Connect with us

Berita

Gagalkan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal, Polres Pasuruan Kota Amankan Dua Tersangka TPPO

Published

on

whatsapp image 2025 06 30 at 09.29.34 8f542cdb

Polresta Pasuruan – Upaya tegas dalam memberantas kejahatan lintas negara kembali ditunjukkan oleh jajaran Polres Pasuruan Kota. Melalui satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), aparat berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sekaligus upaya pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara ilegal ke Malaysia. Dalam operasi tersebut, dua orang tersangka diamankan bersama empat CPMI yang hampir diberangkatkan melalui jalur udara dan laut ke negara tujuan.

Kapolres Pasuruan Kota AKBP H. Davis Busin Siswara, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan pengungkapan kasus ini berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025 sekitar pukul 00.15 WIB, di Jalan Kabupaten, Desa Sudimulyo, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Petugas yang tengah melakukan patroli menghentikan sebuah kendaraan jenis Honda Brio bernopol L-1631-BBC yang dicurigai mengangkut CPMI secara ilegal.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, aparat mendapati tiga orang CPMI beserta empat paspor wisata yang diduga kuat sebagai alat untuk memuluskan rencana pemberangkatan ke luar negeri. Pengemudi kendaraan berinisial MS (50), warga Kecamatan Nguling, mengakui bahwa dirinya sedang dalam perjalanan untuk menyerahkan para CPMI kepada rekannya, MW (58), warga Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.” Ujar Kapolres.

Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menuju lokasi pertemuan di Rest Area SPBU 54.671.38 Grati – Pasuruan, tepatnya di Jalan Raya Panglima Sudirman, Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati. Di lokasi tersebut, MW berhasil diamankan bersama satu unit mobil travel jenis Toyota Calya yang rencananya akan digunakan untuk mengantar para CPMI ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya.

Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, IPTU Choirul Mustofa, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya praktik perekrutan tenaga kerja secara ilegal. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim melakukan patroli intensif dan berhasil menggagalkan pemberangkatan ilegal tersebut.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa perekrutan para CPMI dilakukan sejak awal Juni 2025. CPMI menghubungi MS untuk meminta bantuan agar bisa bekerja di Malaysia. MS kemudian berkoordinasi dengan MW yang sudah memiliki pengalaman dalam mengurus keberangkatan pekerja secara ilegal. MW menawarkan biaya pengurusan sebesar Rp10 juta per orang. MS menambahkan keuntungan pribadi sebesar Rp1 juta, sehingga para CPMI diminta membayar Rp11 juta per orang.” Ungkap Itpu Choirul.

Selanjutnya, paspor para CPMI diurus di Kantor Imigrasi Jember oleh MW. Dalam proses pengurusan, CPMI diarahkan untuk menyatakan bahwa pembuatan paspor bertujuan wisata agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah paspor terbit, MW mengirimkan dokumen tersebut ke MS melalui paket ekspedisi.

Para CPMI dijadwalkan berangkat pada Kamis pagi, 26 Juni 2025 pukul 06.00 WIB melalui Bandara Juanda Surabaya menuju Batam, dan dari sana akan dilanjutkan dengan kapal feri ke Johor, Malaysia. Namun, rencana tersebut berhasil digagalkan aparat penegak hukum tepat waktu.

“Dari hasil interogasi, diketahui bahwa MW telah menjalankan aktivitas ilegal ini sejak tahun 2022 dan telah memberangkatkan sekitar 50 pekerja migran secara ilegal dari berbagai daerah seperti Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Pamekasan, hingga Bima (NTT). MW memperoleh keuntungan Rp3 juta per orang, sedangkan MS mendapatkan Rp1 juta. Total keuntungan MW diperkirakan mencapai Rp150 juta.” Jelas Kasat Reskrim.

Dalam pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa:

– 1 unit mobil Honda Brio,

– 1 unit mobil Toyota Calya,

– 4 paspor wisata,

– Tiket pesawat,

– Bukti transfer pembayaran dari CPMI,

– Serta ponsel milik tersangka untuk kepentingan digital forensik.

Kedua tersangka saat ini telah ditahan dan dijerat dengan pasal-pasal sebagai berikut:

-Pasal 83 jo Pasal 68 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp15 miliar.

-Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

-Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman hukuman penjara antara 3 hingga 15 tahun dan denda Rp120 juta hingga Rp600 juta.

Arif Suprapto, SH., MM. dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan menyampaikan apresiasi atas langkah tegas yang diambil oleh Polres Pasuruan Kota.

“Kami mewakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa proses bekerja di dalam maupun luar negeri hanya bisa dilakukan melalui Dinas Ketenagakerjaan, bukan perorangan. Semua proses ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mulai dari pelatihan, keberangkatan, hingga penempatan harus melalui lembaga resmi yang telah mendapat izin dari Kementerian Ketenagakerjaan. Semua proses ini tidak dipungut biaya sepersen pun.” Ucap Arif.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Kholid Habibi, SH pihak BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Dalam pernyataannya, BP3MI mengapresiasi kinerja Polres Pasuruan Kota yang berhasil menyelamatkan calon pekerja migran dari potensi eksploitasi.

“Bekerja ke luar negeri adalah hak setiap warga negara, namun negara telah menetapkan tahapan dan lembaga resmi yang berwenang untuk memproses hal tersebut. Dalam kasus ini, pelaku adalah perorangan tanpa izin. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu mencari informasi yang akurat dengan datang langsung ke Disnaker atau BP3MI.” Ujar Muhammad Kholid.

whatsapp image 2025 06 30 at 19.47.24

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP H. Davis Busin Siswara, S.I.K., M.I.Kom., dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penindakan tegas terhadap setiap bentuk perdagangan orang dan pengiriman pekerja migran secara ilegal.

“Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan dan masa depan pekerja migran karena mereka diberangkatkan tanpa pelatihan kerja, perlindungan hukum, maupun dokumen sah. Kami akan terus menelusuri jaringan dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam sindikat ini.” Tegas AKBP Davis.

Kasus ini menjadi bukti bahwa kejahatan perdagangan orang masih menjadi ancaman serius yang harus diberantas secara menyeluruh. Keberhasilan pengungkapan ini menunjukkan sinergi kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah kejahatan kemanusiaan yang merugikan banyak pihak, terutama calon pekerja migran.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Bhabinkamtibmas Desa Tidu Bersinergi Dengan Petani Jagung

Published

on

 

Polresta Pasuruan – Mendukung program ketahanan pangan nasional, Bhabinkamtibmas Desa Tidu, Polsek Pohjentrek, terus memperkuat sinergi bersama masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya tanaman jagung. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (27/10/2026), di Desa Tidu, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, sebagai bentuk dukungan Polri terhadap upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional.

 

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas menjalin komunikasi dengan masyarakat dan petani untuk mengetahui kondisi serta perkembangan pertanian jagung di wilayah desa. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung kegiatan pertanian yang produktif dan berkelanjutan.

 

Selain mendukung sektor pertanian, Bhabinkamtibmas juga mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan, memperkuat gotong royong, serta membangun kepedulian bersama terhadap keberhasilan program ketahanan pangan. Sinergi antara Polri, petani, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan warga.

 

Kapolsek Pohjentrek, AKP Sukrisno, menyampaikan bahwa Polri berkomitmen mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan melalui peran aktif Bhabinkamtibmas di wilayah binaan.

 

“Kami mendorong anggota untuk terus bersinergi dengan masyarakat dan para petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Harapannya, sektor pertanian jagung dapat berkembang dengan baik, produktivitas meningkat, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

 

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Pohjentrek menegaskan komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui sinergi dan pendampingan masyarakat di wilayah binaan. Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, diharapkan kerja sama yang terjalin mampu memperkuat sektor pertanian jagung, mendukung kemandirian pangan, serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Continue Reading

Berita

Operasi Patuh Semeru 2026, Satlantas Polres Pasuruan Kota Edukasi Pengendara Lewat Siaran Radio Ramapati FM

Published

on

PASURUAN KOTA – Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasuruan Kota melaksanakan sosialisasi Operasi Patuh Semeru 2026 melalui siaran radio Ramapati FM, Kota Pasuruan, Selasa (27/10/2026) pukul 10.00 WIB.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya kepolisian untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi perlengkapan kendaraan, serta membawa dokumen berkendara yang sah saat berada di jalan raya.

Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi mobil, memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan, serta melengkapi surat-surat kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak melawan arus, tidak melebihi batas kecepatan, serta senantiasa mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Operasi Patuh Semeru 2026 dilaksanakan pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Pasuruan Kota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sebagai kebutuhan dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata karena adanya operasi kepolisian.

Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota, AKP AMRULLAH SETIAWAN, S.T.K., S.I.K., melalui Kanit Regident menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

“Melalui sosialisasi Operasi Patuh Semeru 2026 ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas. Pastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan, gunakan perlengkapan keselamatan, dan lengkapi dokumen berkendara sebelum bepergian. Keselamatan harus menjadi prioritas utama, karena setiap perjalanan memiliki risiko yang perlu kita antisipasi bersama,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkan kesadaran dan disiplin pengendara, diharapkan potensi pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan.

Salah seorang warga yang mengikuti sosialisasi melalui siaran radio Ramapati FM menyampaikan bahwa edukasi tersebut memberikan pengingat penting bagi masyarakat agar lebih memperhatikan keselamatan saat berkendara.

“Informasi seperti ini sangat bermanfaat karena mengingatkan kami untuk selalu memeriksa kelengkapan kendaraan dan surat-surat sebelum bepergian. Semoga melalui sosialisasi ini, masyarakat semakin tertib dan lebih peduli terhadap keselamatan di jalan,” ungkapnya.

Satlantas Polres Pasuruan Kota berharap, melalui sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media, pesan keselamatan berlalu lintas dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang tidak dapat mengikuti edukasi secara langsung.

Dengan semangat Operasi Patuh Semeru 2026, Satlantas Polres Pasuruan Kota mengajak seluruh pengguna jalan untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, mematuhi aturan, dan saling menghormati sesama pengguna jalan demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Kota Pasuruan.

Continue Reading

Polres

Operasi Patuh Semeru 2026: Polda Jatim Fokus Edukasi Tertib Berkendara Demi Keselamatan di Jalan Raya

Published

on

SURABAYA — Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim, Kombes Pol Rahmat Hakim menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tidak digelar semata-mata untuk memperbanyak jumlah tilang. Operasi ini difokuskan untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan mengutamakan keselamatan di jalan raya.

“Operasi Patuh 2026 tidak dibangun hanya dengan pendekatan hukum. Kami mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif melalui edukasi, sosialisasi, pengaturan, serta optimalisasi patroli pada lokasi rawan kecelakaan (black spot) dan kemacetan (trouble spot),” ujar Kombes Pol Rahmat Hakim, Selasa (27/10/2026).

Meski begitu, penegakan hukum tetap dilakukan secara selektif dan berkeadilan dengan memprioritaskan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menindak pelanggaran fatal.

Ia menambahkan, keberhasilan Operasi Patuh tidak diukur dari seberapa banyak pelanggar yang ditilang. Indikator utamanya adalah meningkatnya ketertiban masyarakat, berkurangnya perilaku berkendara berisiko, serta menurunnya angka kecelakaan dan tingkat fatalitas korban.

Pelaksanaan operasi ini juga bersifat adaptif di setiap wilayah hukum Polres jajaran, menyesuaikan karakteristik daerah termasuk kesiapan penanganan situasi darurat bencana alam.

Kombes Rahmat berharap momentum ini menjadi titik balik bagi pengendara untuk tertib di jalan raya.

“Masyarakat diharapkan patuh bukan karena takut ditilang petugas, melainkan karena memahami bahwa aturan dibuat demi melindungi keselamatan diri sendiri dan orang lain,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Terbaru

Copyright © 2026 Polres Pasuruan Kota - Presisi