JAKARTA — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, bersama Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., memperkuat sinergi pembangunan pertanian dan reforma agraria untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memperluas akses kesejahteraan bagi rakyat.

Sinergi tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BRAN dengan Menteri Pertanian di kediaman Menteri Pertanian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menteri Pertanian memberikan respons positif dan dukungan terhadap kolaborasi kedua lembaga dalam menyelaraskan pembangunan kawasan pangan dengan agenda reforma agraria.

Keduanya memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produksi, produktivitas, dan pengembangan kawasan pangan nasional.

Sementara itu, BRAN memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penataan agraria, kepastian hukum atas tanah, perlindungan hak masyarakat, dan pemerataan akses ekonomi.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat swasembada pangan, mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kewirausahaan, serta membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Dengan demikian, pembangunan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus membuka akses masyarakat terhadap sumber daya produktif dan kesejahteraan.

Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan pangan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ketahanan pangan dan reforma agraria harus berjalan beriringan. Peningkatan produksi pangan harus diikuti dengan terbukanya akses kesejahteraan bagi rakyat. Tanah harus memberikan kepastian, kesempatan berusaha, dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Inilah pentingnya sinergi BRAN dengan Kementerian Pertanian untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Dedi.

Pembangunan Pangan Dan Keadilan Agraria
Dalam paparan Kementerian Pertanian, disampaikan potensi lahan rawa mineral sekitar 2 juta hektare yang dapat menjadi peluang pengembangan kawasan pangan nasional.

Paparan juga mengidentifikasi Area of Interest (AOI) kawasan tanaman pangan sekitar 1,16 juta hektare.

Berdasarkan proyeksi perencanaan, produksi gabah kering giling (GKG) ditargetkan mencapai sekitar 3,46 juta ton pada 2029, setara sekitar 1,93 juta ton beras, dengan luas panen sekitar 813 ribu hektare.

Pengembangan potensi tersebut membutuhkan kerja bersama. Peningkatan produksi dan perluasan kawasan pangan perlu didukung kepastian status lahan, kesesuaian tata ruang, perlindungan hak masyarakat, penyelesaian persoalan agraria, serta keberlanjutan lingkungan.

Dedi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari luas lahan dan angka produksi, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai pembangunan hanya menghasilkan peningkatan produksi, sementara masyarakat di sekitarnya tidak memperoleh manfaat. Kita harus memastikan rakyat mendapatkan akses terhadap tanah, kesempatan ekonomi, dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Pembangunan harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan,” tegasnya.

Di Hadapan Mahasiswa, Kolaborasi Untuk Masa Depan Pangan
Pertemuan tersebut turut disaksikan 30 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI) dari 13 perguruan tinggi di Indonesia.

Di hadapan para mahasiswa, sinergi Kementerian Pertanian dan BRAN menjadi gambaran pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan pangan Indonesia.

Penguatan produksi pertanian perlu berjalan bersama penataan agraria agar manfaat pembangunan dapat dirasakan petani, masyarakat, dan generasi mendatang.

Keterlibatan mahasiswa juga menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami tantangan ketahanan pangan, reforma agraria, serta pentingnya inovasi dan keberpihakan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Wanam, Papua Selatan: Agenda Strategis Kawasan Pangan
Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Wanam, Papua Selatan, dengan rencana cetak sawah seluas 400.000 hektare pada 2026.

Pengembangan Wanam memerlukan sinergi kebijakan pertanian dan reforma agraria. Kementerian Pertanian berperan mendorong pengembangan kawasan dan peningkatan produksi pangan, sedangkan BRAN mendorong kepastian status tanah, perlindungan hak masyarakat, serta pemerataan manfaat pembangunan.

Wanam diharapkan tidak hanya menjadi kawasan strategis produksi pangan nasional, tetapi juga membuka peluang kerja, menggerakkan ekonomi lokal, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua Selatan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto: memperkuat kemandirian pangan, mendorong pemerataan pembangunan, menciptakan kesempatan ekonomi, dan memastikan hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi Menteri Pertanian dan Kepala BRAN menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan pangan nasional berjalan produktif sekaligus berkeadilan.

PACITAN – Polres Pacitan Polda Jatim memperketat pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di 12 kecamatan,pada Minggu (8/11/2026.

Dari 45 desa total 50 TPS yang tersebar di wilayah penyelenggaraan Pilkades, sebanyak 10 wilayah masuk kategori rawan berdasarkan pemetaan Indeks Potensi Kerawanan (IPK) dan 35 wilayah masuk kategori kurang rawan.

Pemetaan tersebut dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Pacitan Polda Jatim untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama proses pemungutan hingga penghitungan suara.

Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar, mengatakan pengamanan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.

“Pada lokasi TPS kategori rawan, diterapkan pola pengamanan 10 personel Polri, 6 Linmas, dan 1 personel TNI untuk setiap 1 TPS. Sedangkan untuk lokasi TPS kategori kurang rawan, pola pengamanan 5 personel Polri, 5 Linmas, dan 1 personel TNI pada setiap 1 TPS,” jelas AKBP Ayub.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara menjadi perhatian aparat karena dinilai memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi. Sejumlah ancaman yang diantisipasi meliputi sabotase, intimidasi, serangan fajar atau politik uang, gesekan ant pendukung calon kepala desa, hingga penolakan terhadap hasil penghitungan suara.

“Pengamanan tahap pemungutan dan penghitungan suara harus benar-benar dilaksanakan secara optimal. Prioritas kita adalah pengamanan TPS, karena TPS merupakan titik utama dalam seluruh rangkaian tahapan Pilkades. Seluruh aktivitas di dalam maupun di sekitar TPS harus terjaga dari segala bentuk gangguan,” ungkap AKBP Ayub.

Secara keseluruhan, pengamanan Pilkades Serentak 2026 di Pacitan melibatkan 945 personel gabungan. Jumlah tersebut terdiri atas 515 personel Polres Pacitan, 60 personel BKO Satbrimob Polda Jawa Timur, 90 personel TNI, 30 personel Satpol PP Kabupaten Pacitan, serta 250 personel Linmas.

Selain personel yang ditempatkan di TPS, kepolisian juga menyiapkan pasukan cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Kekuatan tersebut meliputi dua Satuan Setingkat Kompi (SST) Dalmas, dua SST Satbrimob Polda Jawa Timur, 67 personel Power on Hand, 40 personel TNI, serta enam personel Satpol PP.

Sebelum bertugas, personel gabungan diminta mengenali kondisi dan karakteristik wilayah penugasan masing-masing. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini, termasuk melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat dan kelompok pendukung calon kepala desa.

Kapolres Pacitan juga menekankan pentingnya profesionalitas dan netralitas seluruh personel selama proses Pilkades berlangsung. Pengamanan diharapkan dapat berjalan tanpa keberpihakan kepada calon maupun kelompok pendukung tertentu. (*)

SURABAYA – Polda Jawa Timur bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 133 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan mengamankan 154 tersangka selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 27 Oktober hingga 7 November 2026.

Hasil pengungkapan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Senin (9/11/2026).

Kapolda Jatim menjelaskan, kegiatan penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian merespons keresahan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan rasa aman di lingkungan masyarakat.

“Banyak aspirasi keluhan masyarakat yang kami serap langsung terkait curanmor. Fokus penindakan ini adalah untuk menghadirkan kembali rasa aman,” ujar Kapolda Jatim.

Dari 154 tersangka yang diamankan, terdiri atas 149 laki-laki dan lima perempuan.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain empat unit mobil, 117 unit sepeda motor, 39 kunci letter T, 11 senjata tajam, 35 BPKB, dan 38 STNK, serta sejumlah barang lainnya yang berkaitan dengan proses penyidikan.

Selain itu, petugas juga menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 17 paket serta senjata api yang saat ini masih didalami terkait asal-usul, kepemilikan, dan kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana lainnya.

Berdasarkan hasil pengungkapan selama pelaksanaan KRYD, wilayah Kabupaten Malang mencatat 18 kasus, disusul Surabaya sebanyak 13 kasus, Banyuwangi 11 kasus, dan wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak delapan kasus.

Kapolda Jatim menegaskan bahwa penanganan tindak pidana curanmor tidak hanya difokuskan pada pelaku di lapangan, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan penyidikan terhadap kemungkinan adanya jaringan pelaku maupun penadah yang beroperasi di berbagai wilayah.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Polda Jatim juga melakukan penguatan koordinasi dan penanganan melalui tim khusus, termasuk pemetaan jaringan serta pengintegrasian data hasil pengungkapan guna mendukung efektivitas penyelidikan dan penyidikan.

Dalam kesempatan yang sama, Polda Jatim turut menyerahkan kembali sembilan unit sepeda motor dan satu unit mobil Daihatsu Gran Max kepada para pemilik yang sah.

Pengembalian kendaraan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian untuk memberikan kepastian dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

“Kami tidak hanya melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan kendaraan kepada pemiliknya yang sah. Ini bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan,” tegas Kapolda Jatim.

Kapolda Jatim juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan pengamanan tambahan pada kendaraan, terutama saat diparkir di tempat umum maupun di lingkungan tempat tinggal.

Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana melalui kantor kepolisian terdekat maupun layanan kepolisian 110.

Melalui kegiatan ini, Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penegakan hukum secara profesional, memperkuat langkah pencegahan, serta membangun kolaborasi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari implementasi semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dan komitmen “JOGO OMAH” dalam menghadirkan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat Jawa Timur. (*)