BLITAR – Jajaran Polres Blitar Polda Jatim bersama tim gabungan terus mengintensifkan patroli pemantauan dan pengendalian guna mengantisipasi munculnya titik api di kawasan Gunung Butak.

Langkah taktis ini dilakukan oleh personel yang bersiaga di Posko Hutan Lindung BKPH Ampelgading, tepatnya di sisi lereng selatan Puncak Pitrang, dari arah Puncak Langit, Desa Tunggorono, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar.

Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., melalui Kabag Ops AKP Sony Hartanto menegaskan bahwa tim gabungan berkomitmen penuh untuk menyisir sejumah titik yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Pemantauan ini difokuskan pada titik koordinat yang terdeteksi memiliki tingkat kepercayaan (confidence level) medium di wilayah Puncak Langit,” terang AKP Sony, Minggu (27/9/2029).

Menurut AKP Sony, dari hasil penyisiran pada Sabtu (26/9/2026) kemarin, tim patroli melaporkan masih menemukan sisa bara api di sejumlah pohon.

Petugas langsung bergerak cepat melakukan upaya pemadaman total dengan memanfaatkan peralatan yang tersedia di lapangan.

Kendati dihadapkan pada medan yang sulit dan menantang, tim di lapangan terus berupaya maksimal untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi meluas.

Seperti diketahui, sebagai langkah antisipasi dan penanganan jangka panjang, tim gabungan juga telah mendirikan Posko Darurat Karhutla di kawasan Puncak Langit.

Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan, sekaligus pengendalian penanganan bencana karhutla di wilayah tersebut.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat maupun para pendaki untuk tidak melakukan aktivitas yang memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membuat perapian di sekitar kawasan hutan.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan ke petugas terdekat jika melihat kemunculan asap atau titik api baru. Laporan dapat disampaikan secara gratis melalui Call Center 110 bebas pulsa.

“Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mengendalikan situasi dengan cepat, sehingga karhutla tidak meluas dan mengancam ekosistem hutan maupun keselamatan warga sekitar,” pungkas AKP Sony. (*)

REMBANG – Pembangunan membutuhkan ruang yang aman, sementara keamanan membutuhkan persatuan yang terus dirawat. Dalam upaya tersebut, ulama dan umara memiliki peran berbeda tetapi saling menguatkan: ulama memberikan arah dan tuntunan, sedangkan Polri menjaga keamanan agar masyarakat dapat beraktivitas dan pembangunan terus berjalan.

Pesan itu disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam Ngaji Kebangsaan bersama K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an LP3IA, Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (26/9/2026).

Kapolri menyampaikan terima kasih kepada Gus Baha dan seluruh pengurus pesantren yang telah memberikan kesempatan kepada keluarga besar Polri untuk mengikuti Ngaji Kebangsaan. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kembali hubungan ulama dan umara yang telah tumbuh sejak perjalanan panjang perjuangan bangsa.

Menurut Kapolri, ulama dan umara memiliki sejarah kebersamaan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kini, semangat perjuangan tersebut diteruskan melalui tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa dan menjaga Indonesia tetap aman, rukun, serta bersatu.

Dalam peran tersebut, Kapolri menggambarkan ulama sebagai lentera dan kompas. Ulama memberikan arah, nasihat, dan doa yang dibutuhkan bangsa. Sementara Polri menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Keamanan yang terjaga menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan pembangunan dapat terus bergerak. Karena itu, Kapolri menempatkan tugas menjaga Kamtibmas bukan semata tugas kepolisian, tetapi bagian dari ikhtiar bersama untuk menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan bangsa.

Semangat tersebut semakin relevan di tengah berbagai tantangan global. Kapolri mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan. Perbedaan harus dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Pesan kebersamaan dari Rembang itu menjangkau keluarga besar Polri secara luas. Sebanyak 700 peserta hadir langsung, terdiri atas 100 Polwan, 300 Polki, dan 300 santri. Sementara itu, 41.449 peserta mengikuti secara virtual dari berbagai wilayah Indonesia.

Kapolri juga menyadari tugas personel Polri di lapangan penuh risiko. Karena itu, ia memohon doa dan bimbingan para ulama agar anggota Polri senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Dari Rembang, Ngaji Kebangsaan meneguhkan satu semangat: ulama memberi arah, Polri menjaga rasa aman, dan keduanya bertemu dalam tujuan yang sama—merawat persatuan dan membuka jalan bagi Indonesia untuk terus membangun. Sebab, ketika negeri aman dan masyarakat bersatu, kemajuan dapat tumbuh lebih kuat.

Jakarta – Divisi Humas Polri menggelar sosialisasi hak untuk tahu di tengah car free day (CFD) Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (27/9/2026) pagi. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia 2026 sekaligus menunjukkan komitmen Polri dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi.

‎Kabag Yaninfodok Biro PID Divisi Humas Polri Kombes Pol Komang Suartana mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperluas informasi bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh, mencari, dan menyimpan informasi publik. Masyarakat bisa melakukan permohonan informasi kepada badan hukum publik.

“Kehadiran kami di sini sebagai upaya sosialisasi ke masyarakat, memperluas informasi bahwa Polri sebagai badan hukum publik turut menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Kombes Komang di sela kegiatan, Minggu.

‎Kombes Komang menambahkan, Polri telah membuka berbagai kanal permohonan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah, masyarakat juga dapat mengisi survey tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan polri melalui link yang di bagikan.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui email layanan informasi, situs resmi Humas Polri, bersurat, maupun datang langsung ke Humas Polri. Permohonan tersebut ditujukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri.

“Polri akan menyediakan informasi publik secara cepat, mudah, tentunya sesuai dengan koridor Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ucapnya.

‎Selain itu, Polri juga menghadirkan sejumlah platform digital seperti SPIT-Mediahub, Polri TV, E-PPID dan Tribratanews, serta menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang tata cara pelayanan informasi publik di lingkungan Polri.

‎Menurut Kombes Komang, seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas Polri sebagai badan hukum publik untuk mendukung program Polri Presisi. Selain itu mengutakan aspek pemantapan komunikasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Bagi Polri, keterbukaan informasi bukan hanya tuntutan, tetapi juga kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital,” pungkasnya.

Personel dalam kegiatan ini membagikan stiker dan flyer edukasi keterbukaan informasi publik. Selain itu, ada hiburan game spin wheel dengan hadiah menarik yang dibagikan sebagai souvenir secara gratis kepada masyarakat.