Jakarta – Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, pengantin pesanan untuk dinikahkan dengan warga negara China, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) sebagai militer bayaran di Rusia.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, S.I.K., S.H., M.Si., serta Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, S.I.K., M.M.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Modus kejahatan ini semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial, kemajuan teknologi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang rentan.

“Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Nurul.

Nurul menjelaskan, lima perkara tersebut tercatat dalam lima laporan polisi dengan total 13 orang korban dan 13 tersangka yang telah ditetapkan. Penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta perspektif perlindungan korban.

Dalam perkara pertama, penyidik mengungkap dugaan TPPO dengan modus penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Kasus ini bermula dari perekrutan seorang perempuan berinisial M yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp1.200.000. Korban diberangkatkan pada Agustus 2024, namun pada Februari 2026 keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.

Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan lima tersangka yang terdiri dari perekrut lapangan, sponsor, serta pihak perusahaan yang diduga terlibat dalam pengurusan dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.

Perkara kedua berkaitan dengan perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah wilayah di Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki. Para korban difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, serta tiket perjalanan. Upaya pemberangkatan berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya, pada perkara ketiga, Bareskrim Polri mengungkap dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Para korban dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta.

Hasil penyidikan menemukan dugaan praktik perdagangan perempuan melalui jaringan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin, dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta per perempuan.

Dalam perkara ini, tiga orang korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka telah ditetapkan. Para tersangka diduga memiliki peran sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.

Bareskrim Polri juga menyampaikan perkembangan penanganan TPPO dengan modus perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia. Pada perkara keempat, lima orang WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan iming-iming pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.

Para korban dijanjikan gaji sebesar USD 3.000 dan bonus penandatanganan kontrak sebesar USD 10.000. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan karena para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran. Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial MI yang diduga berperan sebagai penanggung jawab perekrutan dan memperoleh keuntungan USD 1.000 untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.

Sementara itu, perkara kelima mengungkap jaringan perekrutan WNI sebagai militer bayaran Rusia melalui media sosial, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Para calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar USD 35.000 atau sekitar Rp620 juta, gaji USD 3.000 per bulan, serta biaya keberangkatan gratis.

Dalam perkara ini, dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh orang WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.

Nurul menegaskan, penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk perekrut, pihak yang membiayai, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, hingga aliran dana.

“Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji dan bonus fantastis, terutama yang disebarkan melalui media sosial tanpa kejelasan legalitas dan prosedur penempatan.

“Masyarakat harus memastikan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi, menggunakan perusahaan penempatan PMI yang terdaftar, memiliki kontrak kerja, asuransi, serta visa kerja yang sesuai. Jangan mudah menyerahkan data pribadi kepada perekrut yang tidak jelas identitas dan legalitasnya,” imbau Nurul.

Dari sisi pengawasan penempatan pekerja migran, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan administratif terhadap PT ANP yang diduga terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi.

Guritno menyampaikan, pada 30 September 2025, Kementerian P2MI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan PMI melalui Keputusan Dirjen Perlindungan Nomor 20 Tahun 2025. Setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, sanksi tersebut diakhiri pada 17 November 2025 dengan status perusahaan tetap berada dalam pengawasan selama 12 bulan.

Namun, pada Februari 2026 kembali muncul pengaduan terkait PMI bernama almarhumah Sudari SM. Hasil pendalaman menemukan kembali keterlibatan PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS, sementara nama korban tidak tercantum dalam data yang sebelumnya disampaikan perusahaan kepada kementerian.

“Mengingat pelanggaran kembali terjadi pada masa pengawasan, Kementerian P2MI mengambil tindakan tegas dengan mencabut SIP2MI PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tanggal 10 September 2026. Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia,” jelas Guritno.

Ia menambahkan, koordinasi dengan Bareskrim Polri terus dilakukan melalui pertukaran informasi serta penyampaian data dan dokumen pendukung guna mendukung proses penegakan hukum.

Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, para tersangka dalam lima perkara tersebut dijerat dengan ketentuan pidana, di antaranya Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Yolanda menegaskan bahwa masyarakat harus memahami bahwa tawaran menjadi tentara asing dengan iming-iming gaji dan bonus besar dapat menjadi modus perdagangan orang apabila proses perekrutan dilakukan dengan tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan ekonomi, serta menempatkan korban dalam situasi eksploitasi.

“Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor,” tegas Yolanda.

Selain penegakan hukum, Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri juga terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui program Rise and Speak hingga ke wilayah, edukasi dan kampanye kepada masyarakat, serta penguatan sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra nasional maupun internasional.

Polri mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengenali modus TPPO, mencegah perekrutan ilegal, melindungi korban, serta melaporkan setiap indikasi perdagangan orang kepada aparat penegak hukum.

Kenali modusnya, cegah kejahatannya, lindungi korbannya, dan laporkan pelakunya. Polisi bersama masyarakat.