan profesionalisme penyidik bukan hanya kebutuhan organisasi, tetapi kepentingan publik yang harus segera diwujudkan. (*)

Aceh – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi pengungsian korban bencana alam di Masjid Besar Al-Abrar, Takengon Aceh Tengah. Dalam kunjungannya, Sigit menekankan percepatan untuk melakukan perbaikan akses atau jalur darat hingga pendistribusian bantuan untuk masyarakat terdampak.

Sigit mengungkapkan, percepatan perbaikan akses dan distribusi bantuan hasil dari koordinasi dengan pemerintah setempat dan menyerap aspirasi dari masyarakat atau korban bencana alam.

“Untuk jangka pendek dibutuhkan alat angkut logistik. Berikutnya membangun jalur akses, baik itu jembatan maupun akses jalan yang terputus,” kata Sigit kepada wartawan usai melakukan peninjauan, Kamis (11/12/2025).

Selain itu, Sigit menyebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi soal rumah atau hunian rusak parah akibat terjadinya bencana alam tersebut. Menurut Sigit, hal itu sedang didata secara serius oleh Pemerintah serta pihak terkait.

“Saat ini tentunya sedang didata pemerintah gabungan antara Kepolisian, TNI, BNPB untuk kemudian nanti mana yang masuk Huntara, mana yang masuk hunian tetap. Dan tentunya kita semua akan terlibat disitu,” ujar Sigit.

Sigit juga menegaskan, Polri dan stakeholder terkait lainnya komitmen untuk terus memperbaiki akses darat guna mempercepat masuknya bantuan untuk masyarakat. Sementara ini, logistik dikirimkan melalui udara atau Airdrop.

“Tentunya akan terus ditingkatkan dan masalah lain bisa segera selesai. Namun untuk situasi kedaruratan sementara ini cara yang dilakukan menggunakan bantuan Airdrop dan juga melalui jalur darat yang dilakukan oleh para kepala desa dan tentunya ada TNI, Polri juga masyarakat bersama-sama,” ucap Sigit.

Untuk diketahui, di lokasi pengungsian ini, Polri telah menyediakan layanan, yakni dapur lapangan, dengan kapasitas 250 porsi untuk 1 kali masak. Posko Layanan Kesehatan, yang melibatkan lima tenaga kesehatan.

Selanjutnya, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan, yaitu 300 paket sembako, 300 pcs selimut, delapan dus obat-obatan, dan 150 pcs mainan anak.

Lembang, Jawa Barat — Polri memperlihatkan langkah besar menuju transformasi teknologi melalui kegiatan Bedah Buku Teknologi Kepolisian: “Automasi dalam Dinamika Keamanan Modern” karya Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., yang tahun ini disertai dengan Expo Pameran Teknologi Kepolisian yang dilaksanakan Kamis, 11 Desember 2025, pukul 13.00 WIB di Gedung Utaryo Sespim Lemdiklat Polri. Dari Lembang, pusat pembentukan kepemimpinan Polri, institusi ini menegaskan bahwa reformasi dan modernisasi teknologi merupakan kebutuhan mendesak di tengah tantangan keamanan modern dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Wakapolri dalam sambutannya menegaskan bahwa Polri harus bergerak cepat mengejar perkembangan teknologi global. Polri bersama Aslog tengah menyiapkan fondasi industri keamanan nasional, agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi luar tetapi mampu memproduksi teknologi kepolisian secara mandiri. “Teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis agar Polri lebih profesional dan presisi dalam melayani masyarakat,” tegas Wakapolri. Ia menambahkan bahwa peserta pendidikan Sespim adalah calon pemimpin yang harus memiliki cara pandang futuristik dan keberanian untuk melakukan terobosan.

Expo teknologi yang digelar bersamaan menghadirkan berbagai perangkat dan inovasi modern yang sudah mulai diterapkan Polri saat ini. Mulai dari drone udara untuk pemantauan dan evakuasi, robot taktis untuk situasi berbahaya, robot K9 untuk pencarian, sistem komunikasi portabel anti-jammer seperti WonTech, hingga platform analitik berbasis data. Pameran ini menjadi bukti nyata bahwa Polri bukan hanya berbicara tentang transformasi, tetapi benar-benar mengimplementasikannya dalam tugas operasional.

Para penanggap memberikan pandangan strategis yang memperkaya arah perubahan Polri. Ir. Dr. Hendy, pakar rekayasa teknologi, menegaskan bahwa kepolisian dunia bergerak dari pendekatan reaktif menuju prediktif. Di tengah maraknya kejahatan digital, penipuan berbasis AI, serta ancaman siber lintas negara, Polri harus mengembangkan teknologi prediktif berbasis data dan kecerdasan buatan secara bertahap dan realistis. Ia menekankan perlunya peta jalan 10 tahun, penguatan regulasi, perlindungan privasi, serta pembangunan SDM teknologi yang berkelanjutan. “Teknologi harus memberikan dampak sosial bagi masyarakat, bukan hanya menjadi jargon,” ujarnya.

Dalam diskusi panel, pemimpin Polri dan para pakar eksternal menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme penyidik yang tingkat sertifikasinya masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Reformasi ini menjadi fundamental dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik. Diskusi juga menekankan perlunya memperkuat talenta digital Polri, mempersiapkan generasi yang melek teknologi, serta memperluas kerja sama akademik dan industri agar Polri tidak tertinggal dari kecepatan perubahan generasi saat ini.

Dari sisi akademisi, Prof. Dr. Kemal Nazaruddin Siregar menilai buku Wakapolri sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun digital policing Indonesia. Ia menegaskan bahwa Polri harus naik kelas menjadi inovator dan produsen teknologi, bukan hanya pengguna. Namun ia mengingatkan bahwa transformasi digital harus tetap menjaga sisi humanis kepolisian. “Teknologi harus memperkuat kepercayaan masyarakat, bukan mengikisnya,” ujarnya.

Kegiatan Bedah Buku dan Expo Teknologi di Lembang hari ini memperlihatkan komitmen kuat Polri melakukan lompatan besar dalam transformasi teknologi. Pemanfaatan AI, robotika, drone, sistem komunikasi modern, penguatan data, serta peningkatan kapasitas penyidik menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Polri yang lebih responsif, profesional, dan presisi.

Menutup kegiatan, Wakapolri menyampaikan pesan tegas: “Ini era baru bagi Polri. Kita sedang membangun fondasi kepolisian yang modern, mandiri dalam teknologi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.”

Dari Lembang, Polri menegaskan bahwa masa depan kepolisian Indonesia sedang dibangun hari ini—lebih modern, presisi, humanis, dan berdaulat teknologi.