Connect with us

Berita

Eks Dirut Pertamina Luhur Budi Djatmiko Ditetapkan Tersangka, Apa Kasusnya?

Published

on

img 20241108 wa0015
img 20241108 wa0015

Jakarta – Mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pembelian tanah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, menjelaskan bahwa penetapan Luhur Budi Djatmiko sebagai tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara pada Selasa, 5 November 2024.

“Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri telah sepakat untuk menetapkan saudara LBD (Luhur Budi Djatmiko) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian tanah di Kuningan,” kata Arief dalam keterangan persnya, Rabu (6/11).

Kasus Bermula dari Pembelian Tanah untuk Proyek Gedung Pertamina

Kasus ini berawal dari proses pembelian empat lot tanah di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2014. Tanah seluas 48.279 meter persegi itu dibeli oleh PT Pertamina dengan harga Rp 35 juta per meter persegi, dengan total transaksi mencapai Rp 1,6 triliun, belum termasuk pajak dan jasa Notaris-PPAT. Tanah ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan Gedung Pertamina Energy Tower (PET) yang akan menjadi perkantoran bagi PT Pertamina dan anak perusahaannya.

Namun, dalam proses pembelian tanah tersebut, diduga telah terjadi penyimpangan hukum dan peraturan yang berlaku. Arief menjelaskan bahwa penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam transaksi tersebut.

“Dalam proses pembelian tanah, diduga ada tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” jelas Arief.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa transaksi tanah ini menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 348,7 miliar. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 84 saksi, termasuk notaris dan PPAT yang terlibat dalam transaksi tersebut, serta lima ahli di bidang hukum dan administrasi negara. Selain itu, penyidik juga telah menyita 612 dokumen terkait transaksi ini untuk memperkuat pembuktian kasus.

“Dari hasil pengukuran dan survei lapangan, serta pemeriksaan terhadap aset terkait, kami menemukan bukti adanya dugaan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 348,7 miliar,” lanjut Arief.

Luhur Budi Djatmiko dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jika terbukti bersalah, dia terancam hukuman penjara yang berat.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi di BUMN yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam transaksi pembelian aset negara. Penyidik terus mendalami kasus ini, dan penetapan tersangka Luhur Budi Djatmiko menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor BUMN.

Dengan penetapan tersangka ini, masyarakat berharap agar proses hukum dapat berjalan transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di lingkungan BUMN.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Polres Jember Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Silo, Dua Tersangka Diamankan

Published

on

JEMBER – Kepolisian Resor (Polres) Jember Polda Jatim berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bersubsidi di wilayah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi mengamankan dua tersangka berinisial S.P.R. (40) dan A.R. (28) karena diduga kuat terlibat praktik penimbunan serta penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal.

Kapolres Jember, AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berawal dari penindakan aparat di wilayah Kecamatan Silo pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi serta memanfaatkan barcode MyPertamina untuk membeli Pertalite bersubsidi dalam jumlah besar secara berulang.

“BBM tersebut kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk meraup keuntungan pribadi. Praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi energi,” ujar AKBP Alaiddin, Rabu (11/11/2026).

Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti meliputi unit kendaraan bertangki modifikasi, beberapa jeriken berkapasitas puluhan liter, tangkapan layar barcode MyPertamina, telepon genggam, serta uang tunai hasil penjualan ilegal.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Keduanya terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun serta denda paling tinggi Rp60 miliar.

Kapolres Jember menegaskan bahwa penindakan ini merupakan wujud komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi pendistribusian BBM di lingkungan masing-masing dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan.

“Apabila menemukan aktivitas pengisian yang tidak wajar atau penimbunan mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110 bebas pulsa untuk langsung kami tindak,” pungkas AKBP Alaiddin. (*)

Continue Reading

Berita

Teladani Perjuangan Pahlawan Brimob, Polres Madiun Napak Tilas Susuri Hutan Kandangan Gelar Baksos

Published

on

MADIUN – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri, Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K., memimpin langsung kegiatan napak tilas menuju Monumen Brimob Sakip-Sanali di Kempo, Dusun Kandangan, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh pejabat utama (PJU), personel Polres Madiun Polda Jatim, purnawirawan eks Brimob, serta jajaran Polsek Kare.

Rangkaian acara diawali dengan apel pemberangkatan di Bumi Perkemahan Kandangan. Usai apel, rombongan menempuh perjalanan sejauh tiga kilometer menyusuri jalur dan kawasan hutan Kandangan.

Rute tersebut dipilih untuk menghayati jejak perjuangan Agen Polisi Satu Sakip dan Komandan Muda Sanali yang gugur saat bertempur melawan pasukan Belanda pada 1 Maret 1949.

Kapolres Madiun menegaskan bahwa napak tilas ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum menggali nilai patriotisme para pendahulu sebagai teladan dalam melaksanakan tugas kepolisian masa kini.

“Sejalan dengan pesan Jas Merah, (jangan sekali-kali melupakan sejarah), kita harus mengambil nilai keberanian, pengorbanan, loyalitas, dan semangat pengabdian para pendahulu sebagai teladan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri,” ungkap AKBP Ridwan Maliki.

Setibanya di monumen bersejarah tersebut, rombongan langsung menggelar kerja bakti membersihkan area sekitar situs.

Selain merawat monumen, Polres Madiun Polda Jatim juga menunjukkan kepedulian sosial dengan menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada warga kurang mampu di Dusun Kandangan.

Melalui kegiatan ini, AKBP Ridwan Maliki berharap jiwa nasionalisme dan soliditas seluruh anggota semakin kokoh.

Ia juga menekankan bahwa semangat juang pahlawan harus diwujudkan lewat kerja nyata, menjaga persatuan, serta menghadirkan pelayanan terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (*)

Continue Reading

Berita

Perkuat Soliditas, PP Polri Gelar Silaturahmi dengan Keluarga Besar Polri

Published

on

*JAKARTA SELATAN* – Persatuan Purnawirawan (PP) Polri memperkuat silaturahmi dengan seluruh keluarga besar purnawirawan sebagai tindak lanjut pertemuan PP Polri dengan Kapolri beberapa waktu silam. Upaya ini diwujudkan melalui komunikasi dan pertemuan secara intensif, mulai dari Pengurus Pusat hingga jajaran pengurus daerah, cabang, ranting, serta paguyuban.

Silaturahmi yang berlangsung di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026), dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri, para Kapolri dan Wakapolri pada masanya, para sesepuh Polri, pejabat utama Mabes Polri, serta keluarga besar PP Polri. Hadir pula 34 pengurus daerah dan perwakilan dari 49 paguyuban purnawirawan.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan momentum memperkuat ikatan sejarah, persaudaraan, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kehormatan serta masa depan Polri.

“Soliditas yang sesungguhnya bukan berarti saling melindungi ketika melakukan kesalahan. Soliditas yang sesungguhnya adalah saling mengingatkan agar tidak ada anggota keluarga besar Polri yang mencederai kehormatan institusi,” tegas Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat.

Ia juga mengajak keluarga besar PP Polri untuk berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan reformasi melalui penguatan integritas, peningkatan kualitas kepemimpinan, pengawasan, pembinaan generasi muda, serta pemberian masukan konstruktif bagi institusi. Menurutnya, pengalaman para senior merupakan modal penting bagi generasi Polri saat ini.

Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri menegaskan bahwa silaturahmi akan terus diaktualisasikan bersama seluruh anggota PP Polri sebagai wujud kepedulian dan soliditas lintas generasi. Ia juga menyampaikan dukungan terhadap langkah Kapolri dalam melakukan pembenahan internal, termasuk penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan pelanggaran.

“Kami berharap agar secara profesional, akuntabel, transparan untuk pengelolaan kasus ini, jangan lagi menjadi polemik. Harus tegas, jangan ada keraguan terhadap apa yang dilakukan oleh Polri,” ujar Bambang Hendarso Danuri.

Melalui kegiatan ini, PP Polri diharapkan terus menjadi jembatan komunikasi antara generasi Polri aktif dan purnawirawan, sekaligus memperkuat persaudaraan, menjaga marwah institusi, serta memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan reformasi Polri dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Continue Reading

Terbaru

Copyright © 2026 Polres Pasuruan Kota - Presisi