JEMBER — Semangat pengabdian dan kepedulian sosial mewarnai Tasyakuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang digelar Polres Jember Polda Jatim, Selasa (22/9/2026).

Ratusan peserta memadati Gedung Bhayangkara di Jalan PB Sudirman, Kecamatan Patrang, Jember, guna menghadiri acara yang mengusung tema “Polantas Presisi, Mengabdi untuk Negeri” tersebut.

Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolres Jember, AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Jember, pengurus Bhayangkari, perwakilan pemerintah daerah, tokoh agama Jember, KH. Musoddiq Fikri Farouq (Gus Fikri) serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolres Jember AKBP Alaiddin menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh personel Satlantas Polres Jember atas dedikasi dan tanggung jawab mereka selama ini.

AKBP Alaiddin menekankan pentingnya mempertahankan capaian positif sekaligus terus mengevaluasi kekurangan demi meningkatkan mutu pelayanan publik.

“Terus bangun sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat. Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas AKBP Alaiddin.

Ia berharap momentum hari jadi Lalu Lintas Bhayangkara yang ke-71 ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh personel untuk menghadirkan pelayanan lalu lintas yang lebih humanis, responsif, dan prima.

Tidak sekadar menjadi ajang refleksi, tasyakuran ini juga direalisasikan melalui aksi nyata. Polres Jember Polda Jatim menyalurkan sejumlah bantuan sosial, di antaranya kursi roda bagi korban disabilitas akibat kecelakaan lalu lintas, paket sembako untuk komunitas ojek online (ojol), serta santunan kepada anak yatim piatu.

Suasana khidmat kian terasa saat Gus Fikri menyampaikan tausiah agama dan memimpin doa bersama.

Sebagai puncak acara, dilakukan prosesi pemotongan tumpeng oleh Kapolres yang diserahkan secara simbolis kepada personel Satlantas paling senior dan termuda.

Melalui peringatan HUT ke-71 ini, Polres Jember Polda Jatim kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dan terus bertransformasi menjadi sosok Polantas yang semakin dekat, mengayomi, dan dicintai masyarakat.(*)

NGANJUK – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, dipastikan telah padam total sejak Minggu (20/9/2026).

Meski situasi telah terkendali, Polres Nganjuk Polda Jatim bersama tim gabungan tetap menyiagakan personel di lapangan guna mengantisipasi potensi munculnya kembali bara api (re-ignition).

Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, S.H., S.I.K., M.I.K. menyatakan bahwa kepastian ini diperoleh berdasarkan hasil penyisiran intensif tim gabungan, baik melalui jalur darat maupun pantauan udara di seluruh lokasi terdampak.

“Melalui upaya pemadaman intensif, seluruh area yang sebelumnya terbakar kini sudah berhasil dijinakkan,” ujar AKBP Suria, Selasa (22/9/2026).

Di wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Gedangklutuk, amukan api sebelumnya sempat melahap tiga titik utama. Area tersebut meliputi Petak 24 seluas kurang lebih 7 hektare, Petak 23C seluas 5 hektare, dan Petak 18C seluas 5 hektare.

Hingga saat ini, pantauan digital melalui aplikasi SIPONGI KLHK juga menunjukkan hasil nol titik panas (hotspot) di kawasan Gunung Wilis. Secara visual, kepulan asap yang sebelumnya membubung di sekitar wilayah RPH Gedangklutuk dilaporkan telah hilang sepenuhnya.

Atas keberhasilan ini, Kapolres Nganjuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada seluruh elemen yang telah bahu-membahu di lapangan, mulai dari TNI, pemerintah daerah, BPBD, Perhutani, hingga relawan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan penanganan dan pemantauan Karhutla Gunung Wilis. Peran aktif masyarakat sangat besar dalam menjaga kondisi wilayah agar kembali aman,” ungkap AKBP Suria.

Kendati api sudah padam, AKBP Suria tetap mengimbau masyarakat maupun relawan lintas instansi yang hendak beraktivitas atau membantu pemantauan di sekitar lokasi untuk melapor terlebih dahulu di posko utama di Balai Desa Ngliman.

“Langkah ini penting agar pergerakan personel dan relawan di lapangan dapat tetap terdokumentasi serta terkoordinasi dengan aman,” terangnya.

Menutup keterangannya, perwira menengah Polri ini mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan proaktif dalam mencegah terjadinya karhutla susulan dengan memanfaatkan layanan kepolisian darurat.

“Jika masyarakat menemui, melihat, atau mendapatkan informasi terkait adanya titik api maupun kepulan asap baru, segera laporkan kepada petugas terdekat atau melalui Call Center Polri 110. Informasi sekecil apa pun sangat berharga agar kita bisa melakukan penanganan secara cepat dan terukur,” pungkasnya.(*)

Jakarta – Polri terus memperkuat tata kelola melalui pengayaan gagasan dan implementasi rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Salah satunya melalui pembahasan buku Police Governance yang mengangkat berbagai perspektif mengenai penguatan kelembagaan, efektivitas organisasi, tata kelola sumber daya manusia, serta kesiapan kepolisian menghadapi perubahan lingkungan strategis.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi materi bedah buku Police Governance di Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).

Diskusi dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., dan Dr. Riant Nugroho, M.Si.

Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk mempertemukan perspektif akademik dengan kebutuhan praktis kepolisian, khususnya dalam memperkuat implementasi rekomendasi KPRP di bidang tata kelola.

Jimly: Penguatan Institusi Menjadi Fondasi Tata Kelola

Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya institution building atau pembangunan institusi dalam penguatan police governance.

Menurut Jimly, modernisasi institusi tidak semata-mata diukur dari perkembangan struktur organisasi, tetapi dari semakin kuatnya kapasitas, fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas institusi.

“Modernisasi institusi tidak diukur dari bertambahnya struktur organisasi, tetapi dari semakin kuatnya kapasitas, fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas institusi.”

Jimly menjelaskan bahwa struktur organisasi dapat disusun lebih sederhana sepanjang fungsi dan kapasitas kelembagaan tetap kuat.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan rekomendasi secara kontekstual dengan memperhatikan dinamika politik, kondisi kelembagaan, perkembangan sosial, serta perubahan lingkungan strategis.

Menurut Jimly, penguatan tata kelola juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar rekomendasi yang ada dapat terus dielaborasi dan memberikan kontribusi bagi penguatan institusi.

Wakapolri: Rekomendasi Diterjemahkan Menjadi Langkah Nyata

Wakapolri mengatakan buku Police Governance diarahkan bukan sekadar sebagai dokumen konseptual, tetapi sebagai bagian dari pengayaan pemikiran dalam memperkuat tata kelola dan transformasi Polri.

“Gagasan harus dijembatani dengan implementasi. Setiap rekomendasi harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah operasional yang jelas,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, setiap program transformasi perlu memiliki sasaran, indikator capaian, target, realisasi, serta dukungan anggaran yang jelas.

Dengan ukuran tersebut, pelaksanaan program dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala sehingga kebijakan dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Penguatan Tata Kelola Hingga Tingkat Polsek

Wakapolri menekankan bahwa penguatan tata kelola perlu dirasakan hingga tingkat kewilayahan.

Evaluasi kebijakan secara berkala dan berjenjang hingga Polsek diperlukan untuk melihat kondisi riil implementasi di lapangan sekaligus memastikan kebijakan yang dirumuskan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Penguatan kapasitas Polsek menjadi perhatian, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki karakteristik sosial dan geografis berbeda dengan wilayah perkotaan.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, penguatan kapasitas Polsek perlu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah,” jelasnya.

Di bidang SDM, Wakapolri menekankan penguatan sistem merit dengan menjadikan hasil asesmen dan capaian kinerja sebagai bagian penting dalam penempatan maupun mutasi jabatan.

Rekomendasi KPRP Diperkaya dalam Perspektif Police Governance

Rekomendasi KPRP bidang tata kelola menjadi salah satu perspektif yang dibahas dalam kerangka Police Governance.

Pembahasan mencakup penguatan kelembagaan, efektivitas organisasi, tata kelola SDM, penyederhanaan struktur, pengukuran kinerja, kolaborasi antarlembaga, serta penguatan kapasitas kepolisian dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis.

Melalui forum tersebut, rekomendasi KPRP ditempatkan sebagai bagian dari proses dialog, pengayaan, dan pengembangan pemikiran untuk mendukung penguatan tata kelola Polri secara berkelanjutan.

Mengantisipasi Perubahan Ruang Keamanan

Dalam diskusi tersebut, Jimly juga menyoroti perkembangan konsep kedaulatan yang tidak lagi hanya berkaitan dengan wilayah darat dan laut, tetapi juga mencakup ruang udara dan ruang digital.

Perkembangan teknologi komunikasi, frekuensi, satelit, dan data membawa konsekuensi terhadap kewenangan, keamanan, serta penegakan hukum.

Hal ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan institusi kepolisian menghadapi perubahan lingkungan strategis.

Dr. Riant Nugroho, M.Si., menambahkan bahwa semakin luasnya aktivitas masyarakat, pemerintahan, dan perekonomian di ruang digital menjadikan isu kedaulatan digital semakin relevan.

Menurutnya, perkembangan ruang digital dan ruang udara dapat melahirkan bidang tugas sekaligus tantangan baru bagi kepolisian, yang berkaitan dengan keamanan, komunikasi, data, perekonomian, hingga kepentingan strategis negara.

Dibawa ke Pendidikan Calon Pemimpin Polri

Wakapolri juga mendorong agar buku Police Governance disosialisasikan dan dibedah di lingkungan pendidikan Polri, khususnya Sespim.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif calon pemimpin Polri mengenai tata kelola, kepemimpinan, penguatan kelembagaan, serta tantangan kepolisian di masa depan.

Dengan mempertemukan perspektif akademik, rekomendasi kebijakan, dan pengalaman implementasi, Police Governance diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan penguatan tata kelola Polri secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, penguatan police governance diarahkan untuk membangun institusi yang semakin adaptif, profesional, efektif, dan akuntabel, sekaligus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan zaman.