SIDOARJO – Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polresta Sidoarjo Polda Jatim menggelar kegiatan donor darah di Gedung Serbaguna Mako Polresta Sidoarjo, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus upaya membantu ketersediaan stok darah bagi yang membutuhkan.

Kegiatan donor darah diikuti Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing, Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rofik, para pejabat utama Polresta Sidoarjo, serta sekitar 150 peserta yang terdiri dari anggota Polri, instansi lintas sektor, netizen dan awak media

Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari. Mereka mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darah sebagai bentuk kontribusi kemanusiaan untuk membantu sesama.

Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing mengatakan, kegiatan donor darah ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial, tetapi juga aksi sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, kami berharap Polri semakin dekat dengan masyarakat dan Donor darah ini diharapkan dapat membantu sesama yang membutuhkan,” ungkap Kombes Tobing .

Ia menambahkan, semangat Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus hadir melalui berbagai kegiatan sosial kemanusiaan.

Melalui kegiatan donor darah tersebut, Polresta Sidoarjo berharap dapat memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas yang sehat, aman, dan kondusif. (*)

NGAWI– Polres Ngawi Polda Jatim di bawah kepemimpinan terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan Tatap Muka dan Curhat Kamtibmas.

Kali ini kegiatan digelar di Pos Kamling Desa Pohkonyal, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Selasa malam (9/6/2026).

Kegiatan yang dihadiri para Pejabat Utama Polres Ngawi, unsur Forkopimcam, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pencak silat, Ketua RT/RW, serta warga setempat tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, maupun keluhan terkait situasi keamanan dan pelayanan kepolisian.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama, di antaranya upaya menjaga kerukunan antarperguruan pencak silat, upaya mencegah pencurian kabel pompa Sibel, penerapan restorative justice, pelayanan pembuatan serta perpanjangan SIM, pembayaran pajak kendaraan bermotor, hingga persoalan balap liar.

Selain sesi dialog interaktif, Polres Ngawi Polda Jatim juga memberikan sarana kontak kepada Karang Taruna Desa Pohkonyal sebagai bentuk dukungan terhadap peran generasi muda dalam menjaga keamanan lingkungan.

Melalui forum Curhat Kamtibmas ini, berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat dapat dijawab secara langsung oleh jajaran kepolisian sehingga tercipta komunikasi yang terbuka dan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi warga.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Binmas Polres Ngawi AKP Agus Purwanto, S.E., mengatakan bahwa kegiatan Curhat Kamtibmas merupakan sarana efektif untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

“Melalui Curhat Kamtibmas, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan setiap masukan, keluhan maupun harapan warga,” ungkapnya.

Menurut Kasat Binmas, keamanan menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu Polres Ngawi Polda Jatim mengajak seluruh elemen masyarakat.

Kasat Binmas Polres Ngawi mengimbau untuk terus menjaga kerukunan, menghindari tindakan main hakim sendiri.

“Manfaatkan layanan Call Center 110 apabila menemukan gangguan kamtibmas,” ujar AKP Agus Purwanto.

Ia menambahkan, Polres Ngawi akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan guna mewujudkan situasi keamanan yang aman, nyaman, dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. (*)

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2026 sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal guna mengakselerasi reformasi kelembagaan dan manajerial Polri. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (10/6/2026) tersebut juga membahas berbagai isu aktual dan strategis yang berkaitan dengan transformasi institusi kepolisian.

Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H., selaku Komisioner Kompolnas sekaligus Ketua Panitia Rakorwas Kompolnas 2026 menjelaskan bahwa Rakorwas merupakan agenda tahunan yang mempertemukan Kompolnas dan Polri dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal maupun pengawasan fungsional eksternal terhadap institusi Polri.

Menurutnya, terdapat dua fokus utama dalam Rakorwas tahun ini, yakni pembahasan isu-isu aktual dan strategis yang membutuhkan langkah percepatan serta tindak lanjut berbagai agenda pengawasan yang menjadi perhatian bersama.

“Rakorwas ini merupakan forum strategis tahunan Kompolnas dan Polri untuk mengoordinasikan agenda pelaksanaan pengawasan internal Polri dan pengawasan Kompolnas secara fungsional yang bersifat eksternal di institusi Polri,” ujar Yusuf.

Ia menambahkan, salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam Rakorwas 2026 adalah tindak lanjut rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dibentuk Presiden. Rekomendasi tersebut menitikberatkan pada percepatan reformasi kelembagaan dan manajerial Polri.

“Kita mengakselerasi agenda reformasi kelembagaan dan manajerial Polri melalui pengawasan. Karena itu, sinergi pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat agar rekomendasi KPRP dapat ditindaklanjuti secara efektif,” jelasnya.

Selain itu, Rakorwas juga membahas tindak lanjut atas Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Polri yang telah disahkan. Regulasi tersebut dinilai menjadi bagian dari implementasi rekomendasi reformasi Polri sekaligus tindak lanjut sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam norma hukum baru.

Dalam kesempatan tersebut, Kompolnas dan Polri juga menyoroti penguatan sistem penanganan pengaduan masyarakat. Berdasarkan data yang dimiliki kedua institusi, jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2026 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Data Polri dan data Kompolnas sampai saat ini menunjukkan jumlah pengaduan yang sama. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2025, pada tahun 2026 trennya menurun. Tentu hal ini akan terus dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhinya,” ungkap Yusuf.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memastikan agenda reformasi kelembagaan Polri berjalan secara menyeluruh, baik pada aspek struktural, instrumental, maupun kultural. Menurutnya, pengawasan yang efektif dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang perlu diperbaiki.

Melalui Rakorwas 2026, Kompolnas dan Polri berkomitmen memperkuat koordinasi pengawasan guna mendukung terwujudnya reformasi kelembagaan dan manajerial Polri yang lebih adaptif, profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.