Berita
Polri Bentuk Satgas Haji dan Umrah, Antisipasi Penipuan dan Pemberangkatan Ilegal

Jakarta – Polri resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji dan Umrah sebagai langkah konkret dalam memperkuat perlindungan jemaah serta menindak berbagai praktik penyelenggaraan ibadah haji ilegal. Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara Polri dan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa Polri berkomitmen penuh untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
“Polri berkomitmen mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi agar berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh jemaah haji Republik Indonesia,” ujar Irjen Nunung dalam keterangannya, Jumat (17/4).
Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji saat ini berada dalam dinamika strategis global, termasuk kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada biaya transportasi, akomodasi, dan logistik. Selain itu, penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 juga menuntut peningkatan pengawasan dan sinergi antar lembaga, khususnya terkait praktik haji non-kuota dan non-prosedural.
Menurut Irjen Nunung, penyelenggaraan haji tidak hanya menyangkut aspek ibadah, tetapi juga perlindungan warga negara, citra bangsa, serta kepercayaan internasional.
“Satgas ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan perlindungan jemaah sekaligus penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan haji yang terjadi,” tegasnya.
Indonesia sendiri memperoleh kuota sekitar 221.000 jemaah pada tahun 2026, yang menjadi salah satu terbesar di dunia. Tingginya animo masyarakat ini diakui turut menghadirkan tantangan serius, terutama dalam aspek pengawasan dan potensi penyimpangan.
Dalam pemantauan yang dilakukan, Polri menemukan berbagai modus operandi yang marak terjadi. Modus tersebut antara lain penyalahgunaan visa non-haji seperti visa ziarah dan visa kerja, di mana calon jemaah diberangkatkan satu tahun sebelumnya untuk mendapatkan izin tinggal (ighomah) yang kemudian digunakan untuk berhaji. Selain itu, terdapat penawaran haji tanpa antre (0 tahun) dengan biaya tinggi yang tidak sesuai ketentuan resmi, menggunakan visa furoda, mujamalah, dan/atau visa amil yang sebenarnya tidak dipungut biaya oleh Pemerintah Arab Saudi.
Polri juga menemukan praktik penggunaan visa dari negara lain seperti Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan negara lainnya untuk memberangkatkan Warga Negara Indonesia secara ilegal melalui negara tersebut menuju Arab Saudi.
Tak hanya itu, ditemukan pula kasus jemaah gagal berangkat dari sejumlah embarkasi internasional seperti Jakarta, Surabaya, Batam, dan Makassar, serta penelantaran jemaah di luar negeri tanpa kejelasan akomodasi, transportasi, maupun kepastian pelaksanaan ibadah. Modus lain yang turut teridentifikasi adalah skema ponzi atau penipuan keuangan dengan menggunakan dana jemaah baru untuk memberangkatkan jemaah lama, serta penggelapan dana jemaah dengan dalih force majeure untuk menghindari kewajiban pengembalian dana.
“Modus ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik penipuan dan pemberangkatan non-prosedural yang merugikan masyarakat,” ungkap Nunung.
Selain itu, maraknya biro perjalanan haji dan umrah ilegal juga menjadi perhatian serius. Biro ilegal tersebut umumnya tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi, menggunakan identitas, logo, atau afiliasi palsu, menawarkan paket yang tidak transparan dan tidak sesuai ketentuan, serta tidak memiliki standar pelayanan dan perlindungan jemaah.
Sebagai langkah penanganan, Satgas Haji Polri mengedepankan tiga strategi utama, yakni upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum.
Dalam upaya preemtif, Polri melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur resmi ibadah haji serta meningkatkan literasi publik terhadap modus penipuan. Sementara itu, langkah preventif dilakukan melalui pengawasan bersama dan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait, imigrasi, serta maskapai.
Di sisi lain, penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelaku penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan dokumen, termasuk penertiban biro perjalanan ilegal.
“Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam upaya penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji,” jelasnya.
Berdasarkan data tahun 2026, tercatat sebanyak 77 aduan terkait haji dan umrah, dengan 21 kasus telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses penanganan.
Menutup keterangannya, Nunung mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan memastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memastikan pendaftaran ibadah haji dilakukan melalui jalur resmi, memverifikasi legalitas biro perjalanan, tidak tergiur dengan tawaran haji tanpa antre, serta selalu memastikan penggunaan visa haji resmi,” tutupnya.
Polri menegaskan akan terus hadir dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.
Polres
Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar dan 15 Pengguna Sabu di Gubuk Klakah

LUMAJANG – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang Polda Jatim berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba dalam operasi senyap pada Jumat (6/11/2026).
Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka pengedar utama dan 15 orang yang tengah asyik pesta sabu di sebuah gubuk.
Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka AB (26) di Dusun Darungan Kidul, Desa Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang. Dari tangan AB, Polisi menyita 0,28 gram sabu beserta sebuah ponsel.
“Setelah menginterogasi AB, tim langsung bergerak cepat melakukan pengembangan ke wilayah Kecamatan Klakah,” ujar AKBP Riki Yariandi di Mapolres Lumajang, Senin (9/11/2026).
Polisi kemudian menggerebek lokasi kedua di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, dan menangkap pengedar kedua berinisial RA.
Di lokasi ini, petugas menyita paket sabu, timbangan digital, perangkat CCTV, alat isap (bong), serta uang tunai hasil transaksi sebesar Rp7.100.000.
Mengejutkannya, saat menggeledah gubuk milik RA, petugas mendapati belasan orang sedang mengonsumsi narkoba secara massal.
“Selain mengamankan dua pengedar utama, di gubuk milik RA kami juga mengamankan 15 orang yang kedapatan sedang menggunakan sabu,” tegas AKBP Riki Yariandi.
Kedua pengedar kini dijerat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.
Sementara itu, 15 pengguna yang ikut terciduk akan diproses hukum lebih lanjut dan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai regulasi.
Polres Lumajang Polda Jatim mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungan sekitar demi menjaga keamanan bersama.
“Masyarakat dapat melaporkan melalui layanan Call Center 110 bebas pulsa, dan kami akan segera tindaklanjuti,” pungkas AKBP Riki Yariandi. (*)
Berita
HUT Ke-76 Polairud: Wakapolda Jatim Dorong Aksi Lingkungan dan Green Policing di Probolinggo

PROBOLINGGO – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Polisi Perairan dan Udara (Polairud), Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur menggelar aksi bersih pantai di Pantai Bahak, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Senin (9/11/2026).
Langkah konkret ini menjadi wujud nyata komitmen Polda Jatim dalam mengimplementasikan konsep Green Policing serta menjaga kelestarian kawasan pesisir.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.15 WIB tersebut dihadiri langsung Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, didampingi Dirpolairud Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin. Turut hadir jajaran Forkopimda Kabupaten/Kota Probolinggo, instansi maritim, Pelindo, Bea Cukai, serta kelompok nelayan wilayah Tongas.
Dalam pelaksanaannya, Wakapolda Jatim bersama seluruh elemen turun langsung memungut sampah di sepanjang pantai. Sampah yang terkumpul, khususnya jenis plastik, langsung ditangani intensif agar tidak kembali mencemari perairan.
Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso menegaskan bahwa ekosistem laut yang bersih merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Penerapan Green Policing bukan sekadar slogan, melainkan aksi nyata di lapangan. Menjaga kebersihan Pantai Bahak dari sampah plastik adalah investasi masa depan untuk menyelamatkan rantai makanan dan ekosistem laut kita,” ujarnya di lokasi.
Wakapolda Jatim juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan ini sangat bergantung pada konsistensi budaya masyarakat.
“Kami mengetuk kesadaran kolektif masyarakat dan nelayan untuk menjaga pantai ini tetap asri. Jika laut bersih, hasil tangkapan melimpah dan ekonomi masyarakat maritim akan berputar lebih sehat,” tambahnya.
Wakapolda Jatim juga menegaskan bahwa kehadiran Polri harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengajak warga tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan melalui Bhabinkamtibmas agar dapat dicarikan solusi bersama.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat silaturahmi dan duduk bersama masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Semangat kami adalah Polri selalu hadir dan bersama masyarakat,” tambah Wakapolda Jawa Timur.
Aksi ini merupakan implementasi program Green Policing dan program prioritas Kapolri ‘Polisi Bersama Masyarakat’ melalui pendekatan humanis. Melalui semangat HUT ke-76 Polairud, Ditpolairud Polda Jatim berkomitmen untuk terus hadir mempererat sinergitas demi menjaga keamanan sekaligus kelestarian wilayah pesisir dan laut. (*)
Berita
Kapolri Terima Kunjungan Kompolnas, Perkuat Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Polri

*JAKARTA* — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima kunjungan Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) beserta jajaran di Mabes Polri, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama, khususnya dalam pengawasan eksternal dan peningkatan kualitas kinerja kepolisian.
Kapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan, masukan, dan saran yang selama ini diberikan Kompolnas kepada Polri. Menurutnya, pengawasan eksternal memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan organisasi, baik dari sisi kualitas personel maupun pelaksanaan tugas kepolisian.
“Kami berterima kasih atas dukungan dan masukan yang telah diberikan oleh Kompolnas selama ini. Pengawasan eksternal senantiasa dapat memberikan masukan, saran, dan penguatan sehingga kami dapat bekerja dengan lebih baik, khususnya dalam memperkuat kualitas personel di lapangan,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kinerja operasional, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara berkeadilan. Upaya tersebut juga sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah komunikasi dan pelayanan Polri.
“Dengan slogan baru kami, yaitu Polisi Bersama Masyarakat, Polri diharapkan betul-betul bisa menyentuh masyarakat dan senantiasa hadir dengan cepat memberikan pelayanan, pertolongan, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol. (Purn.) Arief Wicaksono Sudiutomo, menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Kapolri beserta jajaran. Ia menilai sejumlah program prioritas yang disampaikan Kapolri mulai menunjukkan pelaksanaan dan hasil yang dirasakan, baik oleh masyarakat maupun internal Polri.
“Kami datang untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada Bapak Kapolri dan para pejabat utama. Program prioritas yang disampaikan sejak beliau dilantik pada awal Oktober lalu kini telah berjalan dan hasilnya mulai dirasakan masyarakat, khususnya juga oleh anggota Polri secara internal,” ujar Arief.
Arief juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara Kompolnas dan Polri, terutama dalam menindaklanjuti saran serta keluhan masyarakat. Menurutnya, komunikasi dan pertukaran pandangan antara kedua lembaga diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja kepolisian ke depan.
Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri dan Kompolnas dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong perbaikan institusi. Kapolri berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin optimal sehingga kehadiran Polri bersama masyarakat dapat dirasakan secara nyata dan kepercayaan publik terus meningkat.
-
Berita1 minggu agoCegah Aksi Balap Liar, Pleton Siaga 5 Satlantas Polres Pasuruan Kota Gelar Patroli di Jalan Panglima Sudirman
-
Berita6 hari agoOps Patuh Semeru 2026, Satlantas Polres Pasuruan Kota Catat Ribuan Pelanggaran, Edukasi dan Teguran Terus Digencarkan
-
Berita7 hari agoETLE dan INCAR Catat 3.904 Pelanggaran Lalu Lintas di Pasuruan Kota, Terobos Lampu Merah Jadi Pelanggaran Tertinggi
-
Berita1 minggu agoPolri Dalami Keluhan Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo, Kadiv Humas Tegaskan Komitmen Evaluasi
-
Polres1 minggu agoSatlantas Polres Pasuruan Kota Hadir Lebih Dekat, Gelar Pelayanan SIM Bersama Masyarakat dalam Ops Patuh Semeru 2026
-
Berita5 hari agoPolsek Nguling Sapa Pemuda, Bangun Semangat Generasi Muda Menuju Masa Depan Gemilang
-
Berita7 hari agoCegah Kriminalitas 3C di Jalur Pantura, Polsek Rejoso Intensifkan Patroli dan Dialogis dengan Masyarakat
-
Polres1 minggu ago
Sinergi Bhabinkamtibmas Desa Sungiwetan Bersama Petani, Dukung Ketahanan Pangan
