LUMAJANG – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang Polda Jatim mengembalikan empat unit sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kepada para pemiliknya tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Penyerahan kendaraan dilakukan langsung oleh Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, di salah satu tempat kejadian perkara (TKP) pencurian di Jalan Raya Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Rabu (11/11/2026).

Pengembalian ini merupakan wujud nyata keberhasilan jajaran Satreskrim Polres Lumajang Polda Jatim dalam membongkar empat perkara curanmor selama kurun waktu dua pekan hingga satu bulan terakhir.

Kasus tersebut terjadi di empat wilayah berbeda, yakni Kecamatan Yosowilangun, Tekung, Padang, dan Candipuro. Selain menyita empat sepeda motor sebagai barang bukti, polisi juga meringkus empat tersangka berinisial FZ, SAK, SD, dan RH.

“Alhamdulillah, Satreskrim Polres Lumajang telah mengungkap empat perkara curanmor di tempat yang berbeda. Penyerahan sengaja kami lakukan di Desa Tukum karena lokasi ini merupakan salah satu TKP pencurian,” ujar AKBP Riki.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para tersangka merupakan pemain lama yang kerap beraksi dan telah menjadi target operasi kepolisian.

Dalam melancarkan kejahatannya, pelaku menggunakan dua modus utama, yakni mengincar kendaraan yang kuncinya masih menggantung serta merusak rumah kunci kontak sepeda motor.

“Saat ini, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan penadah,”kata AKBP Riki.

Salah satu korban, Faizatul Qomariyah (20), mengaku sangat bersyukur karena sepeda motornya yang hilang tujuh bulan lalu saat dirinya bekerja di warung kini kembali utuh.

“Terima kasih kepada Polres Lumajang yang sudah mengembalikan sepeda motor saya dalam keadaan utuh dan gratis tanpa biaya sepeser pun,” tutur Faizatul.

Langkah ini sekaligus menjadi bukti komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat. (*)

SERANG – Mahasiswa memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap penyebaran disinformasi dan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) di ruang digital. Kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, serta bijak dalam bermedia sosial menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan ancaman di era digital.

Hal tersebut disampaikan Kasatgaswil Banten Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana, S.H., S.I.K., M.K.P., saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Rabu (11/11/2026), di Kampus 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kota Serang.

Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 50 mahasiswa tersebut, Mayndra membawakan materi bertajuk Digital Literacy & Counter Terrorism: Peran Mahasiswa di Era Disinformasi.

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan perkembangan ancaman terorisme global, potensi radikalisme di Indonesia, serta keterkaitan antara intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ia juga menguraikan bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi ekstrem melalui konten provokatif, manipulasi informasi, dan narasi yang memengaruhi pola pikir masyarakat.

“Mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, mengenali informasi yang menyesatkan, dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum membagikannya. Jangan sampai ruang digital justru dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian, intoleransi, maupun paham kekerasan,” demikian pesan yang ditekankan dalam materi tersebut.

Menurutnya, literasi digital tidak cukup hanya dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga harus disertai kesadaran untuk bertanggung jawab atas setiap informasi yang dikonsumsi maupun disebarluaskan.

Selain membahas ancaman IRET di masyarakat, Mayndra turut menyoroti pentingnya pembinaan dan pengawasan internal Polri agar setiap personel terhindar dari paparan paham intoleran dan radikal. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme personel sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Pencegahan tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk membangun lingkungan yang toleran, menjaga persatuan, dan memperkuat ketahanan terhadap pengaruh paham ekstremisme,” menjadi pesan penting dalam penguatan kolaborasi tersebut.

Melalui kegiatan ini, Densus 88 AT Polri mendorong mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna media digital, tetapi juga menjadi pelopor literasi digital dan agen perubahan yang mampu menghadirkan narasi positif di tengah masyarakat.

Keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan diharapkan dapat memperkuat ketahanan generasi muda sekaligus membangun ruang digital yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyebaran paham kekerasan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengintervensi persoalan ketenagakerjaan daerah melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk pendekatan preventif hukum, mengingat tingginya angka pengangguran berbanding lurus dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Peluncuran nasional program tersebut dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11), dengan dihadiri pejabat lintas kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI).

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berada di angka 4,75 persen atau setara 7,38 juta jiwa. Namun, Provinsi Jawa Barat masih mencatatkan angka pengangguran sebesar 6,67 persen, berada di atas rata-rata nasional.

“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat,” papar Suyudi di Bandung.

Suyudi menjelaskan, program Poliran diinisiasi berdasarkan pengalaman keberhasilan penguatan jaringan pelatihan kerja saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Skema tersebut kini diekspansi menjadi kebijakan nasional yang berfokus pada penyelarasan potensi tematik tiap-tiap daerah.

Untuk wilayah Jawa Barat, Poliran mengawali langkahnya melalui uji kompetensi dan penyaluran sertifikasi kredibel bagi profesi Satuan Pengamanan (Satpam). Penguatan legalitas dan kompetensi ini ditargetkan mampu meningkatkan daya saing pencari kerja di pasar industri Jawa Barat yang masif.

Ke depan, Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian untuk mengawal keberlanjutan program Poliran dengan membangun basis data (database) pencari kerja yang akurat serta terhubung langsung dengan balai latihan kerja (BLK) dan dunia usaha.

“Saya berharap program Poliran memberikan manfaat yang berkelanjutan serta dampak nyata. Jangan berhenti pada agenda seremonial. Ukur dampak program ini terhadap stabilitas kamtibmas secara berkala di tiap wilayah,” pungkasnya.