Connect with us

Berita

Komnas Perempuan Apresiasi Kapolri Tunjuk Brigjen Desy Direktur PPA-PPO: Pastikan Kemajuan Berkelanjutan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan

Published

on

1000060930
1000060930

Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Direktorat PPA dan PPO) Bareskrim Polri dan menunjuk Brigjen Desy sebagai direktur.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani berharap langkah maju pihak kepolisian dapat mendorong pelayanan yang lebih optimal dan komperhensif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan Perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) baik sebgai korban, saksi dan juga tersangkah. Dengan resmi dibentuknya Dittipid PPA dan PPO penguatan tidak hanya di nasional dan daerah.

“Mengingat jumlah pelaporan dan jenis kasus yang semakin kompleks, kehadiran Direktorat PPA-PPO merupakan kebutuhan yang genting. Karenanya, penunjukan Brigjen Desy Andriani sebagai Direktur PPA-PPO merupakan langkah maju yang kita perlu apresiasi dan kita dukung agar segera strukturnya diperkuat hingga ke daerah,” ujar Andy Yentriyani di Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Lebih lanjut, Komnas Perempuan mencatat dalam semester pertama 2024, telah ada 2.343 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Artinya kata Andy, hampir 12 kasus per hari. Jumlah ini sambungnya, hamper sama dengan tahun sebelumnya, dimana sebanyak 4.374 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Bahkan di laman Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), jumlah kasus dilaporkan ke pusat terpadu di berbagai wilayah Nusantara hingga tengah pada September 2024 mencapai 18.213 kasus.

“Melalui Direktorat ini, pihak Kepolisian akan lebih tanggap dan semakin mampu
menghadirkan rasa keadilan bagi korban, utamanya perempuan korban kekerasan” ujarnya.

Hal ini karena kehadiran Direktorat PPA-PPO dapat menjawab keterbatasan Unit PPA Bareskrim selama ini. “Selain kewenangan, kehadiran Dit PPA-PPO berarti penguatan sumber daya manusia, maupun sarana prasarananya untuk menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan,” jelas Andy.

Andy berujar Komnas Perempuan Bersama KPPPA dan Kompolnas serta Lembaga layanan korban sangat mendukung terobosan yang telah dicetuskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 2021 lalu. Gagasan tersebut kemudian diteguhkan melalui Peraturan Presiden No.20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meningkatkan Subdit PPA menjadi Direktorat.

Sementara dalam penegakan hukum, menurut Komisioner Siti Aminah Tardi, Polri senantiasa mendapatkan mandat dari setiap lahirnya undang-undang terkait perempuan dan anak. UU tersebut antara lain UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dikatakannya di seluruh UU ini memberikan mandat pada pelaksanaan tugas dan peran Polri dalam menerima pelaporan, pengaduan, penyelidikan dan penyidikan yang tidak terbatas pada pengumpulan alat bukti untuk dihadapkan di persidangan melalui proses penuntutan, namun juga berperan untuk memberikan perlindungan sementara, merujuk saksi dan korban untuk mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan.

”Tugas Direktorat ini tidak mudah, khususnya dalam membangun perspektif korban dan mengintegrasikan layanan penegakan hukum dengan layanan pelindungan dan pemulihan korban. Kami berharap lewat Dir PPA-PPO penanganan dan pelindungan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akan lebih optimal dan komprehensif,” tambahnya.

Pembentukan Direktorat ini juga merupakan bagian implementasi CEDAW dan Rekomendasi Umum No.33 tentang akses perempuan pada keadilan. CEDAW menekankan kewajiban negara untuk memastikan hak-hak perempuan terhadap keadilan terpenuhi setidaknya dalam enam hal. Pertama, adanya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi perempuan dan menghukum pelaku. Kedua, ketersediaan peradilan dan mekanisme penegakan hukum untuk menerapkan hukum, baik yang bersifat formal maupun non formal, yang tersedia di dalam masyarakat sebagai bagian dari pluralitas sistem hukum yang berlaku. Ketiga, dapat diaksesnya sistem peradilan maupun mekanisme-mekanisme yang tersedia. Keempat, sistem peradilan yang memiliki kualitas pelayanan yang prima, yaitu efektif, efisien, independen, imparsial, sensitif gender, dan berpusat pada kebutuhan korban. Kelima, pemulihan untuk korban dan keenam, akuntabilitas dari sistem peradilan.

“Direktorat ini, karenanya, adalah upaya memperkuat pelaksanaan kewajiban negara atas akses pada keadilan. Kehadirannya juga perlu terus diperkuat melalu perumusan hukum, kebijakan, program, dan prosedur yang tidak mendiskriminasi perempuan dan memastikan bahwa hukum, kebijakan, dan program terimplementasi secara efektif,” ujar Komisioner Theresia Iswarini
.
Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak semua pihak untuk memantau pelaksanaan kerja Direktorat ini akan mengefektifkan akses dan layanan terhadap hukum yang dapat dinikmati oleh setiap korban perempuan dan anak.

Lebih lanjut, Komisioner Maria Ulfa Anshor menyatakan bahwa penunjukan Brigjen Desy Andriani sebagai Direktur PPA-PPO adalah wujud dukungan nyata Kapolri terhadap kepemimpinan perempuan. “Dalam komitmen pengarusutamaan gender, dukungan bagi kepemimpinan perempuan adalah krusial. Komnas Perempuan berharap Polri akan terus meningkatkan jumlah Polwan, termasuk di Direktorat PPA-PPO, dan memberikan afirmasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam organisasi Polri,” ujar Maria.

Ia juga berharap bahwa penunjukan Brigjen Dessy akan menjadi motivasi bagi para Polwan lain untuk bekerja dengan optimal dan mencapai jenjang kepangkatan seperti beliau.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Polres

Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar dan 15 Pengguna Sabu di Gubuk Klakah

Published

on

LUMAJANG – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang Polda Jatim berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba dalam operasi senyap pada Jumat (6/11/2026).

Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka pengedar utama dan 15 orang yang tengah asyik pesta sabu di sebuah gubuk.

Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka AB (26) di Dusun Darungan Kidul, Desa Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang. Dari tangan AB, Polisi menyita 0,28 gram sabu beserta sebuah ponsel.

“Setelah menginterogasi AB, tim langsung bergerak cepat melakukan pengembangan ke wilayah Kecamatan Klakah,” ujar AKBP Riki Yariandi di Mapolres Lumajang, Senin (9/11/2026).

Polisi kemudian menggerebek lokasi kedua di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, dan menangkap pengedar kedua berinisial RA.

Di lokasi ini, petugas menyita paket sabu, timbangan digital, perangkat CCTV, alat isap (bong), serta uang tunai hasil transaksi sebesar Rp7.100.000.

Mengejutkannya, saat menggeledah gubuk milik RA, petugas mendapati belasan orang sedang mengonsumsi narkoba secara massal.

“Selain mengamankan dua pengedar utama, di gubuk milik RA kami juga mengamankan 15 orang yang kedapatan sedang menggunakan sabu,” tegas AKBP Riki Yariandi.

Kedua pengedar kini dijerat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.

Sementara itu, 15 pengguna yang ikut terciduk akan diproses hukum lebih lanjut dan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai regulasi.

Polres Lumajang Polda Jatim mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungan sekitar demi menjaga keamanan bersama.

“Masyarakat dapat melaporkan melalui layanan Call Center 110 bebas pulsa, dan kami akan segera tindaklanjuti,” pungkas AKBP Riki Yariandi. (*)

Continue Reading

Berita

HUT Ke-76 Polairud: Wakapolda Jatim Dorong Aksi Lingkungan dan Green Policing di Probolinggo

Published

on

PROBOLINGGO – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Polisi Perairan dan Udara (Polairud), Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur menggelar aksi bersih pantai di Pantai Bahak, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Senin (9/11/2026).

Langkah konkret ini menjadi wujud nyata komitmen Polda Jatim dalam mengimplementasikan konsep Green Policing serta menjaga kelestarian kawasan pesisir.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.15 WIB tersebut dihadiri langsung Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, didampingi Dirpolairud Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin. Turut hadir jajaran Forkopimda Kabupaten/Kota Probolinggo, instansi maritim, Pelindo, Bea Cukai, serta kelompok nelayan wilayah Tongas.

Dalam pelaksanaannya, Wakapolda Jatim bersama seluruh elemen turun langsung memungut sampah di sepanjang pantai. Sampah yang terkumpul, khususnya jenis plastik, langsung ditangani intensif agar tidak kembali mencemari perairan.

Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso menegaskan bahwa ekosistem laut yang bersih merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Penerapan Green Policing bukan sekadar slogan, melainkan aksi nyata di lapangan. Menjaga kebersihan Pantai Bahak dari sampah plastik adalah investasi masa depan untuk menyelamatkan rantai makanan dan ekosistem laut kita,” ujarnya di lokasi.

Wakapolda Jatim juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan ini sangat bergantung pada konsistensi budaya masyarakat.

“Kami mengetuk kesadaran kolektif masyarakat dan nelayan untuk menjaga pantai ini tetap asri. Jika laut bersih, hasil tangkapan melimpah dan ekonomi masyarakat maritim akan berputar lebih sehat,” tambahnya.

Wakapolda Jatim juga menegaskan bahwa kehadiran Polri harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengajak warga tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan melalui Bhabinkamtibmas agar dapat dicarikan solusi bersama.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat silaturahmi dan duduk bersama masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Semangat kami adalah Polri selalu hadir dan bersama masyarakat,” tambah Wakapolda Jawa Timur.

Aksi ini merupakan implementasi program Green Policing dan program prioritas Kapolri ‘Polisi Bersama Masyarakat’ melalui pendekatan humanis. Melalui semangat HUT ke-76 Polairud, Ditpolairud Polda Jatim berkomitmen untuk terus hadir mempererat sinergitas demi menjaga keamanan sekaligus kelestarian wilayah pesisir dan laut. (*)

Continue Reading

Berita

Kapolri Terima Kunjungan Kompolnas, Perkuat Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Polri

Published

on

*JAKARTA* — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima kunjungan Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) beserta jajaran di Mabes Polri, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama, khususnya dalam pengawasan eksternal dan peningkatan kualitas kinerja kepolisian.

Kapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan, masukan, dan saran yang selama ini diberikan Kompolnas kepada Polri. Menurutnya, pengawasan eksternal memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan organisasi, baik dari sisi kualitas personel maupun pelaksanaan tugas kepolisian.

“Kami berterima kasih atas dukungan dan masukan yang telah diberikan oleh Kompolnas selama ini. Pengawasan eksternal senantiasa dapat memberikan masukan, saran, dan penguatan sehingga kami dapat bekerja dengan lebih baik, khususnya dalam memperkuat kualitas personel di lapangan,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menegaskan, Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kinerja operasional, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara berkeadilan. Upaya tersebut juga sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah komunikasi dan pelayanan Polri.

“Dengan slogan baru kami, yaitu Polisi Bersama Masyarakat, Polri diharapkan betul-betul bisa menyentuh masyarakat dan senantiasa hadir dengan cepat memberikan pelayanan, pertolongan, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol. (Purn.) Arief Wicaksono Sudiutomo, menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Kapolri beserta jajaran. Ia menilai sejumlah program prioritas yang disampaikan Kapolri mulai menunjukkan pelaksanaan dan hasil yang dirasakan, baik oleh masyarakat maupun internal Polri.

“Kami datang untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada Bapak Kapolri dan para pejabat utama. Program prioritas yang disampaikan sejak beliau dilantik pada awal Oktober lalu kini telah berjalan dan hasilnya mulai dirasakan masyarakat, khususnya juga oleh anggota Polri secara internal,” ujar Arief.

Arief juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara Kompolnas dan Polri, terutama dalam menindaklanjuti saran serta keluhan masyarakat. Menurutnya, komunikasi dan pertukaran pandangan antara kedua lembaga diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja kepolisian ke depan.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri dan Kompolnas dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong perbaikan institusi. Kapolri berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin optimal sehingga kehadiran Polri bersama masyarakat dapat dirasakan secara nyata dan kepercayaan publik terus meningkat.

Continue Reading

Terbaru

Copyright © 2026 Polres Pasuruan Kota - Presisi