Berita
Polres Pasuruan Amankan 4 Tersangka Pengemasan Ulang Beras Subsidi Jadi Nonsubsidi

PASURUAN – Satreskrim Polres Pasuruan Polda Jatim berhasil membongkar sindikat dugaan pengemasan ulang (repacking) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.
Dalam pengungkapan kasus mafia pangan ini, petugas menetapkan Empat orang sebagai tersangka beserta barang bukti berupa 20 ton beras subsidi pemerintah.
Kapolres Pasuruan, AKBP Irawan Setyono menjelaskan, bahwa operasi tangkap tangan ini bermula dari laporan masyarakat.
“Petugas kemudian bergerak cepat menyelidiki lokasi pembongkaran di rumah tersangka I.H. di Lingkungan Bakalan, Kecamatan Beji, pada Kamis (29/10/2026) malam,” ujar Irawan saat konferensi pers di Mapolres Pasuruan, Jumat (30/10/2026),
Empat tersangka yang diringkus memiliki peran dan asal yang berbeda , yakni I.H. (Pasuruan), F. dan S.Y. (Nganjuk), serta M. (Karanganyar, Jawa Tengah).
Modus operandi komplotan ini adalah membeli beras SPHP dari Malang seharga Rp1.750 per kilogram. Karung beras subsidi dari Bulog tersebut kemudian dibuka, lalu isinya dipindahkan ke karung hijau polos berkapasitas 50 kilogram dengan bantuan sejumlah pekerja sewaan.
Setelah dikemas ulang agar terlihat seperti beras nonsubsidi, beras tersebut dijual kembali kepada tersangka M. dengan harga tinggi mencapai Rp12.200 per kilogram.
Dari tempat kejadian perkara, Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting di antaranya dua unit armada berupa truk dan pikap, 1.900 sak beras SPHP, ratusan karung hijau polos kemasan baru, ratusan bekas kantong SPHP ukuran 5 kilogram, serta satu unit mesin jahit karung.
AKBP Irawan menegaskan, penindakan hukum secara profesional dan transparan ini dilakukan demi memastikan program ketahanan pangan nasional berjalan tepat sasaran.
“Kami berkomitmen mengawal program pangan pemerintah agar berjalan sesuai tujuan. Setiap dugaan penyimpangan akan ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” tegasnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 139 juncto Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
“Penyidik saat ini masih mendalami alur distribusi untuk mengusut keterlibatan pihak lain,” pungkas Kapolres Pasuruan.
Sementara itu Deputi 1 Bapenas RI, Brigjen Pol. Hermawan, S.I.K. M. M yang turut hadir menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi tingginya atas ungkap kasus yang di lakukan jajaran Polres Pasuruan Polda Jatim. (*)
Polres
Polres Malang Ungkap Jaringan Narkoba Amankan 5 Tersangka

MALANG – Satresnarkoba Polres Malang Polda Jatim mengamankan Lima orang yang diduga terlibat peredaran narkotika dan obat keras berbahaya tanpa izin edar.
Dari serangkaian pengungkapan di empat lokasi di wilayah Kabupaten dan Kota Malang tersebut, Polisi menyita 16 paket sabu, 3 paket ganja, serta ribuan butir berbagai jenis.
Kasatresnarkoba Polres Malang AKP Agus Yulianto mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran obat keras tanpa izin edar di wilayah Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang hasilnya petugas mengamankan HR (24) dan barang bukti sejumlah pil tramadol di Desa Parangargo, Kecamatan Wagir pada Senin (9/11/2026).
“Dari hasil pengembangan, petugas menemukan dugaan keterlibatan pihak lain sehingga penyelidikan dilanjutkan ke sejumlah lokasi,”terang AKP Agus di Mapolres Malang, Selasa (17/11/2026).
Penyelidikan kemudian mengarah ke Kota Malang. Petugas mengamankan RH (24) dan FF (31) di depan sebuah minimarket di Jalan Slamet Supriadi, Kecamatan Sukun.
Pengembangan berlanjut ke sebuah rumah kos di kawasan Gadang, Kecamatan Sukun. Di lokasi tersebut, Polisi mengamankan AP (20) yang berada di dalam kamar kos milik RH. Petugas juga menemukan sejumlah obat-obatan serta perlengkapan yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.
Tak berheni disitu, petugas kembali bergerak ke Jalan S. Supriadi, Kecamatan Sukun. Di sana, Polisi mengamankan YDP (24) beserta sejumlah barang bukti di sebuah kios.
“Setelah mengamankan para terduga pelaku, anggota terus melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dan temuan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri asal-usul barang serta kemungkinan keterlibatan pihak lain,”tambah AKP Agus.
Dari penguasaan RH, Polisi menyita 16 paket sabu, 3 paket ganja, 759 butir pil LL, 474 butir alprazolam, dan 480 butir tramadol.
Sementara dari kamar kosnya, petugas menemukan tambahan 4.000 butir obat yang jenisnya masih dalam pendalaman, 100 butir alprazolam, serta 200 butir tramadol.
Polisi juga mengamankan 13 butir alprazolam dan 3 butir tramadol dari FF. Sementara itu, sebanyak 400 butir tramadol ditemukan pada YD. Berdasarkan keterangan dalam pemeriksaan awal, obat tersebut disebut sebagai milik RH.
Selain narkotika dan obat-obatan, petugas menyita sejumlah perlengkapan berupa timbangan digital, alat hisap sabu atau bong, pipet kaca, dua alat penakar sabu dari sedotan, plastik klip, serta telepon genggam.
AKP Agus menegaskan, penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri sumber barang dan kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat.
“Kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui sumber barang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pengungkapan ini tidak berhenti pada penangkapan, tetapi juga untuk memutus mata rantai peredarannya,” tegasnya.
Kelima orang beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Malang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (*)
Berita
Polres Probolinggo Kota Ungkap Penyebab Meninggalnya Perempuan di Kamar Kos, Satu Tersangka Diamankan

KOTA PROBOLINGGO – Gerak cepat Polres Probolinggo Kota Polda Jatim berhasil mengungkap misteri penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial VE (37) di sebuah kamar kos.
Dari hasil serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi serta pengumpulan barang bukti, Polisi akhirnya mengamankan seorang pria berinisial AS (28) selang 10 jam sejak kejadian dilaporkan ke Polres Probolinggo Kota.
Kapolres Probolinggo Kota AKBP Lucky Permana Putra didampingi Wakapolres Kompol Wiwin Rusli dan Kasat Reskrim AKP Didik Hariyono, serta Plt Kasi Humas Iptu Zainullah mengatakan, AS diamankan karena diduga kuat telah melakukan pembunuhan terhadap VE.
AKBP Lucky menjelaskan, peristiwa tragis itu diketahui pada Minggu (15/11/2026) pukul 07.00 WIB di kamar Rumah Kost Kanigaran Kota Probolinggo dan pertama kali dilaporkan meninggal oleh DAP (27) yang merupakan adik korban .
“Setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi, kami mengamankan saudara AS yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan kami lakukan penahanan,” ujar AKBP Lucky.
Menurut AKBP Lucky, insiden bermula saat tersangka yang sedang mabuk memesan jasa korban melalui aplikasi MiChat. Setelah menyepakati tarif, keduanya bertemu di kamar kos.
Akibat pengaruh alkohol, tersangka berhubungan badan dalam durasi lama hingga membuat korban kesal dan melontarkan makian dalam bahasa Jawa, “wes elek, suwe metune” (sudah jelek, keluarnya lama).
“Motifnya ersangka sakit hati dan emosi mendengar makian tersebut. Tersangka menyiasati korban dengan meminta berganti posisi tengkurap. Saat korban tengkurap, pelaku memiting leher serta membekap mulut dan hidung korban hingga tewas,” papar AKBP Lucky.
Selain mengamankan tersangka, Polisi juga menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, pakaian korban, sepeda listrik merah muda, ponsel, pakaian tersangka, dan masker hitam.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 458 ayat (1) dan/atau Pasal 468 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (*)
Berita
Bareskrim Polri Kembangkan Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Telusuri TPPU dan Kerugian Negara Rp67,9 Miliar

JAKARTA – Bareskrim Polri mengembangkan penanganan perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengembangan tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa tindak pidana asal perkara tersebut sebelumnya ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar tersebut dilakukan melalui rangkaian pemindahan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM dipindahkan kembali melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi sekitar 3.532 kiloliter (KL).
“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL BBM jenis biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.
Suhasto menambahkan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Selanjutnya, penyidikan dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang melalui laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 berdasarkan Pasal 607 KUHP.
Dalam pengembangan perkara TPPU tersebut, Bareskrim Polri akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan bahwa salah satu modus operandi yang dilakukan pelaku adalah menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang melebihi dokumen resmi.
Dalam praktiknya, BBM diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman diduga diubah menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas tersebut seolah-olah merupakan distribusi resmi.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.
Ia menegaskan, pengembangan perkara akan terus dilakukan bersama Bareskrim Polri guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM tersebut.
Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan atas upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Menurutnya, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi serta merampas hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.
Polri bersama BPH Migas berkomitmen memperkuat penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Pengembangan perkara TPPU ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal sekaligus mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara.
-
Berita7 hari agoGandeng 94 Perusahaan, Polri Siapkan 8.875 Lowongan Kerja Lewat Job Fair POLIRAN
-
Polda1 minggu agoKapolda Jatim Hadiri Milad LSN di Jember, Ajak Kiai dan Santri Perangi Narkoba
-
Polsek1 minggu ago
Komitmen Tingkatkan Harkamtibmas, Polsek Nguling Intensifkan Patroli Dialogis Bersama Masyarakat
-
Polda1 minggu agoPolda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor Lintas Wilayah, Amankan 154 Tersangka
-
Berita1 minggu agoPolisi Hadir di Tengah Masyarakat, Polsek Rejoso Intensifkan Pengaturan Pagi di Simpang 4 Rejoso
-
Polsek1 minggu ago
Polisi Bersama Masyarakat, Polsek Pohjentrek Hadir Menyapa Warga Ciptakan Situasi Aman dan Kondusif
-
Polres1 minggu agoPolres Pasuruan Kota Ungkap Tiga Kasus Curanmor, Lima Orang Ditetapkan Tersangka
-
Polres4 hari agoPolres Gresik Amankan Tiga Admin Judol Berkedok Jual Beli Chip Game, Omzet Capai Rp.2 Miliar
