Connect with us

Berita

DIALOG PUBLIK DAN PENGUATAN INTEGRASI SOSIAL PASCA PILKADA 2024 DI JAWA BARAT

Published

on

img 20241213 wa0192
img 20241213 wa0192

Bertempat di Hotel Horison Ultima Bandung, telah digelar acara dialog publik dengan tema “Integrasi Anak Bangsa Pasca Pilkada 2024 Guna Menciptakan Provinsi Jawa Barat Aman Sentosa”. Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan Polri, TNI, tokoh agama, ormas, dan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat.Kamis (12/12/2024)

Kegiatan ini diadakan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan keharmonisan setelah Pilkada 2024.

Dalam sambutan dari Kadiv Humas Polri, yang dibacakan oleh Brigjen Pol. Erlangga disampaikan bahwa “Pilkada adalah momen penting dalam demokrasi, namun sering kali menimbulkan polarisasi sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah, termasuk di Jawa Barat. Untuk itu, kita semua perlu terlibat dalam integrasi anak bangsa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya.” ujarnya.

Pasca Pilkada, rekonsiliasi dan penguatan nilai kebangsaan menjadi kunci untuk memulihkan hubungan sosial dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Selanjutnya, dalam dialog publik tersebut, Prof. Dr. Uman Suherman, seorang akademisi yang turut hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya Demokrasi Pancasila sebagai landasan untuk mengelola keberagaman sosial dan budaya di Jawa Barat. “Keberagaman adalah kekuatan kita, dan Pancasila adalah jalan kita untuk merayakan perbedaan tanpa merusak keharmonisan sosial,” ungkap Prof. Uman.

Ia menjelaskan bahwa keberagaman yang ada di masyarakat, baik dalam aspek agama, tempat asal, adat istiadat, maupun status sosial ekonomi, merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai, harmonis, dan sejahtera.

Prof. Uman juga menyampaikan, “Kedamaian itu bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi juga kesadaran untuk menghormati satu sama lain. Jika kita semua memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip Pancasila, maka integrasi sosial yang kita impikan bisa terwujud.”

Ia menekankan bahwa dimensi kedamaian manusia melibatkan kesadaran moral, kesadaran terhadap tanggung jawab, dan pemahaman akan keterbatasan diri yang pada akhirnya mengarah pada penghargaan terhadap orang lain.

Kemudian Dr. Mei Susanto S.H.,M.H. Dalam dialog publik “Integrasi Anak Bangsa Pasca Pilkada 2024,” menekankan pentingnya peran Pancasila sebagai kompas moral di kalangan generasi muda. “Di tengah dinamika global dan kemajuan teknologi, kita perlu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diterima oleh Gen Z dan Alpha. Pancasila bukan hanya sebuah dasar negara, tetapi juga alat pemersatu yang bisa mengatasi perbedaan dan polarisasi yang berkembang di masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “Revitalisasi Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan berbasis teknologi dan konten digital yang positif. Generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital membutuhkan pendekatan yang relevan agar mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.” Ungkap Dr. Mei Susanto

Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa demokrasi yang kita jalani harus lebih dari sekadar proses voting. “Demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara, tetapi tentang keadilan dan kebenaran yang dapat mengakomodasi keberagaman, menjamin hak minoritas, dan mendorong rekonsiliasi di antara perbedaan,” jelasnya.

Sementara Dr. Dadang Rahmat Hidayat, seorang praktisi komunikasi yang juga menjadi narasumber, mengungkapkan pentingnya memahami dinamika Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam membangun persatuan dan kesatuan di masyarakat. “Penting bagi kita untuk memahami IKP, karena ini adalah indikator yang memberi gambaran tentang potensi kerawanan yang bisa terjadi pasca-Pilkada, seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, dan ancaman fisik,” ujar Dr. Dadang.

Ia juga mengingatkan bahwa narasi komunikasi yang sehat akan sangat membantu dalam menciptakan stabilitas sosial pasca- Pilkada.”Narasi komunikasi yang kita bangun harus mencerminkan nilai-nilai persatuan,” katanya.

Jika narasi yang berkembang saling menghormati dan mendorong rekonsiliasi, maka potensi konflik bisa diminimalisir. Media sosial memiliki peran penting dalam membentuk narasi ini, karena remaja, khususnya Gen Z dan Alpha, sangat terpengaruh oleh tren yang berkembang di dunia maya.” Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan konstruktif.

Selain itu, Dr. Dadang menjelaskan bahwa di era digital, perilaku remaja sangat dipengaruhi oleh media sosial. “Media sosial memberi ruang bagi remaja untuk mencari identitas dan menemukan penerimaan kelompok sebaya. Inilah yang membentuk perilaku mereka, termasuk dalam hal memilih pemimpin atau merespons proses pemilu,” jelas Dr. Dadang. Oleh karena itu, ia mendorong agar komunikasi strategis berbasis nilai-nilai persatuan dan toleransi terus diperkuat di kalangan generasi muda.

Di ranah keamanan, Karo Ops Polda Jabar yang diwakili oleh AKBP. Muhammad Rivai Arvan, menyampaikan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat. “Kami siap mengantisipasi segala potensi kerawanan dengan menyiapkan personel yang cukup besar dan mendukung Operasi Mantap Praja Lodaya-2024,” ujarnya.

Data terkait wilayah dan pemilu di Jawa Barat, yang mencatatkan jumlah penduduk sebesar 41.799.667 jiwa, dengan jumlah pemilih mencapai 30.322.314 jiwa. Tercatat pula ada 62.641 TPS, dengan rincian 62.251 TPS kurang rawan, 373 TPS rawan dan 17 TPS sangat rawan.

“Dengan sinergi antara Polri, TNI, Linmas, dan semua pihak terkait, kami berkomitmen untuk menjaga keamanan di setiap TPS,” kata AKBP. Rivai.

Untuk mendukung pengamanan, Polda Jabar menyiapkan 20.991 personel Polri, 9.897 personel TNI, dan 236.624 personel Linmas. Selain itu, Polda Jabar juga menyiagakan 1.803 personel di tingkat Polres untuk memastikan keamanan di setiap TPS. Personel ini terdiri dari berbagai satuan, termasuk Brimob, Samapta, dan personel BKO dari beberapa daerah seperti Cimahi, Garut, dan Tasik.

Operasi Mantap Praja Lodaya-2024 adalah wujud kesiapan kami dalam menjaga kedamaian pasca-Pilkada Ia menambahkan bahwa dengan kekuatan operasional yang dimiliki, mulai dari 2 SSK Brimob, 1 SSK Samapta, hingga 50 personel Raimas, Polda Jawa Barat akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi dan melayani masyarakat dengan optimal.

“Keamanan pasca-Pilkada adalah prioritas utama kami, dan kami berharap masyarakat Jawa Barat dapat merasakan suasana yang aman dan damai,” ujarnya.

Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan ramah tamah, yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdialog langsung dengan narasumber dan membahas berbagai isu terkait stabilitas sosial dan keamanan di Jawa Barat. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan pasca-Pilkada, mempertegas komitmen terhadap persatuan, serta mewujudkan Jawa Barat yang aman, damai, dan sejahtera dengan semangat nasionalisme yang kokoh. Dialog ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang mendukung peran Polri dalam menjaga kedamaian dan integritas sosial di wilayah Jawa Barat.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Saat Galodo Menerjang Solok, Polri Hadir Melayani: SAR Dikerahkan, Mapolres Jadi Tempat Pengungsian

Published

on

SOLOK – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sejak Senin (21/9/2026) sore memicu banjir bandang atau galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Senin malam. Begitu bencana terjadi, Polri langsung bergerak menyelamatkan masyarakat dan memberikan pelayanan di tengah situasi darurat.

Banjir bandang terjadi sekitar pukul 19.30 WIB setelah longsor pada bukit di sekitar hulu Sungai Batang Laso membawa material pasir, batu, lumpur dan air hingga menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.

Material banjir bahkan meluap hingga badan Jalan Raya Solok–Padang di sekitar kawasan Kantor Bupati Solok.

Sejak awal kejadian, personel Polri langsung turun ke lokasi untuk melakukan penyelamatan, pencarian warga, evakuasi korban, pengamanan kawasan, membuka akses serta memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Penanganan awal dipimpin langsung Kapolres Solok AKBP Rini Anggraini, SS, S.I.K., dengan melibatkan personel Polres Solok, Polsek Gunung Talang, Dit Samapta Polda Sumbar dan Satbrimob Polda Sumbar bersama BPBD Provinsi Sumbar, BPBD Kabupaten/Kota Solok dan Kodim 0309 Solok.

TIM SAR POLRI LANGSUNG DIBERANGKATKAN

Respons cepat dilakukan Satbrimob Polda Sumbar dengan melaksanakan apel pemberangkatan Tim SAR pada pukul 20.20 WIB. Tim kemudian bergerak menuju lokasi bencana pada pukul 21.00 WIB.

Kekuatan awal terdiri dari 2 SSK Tim SAR dari Mako Padang Sarai, Kota Padang, serta 1 peleton dari Mako Yon B Kota Padang Panjang.

Untuk mendukung operasi penyelamatan, Polri mengerahkan berbagai perlengkapan SAR, di antaranya 60 pelampung, 75 helm SAR, 40 cangkul, 40 sekop, 30 HT, 2 tali karmantel, 10 karabiner, 2 katrol, 5 body harness, 2 chain saw dan 1 genset.

Polri juga mengerahkan kendaraan operasional, antara lain 2 kendaraan water treatment, 1 kendaraan SAR, 1 Randurlap, 5 bus dan 2 truk, serta kendaraan operasional lainnya.

Dukungan alat berat juga telah berada di lokasi untuk mempercepat penanganan material, yakni 1 ekskavator, 1 wheel loader dan 1 beko dozer.

PENCARIAN KORBAN DAN PEMBERSIHAN MATERIAL

Setibanya di lokasi, personel Polri bersama unsur gabungan langsung melakukan pencarian warga yang masih dilaporkan hilang dan pembersihan material banjir bandang serta longsor yang menutup akses masyarakat.

Berdasarkan pendataan sementara, terdapat empat korban luka, terdiri dari tiga orang luka ringan dan satu orang luka berat. Korban luka ringan yaitu Muslihat (54), Anggiat Sirait (66), dan Yurnalis (45). Sementara Muhammad Nur Zen (56) mengalami fraktur pada alat gerak bawah disertai perdarahan dan telah dirujuk ke Semen Padang Hospital (SPH), Kota Padang.

Sementara itu, dua warga masih dalam pencarian, yakni Dafi Arahman (21) dan Agusra (59).

Tim SAR terus melakukan penyisiran di wilayah terdampak dengan memperhatikan kondisi medan dan potensi bencana susulan. Bersamaan dengan pencarian, personel dan operator alat berat melakukan pembersihan material lumpur, batu dan kayu untuk membuka kembali akses masyarakat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan bencana tersebut.

“Prioritas kami saat ini adalah keselamatan masyarakat, pencarian warga yang masih dilaporkan hilang, serta pembersihan material yang menutup akses dan fasilitas masyarakat. Personel Polri bersama unsur gabungan terus bekerja di lapangan untuk memastikan proses pencarian dan evakuasi berjalan maksimal,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.

MAPOLRES SOLOK DISIAPKAN UNTUK MELAYANI MASYARAKAT

Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, Mapolres Solok disiapkan sebagai salah satu lokasi pengungsian bagi warga yang membutuhkan tempat aman.

Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 50 warga diperkirakan membutuhkan tempat pengungsian.

Selain Mapolres Solok, lokasi pengungsian sementara juga disiapkan di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok dan Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Solok.

Polri juga menyiapkan posko pelayanan kesehatan, dapur lapangan dan layanan trauma healing untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat, termasuk dukungan psikologis bagi warga dan anak-anak terdampak.

Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan, kehadiran Polri di lokasi bencana tidak berhenti pada proses pencarian dan evakuasi.

“Polri hadir bukan hanya ketika masyarakat membutuhkan pertolongan untuk dievakuasi, tetapi juga untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan selama masa tanggap darurat. Karena itu, selain SAR dan pembersihan material, kami menyiapkan pelayanan kesehatan, dapur lapangan, trauma healing dan tempat pengungsian di Mapolres Solok,” katanya.

PERKANTORAN, RUMAH DAN FASILITAS UMUM TERDAMPAK

Material galodo menerjang kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok. Kantor Dinas PUPR tertimbun material sekitar 30 cm, sedangkan Kantor DPMN sekitar 20 cm.

Sejumlah kantor lainnya juga terdampak, antara lain Kantor DPRD, Bapenda, Bapelitbang, Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan BKPSDM dengan ketebalan material berkisar 20–60 cm.

Sekitar 100 unit rumah masyarakat diperkirakan terdampak, sementara pendataan dan verifikasi masih dilakukan BPBD Kabupaten Solok.

Sejumlah kendaraan dinas dan masyarakat juga terdampak. Pendataan kendaraan roda dua masih berlangsung.

Satu unit jembatan penghubung jalan utama Arosuka tertimbun material sehingga belum dapat dilalui. Masjid Kayu Aro juga terdampak material longsor.

POLRI PASTIKAN MASYARAKAT TETAP TERLAYANI

Penanganan bencana dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan keselamatan masyarakat. Personel Polri bersama unsur gabungan terus melakukan pencarian, evakuasi, pembersihan material, pengamanan lokasi, pembukaan akses serta pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di tengah situasi bencana.

“Kami ingin masyarakat terdampak merasa aman dan terlayani. Pencarian korban terus dilakukan, material dibersihkan, akses dibuka, sementara kebutuhan dasar dan kondisi psikologis masyarakat juga menjadi perhatian Polri,” pungkasnya.

Polri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan longsor serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Polri hadir sejak awal untuk menyelamatkan, melindungi dan melayani masyarakat.

Continue Reading

Berita

Wamen PPPA Jadi Pembicara IAWP 2026, Dorong Penguatan Layanan bagi Korban Kekerasan

Published

on

BALI – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan menjadi salah satu pembicara dalam The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali, Selasa (22/9/2026). Dalam forum tersebut, Veronica menyampaikan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perlindungan perempuan dan anak, termasuk kekerasan berbasis online.

Di hadapan Polwan dari berbagai negara, Veronica mengatakan terdapat tantangan yang sama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meski dihadapi dalam konteks negara yang berbeda.

“Saya melihat ini bukan bicara soal ruang di mana setiap Polwan yang hadir ini membawa agenda masing-masing negara. Tapi saya melihat sekelompok kekuatan perempuan sebagai Polwan penegak hukum yang menghadapi masalah dan tantangan yang sama, serta tidak dibatasi oleh ruang,” ujar Veronica.

Veronica menilai perkembangan teknologi membuat penanganan kekerasan semakin kompleks karena kasus dapat terjadi secara online dan melintasi batas negara dalam hitungan detik. Karena itu, ia mendorong sistem pelayanan yang terintegrasi agar korban tidak harus mendatangi berbagai institusi untuk memperoleh perlindungan.

“Jangan biarkan korban itu datang ke setiap meja atau institusi, tapi bagaimana kita membuat ruang aman dan berperspektif supaya korban dilayani satu pintu,” katanya.

Veronica juga mengapresiasi penguatan sinergi antara Kementerian PPPA dan Polri, termasuk pengembangan Direktorat PPA-PPO. Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu terus diperkuat agar pelayanan kepada korban dapat dilakukan secara holistik, mulai dari perlindungan hingga pemulihan.

Menanggapi hal tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri menyambut positif gagasan penguatan kolaborasi yang disampaikan Veronica. Menurutnya, IAWP menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas dan kerja sama Polwan dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin berkembang.

“Polri menyambut positif penguatan kolaborasi ini. Tantangan kejahatan saat ini semakin kompleks dan tidak mengenal batas negara, sehingga diperlukan pelayanan yang cepat, humanis, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan korban,” ujar Trunoyudo.

Ia menambahkan, pertukaran pengalaman dalam IAWP diharapkan dapat memperkuat jejaring kerja sama kepolisian internasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Continue Reading

Berita

DVI Polri Terus Perkuat Proses Identifikasi Korban KM Virgo Transport 8

Published

on

JAKARTA – Polri melalui Tim Disaster Victim Identification (DVI) terus memperkuat proses identifikasi korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Masalembu, Laut Jawa. Hingga Selasa (22/9/2026), sebanyak 18 korban meninggal dunia telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 9 korban telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga, sedangkan 9 korban lainnya masih dalam proses identifikasi.

Berdasarkan data Basarnas hingga Selasa (22/9/2026) pukul 11.30 WITA, dari total 243 orang dalam manifes, sebanyak 126 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 korban selamat dan 18 korban meninggal dunia. Sementara itu, 117 orang masih dalam pencarian.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, setiap korban meninggal yang ditemukan akan ditangani Tim DVI melalui tahapan identifikasi dengan mencocokkan data ante mortem dari keluarga dengan data post mortem hasil pemeriksaan jenazah.

“Polri melalui DVI terus memberikan pelayanan identifikasi kepada korban KM Virgo Transport 8. Setiap korban yang ditemukan dilakukan proses identifikasi dengan mengacu pada data ante mortem dan post mortem. Setelah identitas korban dipastikan, korban segera diserahkan kepada keluarga,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Dalam mendukung proses tersebut, Polri juga melakukan pengumpulan data ante mortem dari keluarga korban serta pengambilan sampel DNA untuk digunakan sebagai data pembanding. Sebelumnya, Biddokkes Polda Jawa Barat mengambil sampel DNA dari keluarga korban untuk kemudian dikirimkan ke Pusdokkes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Tim DVI Polda Kalimantan Selatan bersama Pusdokkes Polri dan Inafis terus melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang telah dievakuasi. Pemeriksaan dapat meliputi rekam medis, sidik jari, gigi, properti, serta pemeriksaan DNA apabila diperlukan.

Trunoyudo menegaskan, proses identifikasi dilakukan secara cermat untuk memastikan kepastian identitas sebelum jenazah diserahkan kepada keluarga.

“Data ante mortem yang dikumpulkan dari keluarga menjadi bagian penting dalam proses rekonsiliasi. Polri terus memastikan setiap data diperiksa dan dicocokkan secara cermat sehingga identitas korban dapat dipastikan sebelum diserahkan kepada keluarga,” katanya.

Di sisi lain, operasi pencarian korban masih terus dilakukan oleh Tim SAR gabungan. Pada Selasa pagi, tiga jasad kembali ditemukan oleh tim penyelam gabungan. Ketiga jasad tersebut telah dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi.

Polri memastikan jajaran DVI dan Dokkes tetap memberikan pelayanan identifikasi serta dukungan kepada keluarga korban, seiring dengan berlanjutnya operasi pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.

Continue Reading

Terbaru

Copyright © 2026 Polres Pasuruan Kota - Presisi