Berita
Survei KedaiKOPI: 88,8 Persen Masyarakat Puas dengan Manajemen Pemerintah dalam Mudik Lebaran 2026
JAKARTA — Sebagian besar masyarakat yang melakukan mudik pada Lebaran 2026 mengaku puas terhadap manajemen mudik yang diselenggarakan pemerintah. Lembaga Survei KedaiKOPI mencatat, sebanyak 88,8 persen responden merasa puas, dengan nilai rata-rata kepuasan sebesar 7,18 dari skala 1 sampai 10.
Hasil itu disampaikan oleh Head of Research KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, dalam pemaparan survei tahunan KedaiKOPI terkait pelaksanaan mudik Lebaran, Senin (6/4/2026). Survei dilakukan pada 23–30 Maret 2026 terhadap 1.101 responden yang memenuhi kriteria sebagai pemudik Lebaran 2026.
“Dari skala 1 sampai 10, kita mendapatkan nilai sebesar 7,18. Maka dari skala tersebut kita dapat kategorikan bahwa responden yang melakukan mudik cukup puas dengan layanan atau manajemen mudik yang telah dilakukan oleh pemerintah,” kata Ashma.
Ashma mengatakan, kepuasan tersebut diukur dari dua aspek besar, yaitu layanan armada transportasi umum, serta infrastruktur dan kebijakan manajemen mudik secara keseluruhan.
Pada aspek layanan armada, kepuasan tertinggi secara konsisten tercatat pada kenyamanan armada yang berlaku untuk bus, kereta api, maupun travel atau shuttle resmi. Namun, masing-masing moda juga mencatatkan titik lemah tersendiri.
Untuk pengguna bus, aspek yang mendapat penilaian paling rendah adalah kenyamanan terminal bus. Bagi penumpang kereta api, keluhan terbesar datang dari ketersediaan kuota tiket, di mana angkanya turun signifikan dibanding tahun lalu, dari 84,8 persen menjadi 76,1 persen atau berkurang 8,7 persen. Sementara itu, pengguna travel resmi mengeluhkan kenyamanan saat menunggu di pool atau titik penjemputan.
Di moda kapal laut, kepuasan tertinggi dirasakan saat proses antrean masuk ke kapal, sedangkan aspek terendah adalah keteraturan saat mengantri membeli tiket di pelabuhan. Adapun untuk pengguna pesawat, kenyamanan di dalam kabin mendapat apresiasi tertinggi, sementara ketersediaan kuota tiket menjadi aspek terendah, meski angkanya justru naik dari 76,2 persen tahun lalu menjadi 80 persen tahun ini.
“Kesulitan yang dirasakan dalam mengakses tiket kereta api lebih banyak dirasakan oleh responden tahun ini dibandingkan tahun lalu. Turun tertingginya ada pada ketersediaan kuota tiket kereta api, yang tahun lalu 84,8 persen, sekarang hanya 76,1 persen,” kata Ashma.
Dari sisi infrastruktur jalan, kepuasan terhadap jalan tol secara konsisten lebih tinggi dibanding jalan non-tol. Pada pengguna jalan tol, kepuasan di hampir semua aspek berkisar di angka 91–92 persen. Aspek yang paling diapresiasi adalah kondisi saat memasuki jalan tol (92,7 persen) dan keamanan serta penerangan jalan tol (92,2 persen). Khusus untuk penerangan jalan tol, angka ini melonjak tajam dibanding tahun lalu yang hanya 77,2 persen, atau naik 15 persen.
Sebaliknya, untuk jalan non-tol, ketersediaan rambu lalu lintas yang dinilai cukup dan jelas mendapat apresiasi tertinggi di angka 85,8 persen. Aspek yang paling dikeluhkan adalah kemulusan jalan di dalam kabupaten atau kota tujuan (73,1 persen), turun dari 82,9 persen pada 2025.
“Ada peningkatan di aspek keamanan dan penerangan jalan tol. Yang tahun lalu puas hanya sebesar 77,2 persen, tahun ini naik menjadi 92,2 persen. Jadi memang ada peningkatan penerangan di jalan tol tahun ini dan itu diapresiasi dalam menjaga keamanan mudik 2026,” kata Ashma.
Ashma lalu menjelaskan, kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pemerintah, seperti sistem satu arah (one way) dan contraflow, mendapat sambutan positif dari 80,8 persen responden. Sementara itu, 82 persen pemudik menyatakan puas dengan layanan posko kesehatan yang tersedia selama perjalanan mudik.
“Kepuasan terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas sebelumnya mencapai 91,2 persen dan posko kesehatan 92,9 persen di tahun 2025. Pola yang sama kami temukan di tahun ini, mayoritas masih puas, namun persentasenya turun dibanding tahun lalu,” ujar Ashma.
Di rest area, ketersediaan bahan bakar menjadi aspek yang paling diapresiasi, dengan 87,1 persen responden merasa puas. Namun, kebersihan toilet menjadi catatan tersendiri, hanya 77,8 persen yang merasa puas, turun dari 86,2 persen pada tahun sebelumnya.
“Ini mungkin juga dikarenakan memang pengguna toilet di saat periode mudik lebih banyak, sehingga kebersihan toiletnya cukup agak sulit untuk dijaga secara konsisten,” ujar Ashma.
Untuk layanan darurat, 77,8 persen responden menyatakan puas, turun 12,5 persen dari 2025. Sementara kepatuhan pengendara lain mendapat angka kepuasan paling rendah di antara semua aspek yang diukur, yakni 71,9 persen, turun 10,1 persen dibanding tahun lalu.
Salah satu kebijakan yang paling diapresiasi pemudik adalah pemisahan akses pelabuhan berdasarkan jenis kendaraan, yang berlaku di lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk mulai 13–29 Maret 2026. Sebanyak 91,5 persen responden menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, dengan nilai rata-rata dukungan 7,66 dari skala 10.
Adapun survei KedaiKOPI juga mengukur kinerja kepolisian dari dua sisi, yaitu polisi lalu lintas (Polantas) yang bertugas di jalan, serta polisi yang menjaga keamanan lingkungan rumah yang ditinggal pemudik.
Dari sisi Polantas, Ashma menjelaskan 80,6 persen responden merasa puas terhadap kinerja Polantas dalam menjaga kelancaran arus mudik, dan 81,7 persen puas terhadap kinerjanya dalam menjaga keamanan arus mudik. Meski masih di atas 80 persen, Ashma mengatakan kedua angka ini turun dibanding 2025, di mana masing-masing turun 5,7 persen dan 6,2 persen.
Dari sisi keamanan rumah, 86,7 persen responden percaya bahwa aparat lingkungan seperti RT/RW atau satpam mampu menjaga rumah mereka selama ditinggal mudik, dengan nilai rata-rata kepercayaan 7,78. Adapun kepercayaan terhadap kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan permukiman tercatat pada angka 79,4 persen dengan rata-rata 7,20.
“Jika kita fokus pada seluruh aspek yang ditanyakan terkait kinerja polisi, yaitu menjaga kelancaran lalu lintas, menjaga keamanan arus mudik, hingga menjaga keamanan di lingkungan rumah, maka nilai rata-rata kepuasannya adalah 7,81. Jumlah responden yang merasa puas terhadap kinerja Polri secara keseluruhan sebanyak 84,1 persen,” pungkas Ashma.
Polres
Sosialisasi Pra Operasi Zebra Semeru 2026, Satlantas Polres Pasuruan Kota Edukasi Pelajar SMKN 1 Nguling tentang Keselamatan Berlalu Lintas
PASURUAN KOTA – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasuruan Kota melaksanakan kegiatan sosialisasi pra operasi kepada para pelajar SMKN 1 Nguling, Jumat (13/11/2026), pukul 08.00 WIB.
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Satlantas Polres Pasuruan Kota untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, khususnya kalangan pelajar, dalam mematuhi peraturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan saat berkendara.
Dalam kegiatan tersebut, personel Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) memberikan edukasi mengenai pentingnya tertib berlalu lintas, penggunaan helm berstandar SNI, kelengkapan kendaraan, kepatuhan terhadap rambu dan marka jalan, serta kewajiban memiliki dan membawa dokumen kendaraan maupun surat izin mengemudi sesuai ketentuan.
Para pelajar juga diberikan pemahaman mengenai berbagai potensi pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para siswa dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat.
Salah seorang guru SMKN 1 Nguling menyampaikan apresiasinya atas kegiatan edukasi tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi dari Satlantas Polres Pasuruan Kota. Edukasi seperti ini sangat bermanfaat bagi para siswa agar lebih memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Harapannya, ilmu yang diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga para pelajar semakin disiplin dan bertanggung jawab saat berada di jalan raya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasatlantas Polres Pasuruan Kota AKP AMRULLAH SETIAWAN, S.T.K., S.I.K., melalui Kanit Kamsel menyampaikan bahwa sosialisasi pra Operasi Zebra Semeru 2026 merupakan langkah preventif untuk membangun kesadaran masyarakat sejak dini, terutama di kalangan generasi muda.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan pemahaman bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh pelajar untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, tidak melakukan pelanggaran, serta menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.
Satlantas Polres Pasuruan Kota berharap melalui kegiatan sosialisasi ini dapat terbangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar, sekaligus mendukung terciptanya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman, tertib, dan kondusif menjelang pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2026.
Keselamatan di jalan raya bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas mulai dari diri sendiri.
KEDIRI – Memasuki musim penghujan, Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si., mengajak pemerintah kecamatan dan desa se-Kecamatan Pagu memperkuat sinergi guna mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
Pesan semangat Polisi Bersama Masyarakat dalam mewujudkan ‘Jogo Omah’ tersebut disampaikan saat pertemuan bersama Forkopimcam dan kepala desa di Sumbergundi, Desa Tanjung, Rabu (11/11/2026) yang lalu.
Menurut AKBP Latif, potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung menuntut kesiapan langkah evakuasi sejak dini.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah bencana terjadi. Wilayah yang berpotensi terdampak perlu dipetakan sejak awal, sehingga ketika terjadi keadaan darurat, respons dan proses evakuasi bisa dilakukan dengan cepat,”ujar AKBP Latif.
Selain kesiapsiagaan bencana, Kapolres Kediri turut menyoroti pengawasan keamanan di sejumlah destinasi wisata unggulan di Pagu, seperti Petilasan Sri Aji Joyoboyo dan Pemandian Aryo Kamandanu, yang ramai dikunjungi wisatawan hingga malam hari.
Di sisi lain, persoalan kenakalan remaja dan maraknya aksi balap liar juga menjadi perhatian serius. Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Semeru, Polisi masih banyak menjaring pengendara di bawah umur dan kendaraan berknalpot tidak sesuai spesifikasi.
“Pengawasan terhadap anak tidak cukup hanya diserahkan kepada sekolah atau kepolisian. Orang tua juga harus mengetahui aktivitas anak, termasuk jam pulang dan lingkungan pergaulannya,” kata AKBP Latif.
Untuk menekan persoalan sosial tersebut, Polres Kediri Polda Jatim menggencarkan program unggulan seperti Polisi Peduli Pendidikan (POLINDIK), Polisi Jogo Sekolah, hingga Polisi Peduli Pengangguran yang menyediakan pelatihan serta akses lowongan kerja.
Menutup arahannya, Kapolres Kediri mengimbau seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga komunikasi aktif serta memanfaatkan layanan Call Center 110 apabila membutuhkan tindak lanjut cepat dari kepolisian. (*)
Bandung – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya untuk memburu dan menindak keras para calo tenaga kerja serta pelaku pungutan liar (pungli).
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
“Dengan program ini saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan,” kata Suyudi.
Suyudi secara khusus menugaskan Kabareskrim Polri hingga para Kapolda di seluruh Indonesia untuk merespons cepat laporan masyarakat terkait praktik percaloan perekrutan tenaga kerja, baik di kawasan industri maupun di internal perusahaan.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku, calo-calo yang selalu meresahkan,” tegasnya.
Kapolri mengimbau para pencari kerja agar tidak takut melaporkan segala bentuk pemerasan atau tawaran kerja dari calo. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tanggap polisi di nomor call center 110, atau melaporkan langsung ke Bhabinkamtibmas dan Kapolsek setempat.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan! Kita berharap praktik-praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” tutur Suyudi.
Ia juga berpesan kepada para pencari kerja untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran kerja ilegal dan meminta para asesor uji kompetensi untuk terus menjaga integritas penilaian agar dipercaya oleh dunia usaha.
-
Berita1 minggu agoOps Patuh Semeru 2026, Satlantas Polres Pasuruan Kota Catat Ribuan Pelanggaran, Edukasi dan Teguran Terus Digencarkan
-
Berita7 hari agoSatgas Damai Cartenz Tangkap DPO Penembakan Almarhum Brigpol Ronald Enok di Puncak Jaya, Seorang Warga Turut Diamankan
-
Berita1 minggu agoPolsek Nguling Sapa Pemuda, Bangun Semangat Generasi Muda Menuju Masa Depan Gemilang
-
Polres1 minggu agoSat Polairud Polres Pasuruan Kota Patroli Dialogis, Ingatkan Nelayan Waspada Cuaca Dan Banjir Rob
-
Berita7 hari agoCegah Gangguan Kamtibmas dan 3C, Polsek Kraton Tingkatkan Patroli serta Sambang Warga
-
Berita1 minggu agoPolisi Jogo Sekolah, Polres Pasuruan Kota Terjunkan Personel Kawal Keselamatan Pelajar
-
Berita6 hari agoPolisi Hadir di Tengah Masyarakat, Polsek Rejoso Intensifkan Pengaturan Pagi di Simpang 4 Rejoso
-
Polres1 minggu agoSatlantas Polres Pasuruan Kota Tindak Pengendara Tak Gunakan Helm SNI dalam Ops Patuh Semeru 2026