SURABAYA – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), yang merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor, sebagai tersangka atas dugaan eksploitasi terhadap 19 orang, termasuk satu anak.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).

Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen Polda Jawa Timur dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk eksploitasi.

“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.

Ia menegaskan, penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.

“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.

Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, praktik eksploitasi terhadap para pekerja tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.

Tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja.

Berdasarkan keterangan para korban dan alat bukti yang diperoleh penyidik, meskipun restoran tersebut belum beroperasi, para korban dipaksa melakukan pekerjaan dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.

Para pekerja diketahui menerima upah berkisar antara Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Selain itu, para korban juga diancam dengan pengenaan denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.

“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Kombes Pol Ganis.

Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.

Pendalaman dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.

Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.

Untuk ketentuan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Ganis.

Sementara itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada para korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan para korban.

Polda Jatim juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Adapun langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kombes Pol Ganis kembali mengimbau kepada masyarakat, agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan untuk menjadi tenaga kerja terutama yang akan ditempatkan di negara – negara yang sedang konflik.

“Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja diluar negeri dengan gaji besar,” pungkas Kombes Pol Ganis.(*)

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengamankan dua pria yang diduga membawa bom molotov siap pakai saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Langkah cepat ini berhasil mengantisipasi potensi kerusuhan pada peringatan Hari Pahlawan. Kedua pria tersebut masing-masing berinisial MVK and VS, berusia sekitar 24 tahun, yang merupakan warga Surabaya.

Keduanya diamankan oleh personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik mereka.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, membenarkan penangkapan tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan satu botol bom molotov yang siap pakai.

“Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan,” ujar Kombes Pol Abast.

Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS telah merencanakan aksi ini dengan matang. Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekan mereka untuk merakit bom molotov tersebut.

Usai merakit, sepeda motor ditinggal di rumah salah satu temannya, lalu keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi. Keduanya sempat mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas, namun berhasil digagalkan.

Kombes Pol Abast mengungkapkan bahwa berdasarkan pengakuan awal, kedua pelaku sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan di tengah jalannya penyampaian aspirasi masyarakat.

“Motif hasil pemeriksaanawal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” tegas Kombes Pol Abast.

Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polrestabes Surabaya. Polda Jatim menegaskan tetap menghormati hak berpendapat secara damai, namun akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat.

“Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat tentunya menjadi perhatian dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Kombes Pol Abast. (*)

SURABAYA – Polda Jawa Timur bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 133 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan mengamankan 154 tersangka selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 27 Oktober hingga 7 November 2026.

Hasil pengungkapan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Senin (9/11/2026).

Kapolda Jatim menjelaskan, kegiatan penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian merespons keresahan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan rasa aman di lingkungan masyarakat.

“Banyak aspirasi keluhan masyarakat yang kami serap langsung terkait curanmor. Fokus penindakan ini adalah untuk menghadirkan kembali rasa aman,” ujar Kapolda Jatim.

Dari 154 tersangka yang diamankan, terdiri atas 149 laki-laki dan lima perempuan.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain empat unit mobil, 117 unit sepeda motor, 39 kunci letter T, 11 senjata tajam, 35 BPKB, dan 38 STNK, serta sejumlah barang lainnya yang berkaitan dengan proses penyidikan.

Selain itu, petugas juga menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 17 paket serta senjata api yang saat ini masih didalami terkait asal-usul, kepemilikan, dan kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana lainnya.

Berdasarkan hasil pengungkapan selama pelaksanaan KRYD, wilayah Kabupaten Malang mencatat 18 kasus, disusul Surabaya sebanyak 13 kasus, Banyuwangi 11 kasus, dan wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak delapan kasus.

Kapolda Jatim menegaskan bahwa penanganan tindak pidana curanmor tidak hanya difokuskan pada pelaku di lapangan, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan penyidikan terhadap kemungkinan adanya jaringan pelaku maupun penadah yang beroperasi di berbagai wilayah.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Polda Jatim juga melakukan penguatan koordinasi dan penanganan melalui tim khusus, termasuk pemetaan jaringan serta pengintegrasian data hasil pengungkapan guna mendukung efektivitas penyelidikan dan penyidikan.

Dalam kesempatan yang sama, Polda Jatim turut menyerahkan kembali sembilan unit sepeda motor dan satu unit mobil Daihatsu Gran Max kepada para pemilik yang sah.

Pengembalian kendaraan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian untuk memberikan kepastian dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

“Kami tidak hanya melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan kendaraan kepada pemiliknya yang sah. Ini bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan,” tegas Kapolda Jatim.

Kapolda Jatim juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan pengamanan tambahan pada kendaraan, terutama saat diparkir di tempat umum maupun di lingkungan tempat tinggal.

Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana melalui kantor kepolisian terdekat maupun layanan kepolisian 110.

Melalui kegiatan ini, Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penegakan hukum secara profesional, memperkuat langkah pencegahan, serta membangun kolaborasi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari implementasi semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dan komitmen “JOGO OMAH” dalam menghadirkan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat Jawa Timur. (*)