SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim dan Kapolres jajaran di Gedung Patuh Mapolda Jatim, Kamis (12/11/2026).

Pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, penyegaran kepemimpinan, serta penguatan kinerja organisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan Polda Jawa Timur.

Sementara itu, kepada para pejabat yang baru menerima amanah, Kapolda Jatim menekankan pentingnya segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik, serta menghadirkan inovasi dan terobosan positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kapolda Jatim juga menegaskan bahwa pergantian jabatan harus menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme, integritas, soliditas, dan sinergi seluruh jajaran kepolisian dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Selain itu, para pejabat baru diharapkan mampu membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.

Pergantian jabatan kali ini mencakup enam posisi Pejabat Utama Polda Jatim dan dua Kapolres jajaran.

Untuk jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim, Kombes Pol Bambang Tertianto menggantikan Kombes Pol Roy Hutton Sihombing.

Sementara itu, jabatan Kepala Biro Perencanaan (Karorena) Polda Jatim kini diemban Kombes Pol Imam Mughni.

Jabatan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Jatim diserahterimakan dari Kombes Pol Wawan Kristyanto kepada Kombes Pol Andrian Pramudianto.

Selanjutnya, jabatan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Jatim kini diemban Kombes Pol Bambang Hermanto menggantikan Kombes Pol Muhammad Kurniawan.

Untuk jabatan Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Jatim, Kombes Pol Abdul Muis menggantikan Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin.

Sedangkan jabatan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Jatim kini dipercayakan kepada Kombes Pol Agus Iman Rifai menggantikan Kombes Pol Iman Setiawan.

Di tingkat kewilayahan, jabatan Kapolres Pacitan diserahterimakan dari AKBP Ayub Diponegoro Azhar kepada AKBP Marzel Doni.

Sementara itu, jabatan Kapolres Bangkalan kini diemban AKBP Mustijat Priyambodo menggantikan AKBP Rossa Purbo Bekti.

Melalui pergantian kepemimpinan tersebut, Polda Jawa Timur diharapkan semakin optimal dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran Polri yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Semangat tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kedekatan dan kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat melalui program “Polisi Bersama Masyarakat”. (*)

SURABAYA – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), yang merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor, sebagai tersangka atas dugaan eksploitasi terhadap 19 orang, termasuk satu anak.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).

Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen Polda Jawa Timur dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk eksploitasi.

“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.

Ia menegaskan, penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.

“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.

Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, praktik eksploitasi terhadap para pekerja tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.

Tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja.

Berdasarkan keterangan para korban dan alat bukti yang diperoleh penyidik, meskipun restoran tersebut belum beroperasi, para korban dipaksa melakukan pekerjaan dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.

Para pekerja diketahui menerima upah berkisar antara Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Selain itu, para korban juga diancam dengan pengenaan denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.

“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Kombes Pol Ganis.

Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.

Pendalaman dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.

Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.

Untuk ketentuan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Ganis.

Sementara itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada para korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan para korban.

Polda Jatim juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Adapun langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kombes Pol Ganis kembali mengimbau kepada masyarakat, agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan untuk menjadi tenaga kerja terutama yang akan ditempatkan di negara – negara yang sedang konflik.

“Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja diluar negeri dengan gaji besar,” pungkas Kombes Pol Ganis.(*)

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengamankan dua pria yang diduga membawa bom molotov siap pakai saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Langkah cepat ini berhasil mengantisipasi potensi kerusuhan pada peringatan Hari Pahlawan. Kedua pria tersebut masing-masing berinisial MVK and VS, berusia sekitar 24 tahun, yang merupakan warga Surabaya.

Keduanya diamankan oleh personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik mereka.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, membenarkan penangkapan tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan satu botol bom molotov yang siap pakai.

“Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan,” ujar Kombes Pol Abast.

Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS telah merencanakan aksi ini dengan matang. Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekan mereka untuk merakit bom molotov tersebut.

Usai merakit, sepeda motor ditinggal di rumah salah satu temannya, lalu keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi. Keduanya sempat mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas, namun berhasil digagalkan.

Kombes Pol Abast mengungkapkan bahwa berdasarkan pengakuan awal, kedua pelaku sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan di tengah jalannya penyampaian aspirasi masyarakat.

“Motif hasil pemeriksaanawal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” tegas Kombes Pol Abast.

Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polrestabes Surabaya. Polda Jatim menegaskan tetap menghormati hak berpendapat secara damai, namun akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat.

“Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat tentunya menjadi perhatian dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Kombes Pol Abast. (*)